tag:blogger.com,1999:blog-90925070395875835662024-03-21T04:41:47.869-07:00noery_dewinoery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.comBlogger22125tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-33023350528968686342011-04-10T05:54:00.000-07:002011-04-10T05:54:36.038-07:00TULISAN1. Masalah Pokok dalam Pembangunan Indonesia<br />
Pengangguran, Masalah Pokok Perekonomian Indonesia<br />
Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. Banyak yang menilai bahwa masalah terbesar dalam perekonomian Indonesia adalah pengangguran. Setiap tahunnya 2 juta orang di Indonesia mencari pekerjaan. Memang jika dibandingkan dengan negara tetangga Indonesia, angka pengangguran di Indonesia masih relatif cukup tinggi. Pada Agustus 2010, angka pengannguran di Indonesia mencapai 7,14 %. Angka ini relatif tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran di Malaysia sebesar 3,1 % atau angka pengangguran di Singapura yang mencapai 2,1 % pada September 2010.<br />
Pengangguran di Indonesia didominasi pengangguran didaerah perkotaan. Lebih dari 50% pengangguran ada di daerah perkotaan. Kenyataan ini sejalan dengan hasil survei pada bulan November 2010 yang menunjukan sekitar 31,1% responden di daerah perkotaan menyatakan kekhawatiran mereka terhadap ketersediaan lapangan kerja. Persentasi ini lebih banyak dibandingkan dengan 27,4% responden di daerah pedesaan yang mengkhawatirkan masalah yang sama.<br />
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut :<br />
• Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja<br />
• Struktur lapangan kerja tidak seimbang<br />
• Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang<br />
• Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang<br />
<br />
Sedangkan pengangguran juga menimbulkan dampak-dampak terhadap perekonomian. Untuk mengetahui dampak pengangguran terhadap perekonomian, kita perlu mengelompokan pengaruh pengangguran terhadap dua aspek ekonomi, yaitu :<br />
Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara. Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan dibawah ini :<br />
• Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya.<br />
Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional rill (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya), oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.<br />
• Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional dari sektor pajak berkurang<br />
Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakatpun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang diharus diterima masyarakatpun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.<br />
• Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi<br />
Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.<br />
<br />
Dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat. Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya :<br />
• Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian<br />
• Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan<br />
• Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.<br />
<br />
Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan dalam sektor pendidikan agar lebih meningkatnya mutu dan keterampilan seseorang. Sehingga mereka siap menghadapi dunia kerja yang lebih berkembang dan lebih maju ini. <br />
<br />
Referensi :<br />
Http://parlilitan-kampungmerdeka.blog.friendster.com/2008/12/pengangguran/<br />
<br />
<br />
Potret Kemiskinan Penduduk Indonesia<br />
Di republik yang telah merdeka lebih dari setengah abad ini, dua problem utama belum bisa dibereskan: kemiskinan dan pengangguran. Jumlah rakyat miskin per Maret 2008 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen) atau turun dari angka pada Maret 2007 sebesar 37,17 juta orang (16,58 persen) (Data Susenas BPS Maret 2008). Data ini diperoleh sebelum pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata 28,7 persen pada Mei 2008, yang diperkirakan menambah angka kemiskinan hingga 8,5 persen.<br />
Dalam kriteria yang lebih ketat, penduduk miskin Indonesia menurut World Bank mencapai 108.7 juta orang (49%) (Data World Bank 2006). Perbedaan jumlah ini muncul dari perbedaan alat ukur dan cara menghitung. BPS menggunakan kriteria yang lebih longgar. Menurut BPS, penduduk miskin adalah mereka yang rata-rata penghasilannya di bawah standar pemenuhan kebutuhan dasar kalori minimal 2.100 kkal (kilo kalori) atau sekitar Rp 152.847 per kapita per bulan. Sementara World Bank menggunakan standar internasional: penduduk miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per hari sebesar US$2 atau kurang.<br />
Angka pengangguran juga belum bisa ditekan. Menurut BPS, jumlah pengangguran terbuka per Februari 2008 mencapai 9.4 juta (8.5 persen) dari 111,46 juta angkatan kerja (Data Sakernas BPS Februari 2008). Jumlah ini lebih dua kali lipat dari penduduk Singapura yang sekitar 4 juta. Memang, dibandingkan data survei Sakernas BPS pada Februari 2007, jumlah ini turun 1,1 juta orang dari jumlah pengangguran sebelumnya yang mencapai 10.55 juta (9.75 persen). Klaim penurunan ini dipertanyakan para ahli, sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bertumpu pada sektor padat karya (labour intensive) yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian dan perkebunan, tetapi memusat di sektor konsumsi, sektor nonperdagangan, dan sektor-sektor padat modal seperti telekomunikasi dan pasar modal. Klaim ini juga berasal dari definisi kerja dan pengangguran yang terlalu longgar dari BPS.<br />
Menurut BPS, pengangguran adalah orang yang bekerja kurang dari 1 jam dalam 1 minggu. Mereka yang bekerja 1 jam atau lebih dalam 1 minggu tidak bisa digolongkan sebagai menganggur, meskipun hasil pekerjaannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Negara lain umumnya menggunakan ukuran minimal 15 jam seminggu untuk tidak dianggap sebagai menganggur. Tidak heran, menurut survei Sakernas, jumlah setengah pengangguran meningkat dari 27,9 juta pada 2004 menjadi 30,6 juta orang bulan Februari 2008. Dari klaim pertumbuhan sebesar 6,3 persen, tertinggi selama 10 tahun terakhir, penyerapan tenaga kerjanya relatif rendah. Struktur ketenagakerjaan menunjukkan sektor informal menyerap 69 persen angkatan kerja dan hanya 31 persen yang terserap di sektor formal. Dari 9,4 juta kategori pengangguran terbuka, 4,5 juta di antaranya berasal dari lulusan SMA, SMK, diploma, dan universitas. (Dari berbagai sumber)<br />
This entry was posted on October 5, 2008 at 2:11 am and is filed under Artikel with tags Data Kemiskinan Indonesia, Kemiskinan, Potret Kemiskinan Indonesia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed You can leave a response, or trackback from your own site<br />
<br />
Geografi dan Iklim<br />
Kabupaten Poso wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat Daya dan melebar dari arah Barat ke Timur, dan sebagian besar berada di daratan pulau Sulawesi. Dan lihat dari posisinya kabupaten Poso terletak ditengah Sulawesi yang merupakan jalur strategis yang menghubungkan Sulawesi Utara dengan Sulawesi Tengah.<br />
1. Letak Wilayah<br />
Letak wilayah Kabupaten Poso dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain letak Astronomis, letak geografis, dan letak geologis.<br />
a. Letak Astronomis<br />
Berdasarkan garis lintang dan garis bujur wilayah Kabupaten Poso terletak pada koordinat 1o 06' 44" - 2o 12' 53" LS dan 120o 05' 09" - 120o 52' 04" BT. Berdasarkan letak astronomisnya, panjang wilayah Kabupaten Poso dari ujung barat sampai ujung timur diperkirakan jaraknya kurang lebih 86,2 Km. Lebarnya dari Utara ke Selatan dengan jarak kurang lebih130 Km.<br />
b. Letak Geografis<br />
Dilihat dari posisinya dipermukaan bumi letak wilayah Kabupaten Poso secara umum terletak di kawasan hutan dan lembah pegunungan. Dan kawasan lainnya terletak pada pesisir pantai yang sebagian terletak di perairan Teluk Tomini dan Teluk Tolo.<br />
c. Letak Geologis<br />
Secara geologis wilayah Kabupaten Poso terletak pada deretan pegunungan lipatan, yakni Pegunungan Fennema dan Tineba di bagian barat, Pegunungan Takolekaju di bagian barat daya, Pegunungan Verbeek di bagian tenggara, Pegunungan Pompangeo dan Pegunungan Lumut di bagian timur laut.<br />
2. Luas Wilayah<br />
Luas daratan Kabupaten Poso setelah terpisah dengan Kabupaten Tojo Una-una diperkirakan sekitar 8.712,25 Km2 atau 12,81 persen dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah. Bila dibandingkan dengan luas daratan kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso menempati urutan keempat.<br />
3. Batas Wilayah<br />
Wilayah Kabupaten Poso dibatasi oleh batas alam yakni kawasan pantai dan pegunungan/perbukitan dengan batas administratif sebagai berikut:<br />
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Teluk Tomini dan Propinsi Sulawesi Utara<br />
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Prop. Sulawesi Selatan<br />
- Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo Una-una dan kabupaten Morowali<br />
- Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong<br />
Pada belahan utara wilayah ini terdiri dari Kecamatan-kecamatan Poso Pesisir, Poso Kota, Lage dimana sebagian wilayahnya berbatasan dengan pantaiTeluk Tomini. Di belahan timur adalah sebagian Pamona Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Morowali dan sebagian Lage berbatasan dengan Kecamatan Tojo Una-una. Dan pada belahan Barat terdiri dari Kecamatan Lore Utara, Lore Tengah dan Lore Barat yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Sedangkan Kecamatan Pamona Selatan dan Lore Selatan sebagian wilayahnya berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan.<br />
B. Flora dan Fauna<br />
1. F l o r a<br />
Disamping tanah pertanian, wilayah Kabupaten Poso sebagian besar ditumbuhi hutan dengan vegetasi kayu-kayuan diselingi dengan belukar yang luasnya kurang lebih 514.234,20 Ha. Dan selebihnya ditumbuhi padang rumput berasosiasi dengan pohon-pohonan pada tepi-tepi sungai. Pada hutan produksi biasa dan produksi terbatas serta fungsi hutan lainnya banyak ditumbuhi jenis<br />
<br />
kayu dan hasil hutan antara lain:<br />
- Kayu Agathis, Meranti dan Rotan diwilayah Kecamatan Pamona Utara, Lage, dan Lore Utara;<br />
- Kayu Hitam (Ebony, diwilayah Kecamatan Poso Pesisir, Lage;<br />
- Damar diwilayah Kecamatan Lore Utara, Pamona Utara dan Lage;<br />
- Kayu Mani, diwilayah Kecamatan Lore Utara.<br />
Disamping itu masih banyak ditemukan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan berupa kayu-kayuan yang bemutu seperti; Kemiri, Kenari, Rambutan, Kulahi, Melinjo, Leci, Aren, Pakis Haji, yang merupakan tumbuhan liar di hutan. Pada pesisir pantai yang landai banyak ditumbuhi pohon-pohon Bakau.<br />
<br />
2. F a u n a<br />
Selain ternak besar-kecil serta jenis unggas yang dipelihara/diusahakan, didaerha ini banyak ditemukan jenis binatang liar yang hidup dihutan-hutan, yakni;<br />
Anoa, Rusa, Babi, Babi Rusa, Monyet Hitam Sulawesi, Kuskus, Bajing Tanah, Bajing Terbang, Kucing Hutan, Biawak Pohon, Burung Maleo dan jenis Aves lainnya.<br />
<br />
C. Jarak Tempat<br />
Jarak tempat antara Ibukota Kabupaten Poso dengan Ibukota kecamatan baik melalui darat maupun laut dapat dilihat pada tabel 1.2.1. Jaringan jalan antar kabupaten di Sulaweis Tengah melalui desa atau kota kecamatan sampai tapal batas wilayah Kabupaten Poso melalu jalan Trans Sulawesi dan ibukota Propinsi Sulawesi Tengah, dapat dilalui beberapa kecamatan merupakan gerbang masuk/keluar wilayah ini adalah:<br />
- Tambarana, adalah ibukota Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan melalui Desa Tumora merupakan gerbang masuk/keluar untuk hubungan dengan wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan ibukota Propinsi Sulawesi Tengah.<br />
- Tagolu, adalah Ibukota Kecamatan Lage, melalui Desa Malei merupakan gerbang masuk/keluar dari dan ke wilayah Kabupaten Tojo Una-una.<br />
- Pendolo, adalah ibukota Kecamatan Pamona Selatan, yang menghubungkan wilayah Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, melalui Taripa Kecamatan Pamona Timur.<br />
- Wuasa, adalah Ibukota Kecamatan Lore Utara, melalui Desa Sedoa merupakan gerbang masuk/keluar dari dan ke wilayah Kabupaten Donggala menuju ibukota Propinsi Sulawesi Tengah.<br />
- Taripa, adalah ibukota Kecamatan Pamona Timur, melalui Desa Pancasila 1 merupakan gerbang masuk/keluar dari dan ke wilayah Kabupaten Morowali.<br />
<br />
Suhu udara rata-rata di Kabupaten Poso tahun 2009 berkisar antara 21,8°C sampai dengan 32°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 74 persen sampai dengan 86 persen.<br />
<br />
Curah hujan tertinggi tercatat 379 mm dan hari hujan sebanyak 165 hari. Daerah dengan curah hujan tinggi terutama terdapat di sekitar kawasan nasional Hutan Lore Lindu.<br />
Sebagian besar desa di Kabupaten Poso merupakan desa bukan pesisir yang jumlahnya mencapai 133 desa dengan topografi wilayah sebagian besar berada di dataran seebanyak 79 desa, di daerah pegunungan sebanyak 37 desa, dan di daerah aliran sungai sebanyak 7 desa.<br />
<br />
PEMERATAAN PEMBAGIAN INDONESIA TIMUR<br />
<br />
Visi Indonesia 2025 “Indonesia yang maju, adil dan makmur” dicapai dengan “mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan”, visi ini telah dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 ‐ 2025 , yang selanjutnya telah dijabarkan pentahapannya dalam empat periode Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Perspektif visi ini secara menyeluruh pada semua aspek pembangunan, yang ditujukan untuk pemerataan secara kewilayahan, secara sektoral dan berdasarkan pelaku pembangunan. <br />
Pencapaian tersebut harus memperhatikan keterpaduan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungan; menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budi daya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya; menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam satu kesatuan wilayah kepulauan; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional; memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.<br />
Tuntutan implementasi kebijakan pembangunan KTI yang semakin kuat dewasa ini merupakan suatu respon kritis dari ketimpangan wilayah yang telah menjadi isu krusial pembangunan nasional, terutama karena (1) bersifat struktural, cenderung eksis dalam jangka panjang; (2) tidak dapat diatasi hanya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional; (3) menghambat kerja pasar, dan oleh sebab itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi; dan (4) memicu kerawanan (disintegrasi) sosial dan politik. Sejauh ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat diidentifikasi pada tiga konteks utama, yakni: (1) Jawa versus luar Jawa; (2) Kawasan Barat Indonesia (KBI) versus Kawasan Timur Indonesia ( KTI ) ; dan (3) Perkotaan versus Perdesaan.<br />
Dengan demikian, dalam konteks mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, khususnya pengembangan KTI, perhatian pelaku pembangunan nasional dan khususnya di KTI harus mampu menjangkau komparasi-komparasi yang seimbang dan proporsional untuk mengatasi permasalahan disparitas pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, antara KBI dan KTI serta antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.<br />
Fakta menunjukkan bahwa sekitar 70% kabupaten tertinggal di Indonesia berada di KTI, sebaliknya implementasi kebijakan alokasi keuangan negara sekitar 70% berpihak ke KBI. Artinya, diperlukan kerangka implementasi dan komitmen yang lebih konkrit dari pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan ini. Diperlukan kerangka implementasi perencanaan dan penganggaran secara terpadu oleh semua kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang berpihak pada pengembangan KTI. Aspek ketertinggalan pada sejumlah kabupaten, khususnya di KTI terutama disebabkan oleh 50,81% dari aspek sarana dan prasarana, 18,35% dari perekonomian lokal, 17,41% dari sumber daya manusia, 9,38% bencana alam dan konflik, serta 4,02% dari kelembagaan daerah. Artinya, untuk mengatasi ketertinggalan kabupaten di KTI harus secara komprehensif menjangkau aspek ‐ aspek tersebut, salah satu langkah positif yang dilakukan oleh KPDT adalah bersinergi dengan Kementerian PU (semestinya diikuti oleh kementerian dan lembaga lainnya) untuk mengalokasikan pembangunan infrastruktur kabupaten tertinggal.<br />
Karena itu, untuk membangun KTI, khususnya demi mengejar ketertinggalan dengan KBI diperlukan “Konsolidasi ‐ Inovasi ‐ Sinergi ” dengan semua stakeholder pembangunan KTI, seperti antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara perbankan dengan pemerintah, antara masyarakat dengan pemerintah, antara dunia usaha dengan pemerintah..<br />
Potensi sumber daya KTI, khususnya pada pertanian dan pertambangan, hingga saat ini belum berkontribusi signifikan terhadap output nasional. Meskipun dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai 15%, jauh lebih besar secara nasional, tetapi dari segi besaran dana masih tergolong sangat kecil dibandingkan dana pihak ketiga yang dialokasikan untuk KBI. Celakanya, dana pihak ketiga yang dikucurkan, khususnya dari perbankan hampir 60% merupakan kredit konsumtif dan sangat kecil yang teralokasi pada investasi yang menyentuh pengembangan sektor ril. Akibatnya, pertumbuhan output dan pembukaan kesempatan kerja tetap saja terhambat. Kondisi ini semakin dipersulit dengan ketergantungan fiskal yang besar, khususnya pada DAU dan DAK yang sangat tinggi dialami oleh daerah ‐ daerah di KTI.<br />
Pada sisi lain ada dorongan yang kuat untuk mendisain kembali sistem, membangun kembali institusi untuk keberlanjutan pembangunan, bukan hanya untuk kemajuan pertumbuhan masa kini tetapi menjadikan sumberdaya alam di KTI sebagai alat pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat disejahterakan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Misalnya, sistem<br />
pengelolaan usaha dari bisnis kayu yang dikelola oleh masyarakat dan bermitra dengan sektor swasta, sehingga diversifikasi pada ownership, diharapkan manfaat/keuntungannya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Kerangka implementasi ini selanjutnya dapat jabarkan, misalnya: (1) Pemerintah mendukung kegiatan masyakarat mengelola usaha dari bisnis kayu (dan SDA alam lainnya) dengan mendorong kolaborasi dengan sektor swasta; (2) Akademisi mengambil peran untuk memajukan penelitian agar dapat mendukung upaya bisnis yang dikelola masyarakat; dan (3) NGO dapat mendukung dengan peran yang relevan, seperti melakukan pendampingan untuk penguatan institusi masyarakat.<br />
Selain itu, diperlukan kerangka implementasi pengelolaan sumberdaya alam yang berkesinambungan dengan pola rehabilitasi dan konservasi. Termasuk memperhatikan pengembangan SDM yang menunjang pola sustainabilitas ini. Seluruh stakeholder memberikan kontribusi yang nyata dengan pola sustainabilitas ini dengan suatu keterpaduan usaha yang konsisten. Termasuk keterpaduan antar wilayah yang bisa memberikan sinergitas dalam meningkatkan nilai komoditas antar wilayah.<br />
Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan proksi rata ‐ rata pencapaian pembangunan manusia sebuah negara atau wilayah dalam 3 dimensi/indikator dasar pembangunan manusia: (a) Hidup yang sehat dan panjang umur, yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) pada saat kelahiran; (b) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis (melek huruf, bobot 2/3) pada orang dewasa dan Angka Partisipasi Kasar (APK, bobot 1/3) dari kombinasi pendidikan dasar dan menengah; (c) Kemampuan daya beli masyarakat atau Purchasing Power Parity (PPP) yang biasanya dikonversi atau diproxy dengan GDP per kapita atau PDRB per kapita.<br />
Kecuali Sulawesi Utara, 11 dari 12 provinsi se‐KTI memiliki IPM di bawah rata ‐ rata nasional (71,17). Tiga provinsi yg memiliki IPM tinggi adalah Sulawesi Utara, Maluku, dan Sulawesi Selatan, sedangkan provinsi dengan IPM rendah adalah Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kondisi IPM di KTI yg relatif rendah sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan penduduk di wilayah tersebut. Tercatat penduduk miskin di Papua sekitar 37%, di Papua Barat sekitar 35%, di NTB sekitar 24%, dan di NTT sekitar 26% dari populasi masing‐masing provinsi. Karena kemiskinan tersebut menyebabkan masyarakat di wilayah KTI memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk mengakses pendidikan dan kesehatan yang bermutu, meskipun saat ini telah banyak berbagai program bantuan untuk pendidikan dan kesehatan.<br />
<br />
Permasalahan masih rendahnya aksesibilitas dan kemampuan penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, dan hal ini akan menjadi tantangan terbesar bagi peningkatan IPM. Oleh karena itu diperlukan adanya program yang bersifat terobosan /inovasi serta percepatan terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan oleh pemda baik provinsi dan terutama kabupaten/kota diwilayah KTI Ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh pemda provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah KTI untuk peningkatan IPM, yakni :<br />
(1) memilih indikator‐indikator yang memberikan kontribusi yang cepat untuk peningkatan IPM, antara lain melalui : <br />
(a) Melaksanakan program pemberantasan buta aksara, dan peningkatan rata‐rata lama sekolah melalui perbaikan mutu pendidikan sehingga dapat mengurangi angka droup‐out dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah pada berbagai jenjang. Hal ini berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah; <br />
(b) Intervensi pada program peningkatan kedaulatan pangan dan berfokus pada peningkatan gizi serta peningkatan mutu kesehatan; <br />
(c) Mengurangi mis‐alokasi anggaran melalui mapping anggaran terutama pada wilayahwilayah yang mempunyai gizi buruk, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI) tinggi, APK dan APM rendah, serta angka buta aksara tinggi. <br />
(2) Secara berkelanjutan, dengan: (a) Memprioritaskan pada program pemberantasan kemiskinan melalui program‐program pemberdayaan dalam rangka pembangunan ekonomi; (b) Prioritas pembangunan pada perkembangan anak dengan melakukan intervensi sejak anak masih di dalam kandungan baik terhadap anak maupun ibu. Demikian pula, peran serta ibu dan ayah dalam pemeliharaan anak secara bersama ‐ sama sangat menentukan. Selain itu, telah banyak inisiatif lokal yang dapat dijadikan smart practice untuk peningkatan IPM di KTI, misalnya Kampanye ASI‐Eksklusif, tersedianya ruang menyusui ditempat bekerja ibu, kemitraan bidan dan dukun, program kelambu anti malaria dan garam beryodium, dan lain sebagainya. Untuk maksud ini diperlukan keseriusan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan recording dan selanjutnya penyebarluasan smart practice yang ada pada setiap daerah, untuk selanjutnya dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya, khususnya di KTI.<br />
<br />
Dengan demikian, dapat dicermati sejumlah persyaratan untuk peningkatan IPM, dengan mencoba mengambil pembelajaran pada sejumlah daerah, antara lain: (a) Harus ada komitmen yang sungguhsungguh dari kepala daerah dan kemauan dari DPRD yang berpihak pada kesejahteraan rakyat serta kesadaran dari masyarakat; (b) setiap daerah semestinya mempunyai visi tentang ke arah mana peningkatan IPM yang diharapkan seperti yang dilakukan oleh Pemda Provinsi NTB dengan gerakan 3 A : Angka Kematian Ibu Melahirkan Nol (AKINO), Angka Buta Aksara Nol (ABSANO) dan Angka Droup Out Nol (ADONO), contoh‐contoh lain semestinya lebih banyak lagi harus mampu dipublikasikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait.<br />
Oleh karena itu dapat diusulkan sejumlah solusi yang terkait dengan peningkatan IPM di KTI, antara lain: (a) Dalam pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya IPM yang menjadi perhatian, tapi juga IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender); (b) Ikon‐ikon program dari kepala daerah sebaiknya pada program‐program yang mendukung peningkatan IPM; (c) Nilai‐nilai lokal perlu diangkat sebagai semboyan hidup dalam masyarakat seperti: semboyan hidup masyarakat Sulawesi Utara: “SITOU TIMOU TUMOU TOU” yang secara harafiah diartikan “manusia hidup untuk memanusiakan orang lain”. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan endogen yang menghendaki bahwa agar tercipta kondisi keberlanjutan, maka 3 unsur pembangunan – termasuk human development –harus tersedia, yaitu: norms (N), organization (O), dan resources (R).<br />
<br />
Mengingat peningkatan IPM terkait dengan sejumlah kelembagaan/institusi, bukan hanya pada tingkat daerah tetapi juga pada tingkat nasional, bahkan global, maka diperlukan sinergi dan keterpaduan secara komprehensif terkait dengan peningkatan IPM, khususnya terkait dengan peningkatan layanan terhadap hak‐hak dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan visi bersama IPM pada semua lembaga/institusi terkait pada semua tingkatan, yang selanjutnya menjadi paying hukum yang bersifat mengikat pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memberikan prioritas pada program peningkatan IPM. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan pelaporan kegiatan pemerintah daerah yang kesemuanya berujung pada pengukuran tingkat pencapaian pembangunan manusia daerah bersangkutan harus mampu disikapi secara konkrit. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas daerah dalam manajemen perencanaan pembangunan yang lebih efisien dan efektif dengan mendorong peningkatan IPM daerah bersangkutan.<br />
<br />
Hal-hal itulah yang harus menjadi konsentrasi dari pemerintah daerah yang harapannya terimplementasikan dalam rencana strategis daerah untuk melakukan peningkatan pembagunan di daerah di kawasan Timur Indonesia ini.<br />
<br />
Sumber : http://www.google.co.id/<br />
<br />
2. PERANAN SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA<br />
Indonesia merupakan merupakan Negara kepulauan yang memiliki kekayaan dari sumber daya alam seperti kesuburan tanah,keadaan iklim,hasil hutan,tambang dan hasil laut. Semua kekayaan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan industri di suatu Negara,maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk mengolah bahan mentah dari alam tersebut menjadi sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Selain itu diperlukan juga sumber daya modal sebagai penunjang dalam proses pengolahan bahan mentah tersebut.<br />
Sumber daya manusia memiliki peran dalam pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Dimana jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan besarnya produktivitas yang ada.<br />
Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.<br />
Adapun beberapa sektor yang berperan dalam perekonomian indonesia diantaranya adalah sektor pertanian dan sektor industri,yang penjelasannya secara singkat sebagai berikut.<br />
PEMBAHASAN<br />
Peranan Sektor Pertanian<br />
Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Artinya pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir dari setengah perekonomian. Pertanian juga memiliki peran nyata sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Oleh karena itu perlu diadakannya pembangunan di dalam sektor pertanian sehingga dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun di luar negeri.<br />
Kekayaan Indonesia berupa lahan pertanian juga merupakan aset penting untuk agrowisata. Dengan pengolahan yang baik hasil perkebunan ini dan pemeliharaan terhadap kebersihan dan keindahannya, maka nilai agrowisatanya akan memberikan devisa yang cukup tinggi bagi negara.<br />
Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997 menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat bertahan dari sektor yang dibangga-banggakan pada tahun tersebut yaitu sektor industri. Bahkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 0,22%. Padahal perekonomian Indonesia pada saat itu mengalami penurunan pertumbuhan sekitar 13,68%.<br />
Pertanian dapat dilihat sebagai suatu yang sangat potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional yaitu sebagai berikut:<br />
a) Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergantung pada pertumbuhan output di bidang pertanian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur dan perdagangan.<br />
b) Pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor lainnya.<br />
c) Sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya, dan Sebagai sumber penting bagi surplus perdagangan (sumber devisa).<br />
Peranan Sektor Industri<br />
Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Indonesia setelah sektor pertanian. Sektor ini sebagai penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia sampai tahun 1999. Bahkan sejak tahun 1991 peran sektor industri mampu menjadi sektor utama dengan mengalahkan sector pertanian.<br />
Di Indonesia industry dibagi menjadi empat kelompok, yaitu industry besar , industry sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Pengelompokan ini didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang terlibat didalamnya, tanpa memperhatikan industri yang digunakan.<br />
Perindustrian di Indonesia telah berkembang pesat.Namun perindustrian yang telah maju tersebut tampaknya malah menjadi malapetaka bagi sektor pertanian. Dengan semakin banyaknya pabrik yang berdiri di setiap daerah bahkan daerah pedesaan telah menggusur lahan-lahan pertanian produktif yang jika tetap digunakan dapat menghasilkan komoditas pertanian yang unggul. Selain itu hujan asam yang timbul akibat adanya pencemaran dari gas-gas beracun yang tersebar di udara oleh pabrik-pabrik tersebut dapat merusak tanaman dan tanah sehingga hasil yang didapat sangat tidak bagus bahkan kurang baik jika dikonsumsi oleh manusia.<br />
KESIMPULAN<br />
Industri dan pertanian merupakan elemen yang dapat saling melengkapi dan jika diseimbangkan akan mendatangkan devisa yang cukup besar bagi negara. Saat ini Indonesia mengekspor bahan-bahan mentah hasil pertanian untuk diolah di luar negeri. Yang menarik adalah bahan-bahan mentah itu akan diolah diluar negeri untuk kemudian dijual (diimpor) kembali ke Indonesia.<br />
Keseimbangan yang tidak terjaga antara sektor industri dan sektor pertanian, menjadi pemicu menurunnya perekonomian Indonesia. Jika antara pertanian dan industri dapat berjalan beriring tentunya dapat menambah pendapatan negara. Selain itu dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan, yaitu dengan mengembangkan industri pertanian. Hasil-hasil pertanian tersebut dapat diolah menjadi bahan baku, sehingga dapat mengurangi impor Indonesia.<br />
Sumber : http://pksyariahimmciputat.blogspot.com/2007/04/reorientasi-gerakan-mahasiswa.html<br />
http://aldorahman.blogspot.com/2010/05/peran-pertanian-dalam-perekonomian.html<br />
http://dwid08.student.ipb.ac.id/2010/06/19/pengembangan-sektor-industri-dan-pertanian-dalam-membangun-perekonomian-indonesia/<br />
Perekonomian Indonesia http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2052540-perekonomian-indonesia/#ixzz1IAWKkeNknoery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-2808522972197126622011-03-22T07:29:00.001-07:002011-03-22T07:29:28.806-07:00TUGAS VTUGAS V<br />
<br />
10 Agenda Pokok, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 – 2015<br />
“Meningkatkan dan Mengembangkan serta Memajukan Sumber Daya Manusia dan Daerah Boven Digoel Melalui 10 Agenda Pokok Pembangunan Daerah”<br />
10 Agenda Pokok, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2010 – 2015<br />
1. PENDIDIKAN<br />
A. Sasaran Pembangunan :<br />
Meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh yang ditandai oleh : (1) Menurunkan jumlah penduduk yang buta huruf, buta aksara ; (2) Meningkatkan secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar Sembilan tahun ; (3) Berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga terampil, meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang ditandai dengan : (a) Meningkatnya pendidikan formal dan non formal yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi minimum pendidikan sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar; (b) Meningkatkan kualitas hasil belajar (kelulusan) yang diukur dengan meningkatnya persentase siswa yang lulus evaluasi hasil belajar; (c) Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan serta teknologi oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang serta penyebarluasan dan penerapannya pada masyarakat; (4) Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai yang ditandai dengan : (a) Meningkatnya ketersediaan prasarana ; Lahan, Ruang Kelas, Ruang Pimpinan, Sarana Pendidikan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Perpustakaan,Ruang Laboratorium, Ruang Bengkel Kerja, Ruang Unit Produksi, Ruang Kantin, Instalasi Daya dan Jasa, Tempat Berolah Raga, Tempat Ibadah, Tempat Bermain, Tempat Berekreasi dan Ruang atau Tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan; (5) Tersediannya Asrama untuk menampung Siswa yang berpotensi yang tidak memiliki tempat tinggal, serta Asrama Mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi yang menjadi sarana & prasarana belajar.<br />
B. Arah Kebijakan :<br />
(1) Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan 9 tahun; (2) Menurnkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara; (3) Meningkatkan perluasan dan pengelolaan Persekolahan, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah; (4) Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini ; (5) Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal; (6) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi guru; (7) Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa; (8) Meningkatkan Anggaran Pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBD; (9) Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan terutama utuk mendukung upaya untuk mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu.<br />
2. KESEHATAN & KELUARGA BERENCANA<br />
A. Sasaran Pembangunan :<br />
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dari kota sampai ke kampung – kampung yang ditandai dengan : (1) Meningkatkan angka harapan hidup; (2) Menurunkan tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan; (3) Perbaikan Gizi; (4) Meningkatkan derajat kualits lingkungan masyarakat; (5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku bersih dan sehat; (6) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.<br />
B. Arah Kebijakan :<br />
(1) Meningkatkan jumlah jaringan dan kualitas pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS); (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; (3) Meningkatkan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin; (4) Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; (5) Meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini; (6) Meningkatkan pemerataan dan kualitas kesehatan dasar; (7) Meningkatkan derajat kualitas lingkungan masyarakat; (8) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku bersih dan sehat; (9) Meningkatkan dan menyediakan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan masyarakat; (10) Meningkatkan jumlah tenaga kerja dan pemertaan penyebaran tenaga kesehatan; (11) Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan; (12) Mengefektifkan manajemen organisasi kesehatan.<br />
3. EKONOMI KERAKYATAN<br />
A. Sasaran Pembangunan :<br />
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu menurunnya jumlah penduduk miskin dan terciptanya lapangan kerja.<br />
B. Arah Kebijakan :<br />
(1) Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Koperasi dan Perbankan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing; (2) Mengembangkan Usaha Skala Mikro dalam rangka peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat perpendapatan rendah; (3) Memperkuat kelembagaan – kelembagaan dengan menerapkan prinsip – prinsip tata kepemerintahan yang baik dan berwawasan gender dengan cara memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan, memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan; (4) Memperluas basis kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, termasuk mendorong peningkatan ekspor ke daerah lain, dalam dan luar negeri; (5) Dukungan untuk Kredit Mikro; (6) Menyediakan Toko Serba Guna (Toserba) untuk memenuhi 9 Bahan Pokok di kampung – kampung; (7) Membuka lapangan kerja seluas – luasnya.<br />
4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR<br />
A. Sasaran Pembangunan:<br />
Memperbaiki infrastruktur yang ditunjukan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas sebagai sarana penunjang pembangunan.<br />
B. Prioritas Pembangunan:<br />
(1) Perbaikan Infrastruktur Jalan Utama, Nasional, Kabupaten dan Distrik, Bandara, Pelabuhan Laut, Infrastruktur Sentral Ekonomi dan Strategis yakni Pasar dan Terminal; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan dan Air Bersih yang lebih baik dan merata dari kota sampai di kampung – kampung.<br />
C. Arah Kebijakan :<br />
(1) Infrastruktur di daerah terpencil dan tertinggal (terisolir); (2) Infrastruktur yang melayani masyarakat miskin; (3) Infrastruktur yang menghubungkan dan atau melayani antar daerah dan sentra ekonomi.<br />
5. AGAMA DAN KEPERCAYAAN<br />
A. Sasaran Pembangunan :<br />
(1) Meningkatkan kualitas moral dan etika masyarakat menuju peradaban yang lebih baik; (2) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat.<br />
B. Prioritas Pembangunan :<br />
(1) Peningkatan kualitas nilai – nilai keagamaan yang harmonis dan toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebijakan diarahkan pada : (a) Meningkatkan kualitas pelayanan; (b) Meningkatkan pemahaman agama dan kehidupan beragama; (c) Peningkatan kerukunan inter dan antar umat beragama yang harmonis dan toleransi; (d) Peningkatan kualitas hidup yang bermoral dan beretika. Kebijakan diarahkan pada sektor pendidikan yang memakai kurikulum budi pekerti, pendekatan kekeluargaan; (e) Perbantuan pembangunan tempat – tempat ibadah.<br />
6. BIROKRASI PEMERINTAHAN<br />
A. Sasaran Pembangunan :<br />
(1) Meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kepada masyarakat, dengan menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus bagi Papua dan pemerintahan daerah yang baik serta terjadinya konsentrasi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang – undangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah untuk membangun; (2) Terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).<br />
B. Arah Kebijakan :<br />
(1) Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN melalui penerapan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik, peningkatan efektifitas pengawasan dan peningkatan budaya kerja dengan disiplin dan etika birokrasi; (2) Meningkatkan kualitas penyelengaraan Administrasi Negara melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur, termasuk kesejahteraannya; (3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penyelengaraan pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik.<br />
7. KEAMANAN DAN HUKUM<br />
A. Sasaran Pembangunan :<br />
Terciptanya situasi dan kondisi lingkungan wilayah Kabupaten Boven Digoel yang aman, tertib dan tentram.<br />
B. Arah Kebijakan :<br />
(1) Meningkatkan pendekatan persuasiv dan harmonis dalam menangani berbagai masalah di daerah; (2) Menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia dalam rangka menciptakan pandangan secara sosial politik; (3) Mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap Adat Istiadat dan Hak Dasar Orang asli Papua; (3) Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan dalam rangka menciptakan kestabilan keamanan dan ketertiban daerah; (4) Meningkatkan kerjasama strategis dengan kepolisian, lembaga adat dan lembaga – lembaga keagamaan dalam menerapkan keamanan manusia yang memberikan penghormatan pada hak asasi manusia; (5) Memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dengan meningkatkan profesionalisme dan memperbaiki kualitas sistem pada semua lingkungan peradilan.<br />
8. SOSIAL DAN BUDAYA<br />
A. Sasaran Pembangunan :<br />
Meningkatkan penghormatan kehidupan sosial budaya masyarakat melalui prioritas pembangunan pelestarian nilai – nilai seni dan budaya adat tradisional yang positif.<br />
B. Arah Kebijakan :<br />
(1) Meningkatkan kemampuan dalam mengelola keragaman dan pluralisme secara dewasa, nasionalis dan demokratis; (2) Meningkatkan harmonisasi nilai – nilai luhur antar suku dan adat istiadat berbagai keanekaragaman yang dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan daerah; (3) Membangun sanggar budaya bagi suku – suku asli daerah; (4) Mengoptimalkan peran lembaga adat untuk lebih berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan menjawab agenda pembangunan daerah sebagai social control.<br />
9. PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH<br />
A. Sasaran Pembangunan :<br />
(1) Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran kampung/pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkampungan; (2) Meningkatkan pembangunan pada daerah – daerah terbelakang dan tertinggal serta derah – daerah terisolir.<br />
B. Arah Pembangunan :<br />
Terciptanya jaringan infrastruktur penghubung di kawasan pedalaman yang terpencil dan terisolir dengan wilayah perkotaan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi.<br />
10. SOSIAL POLITIK DAN HAK ASASI MANUSIA<br />
A. Sasaran Pembangunan :<br />
Meningkatkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan prakarsa, kemampuan dan kekuatan sendiri.<br />
B. Arah Pembangunan :<br />
(1) Percepatan pelaksanaan tata pemerintahan daerah yang baik, peningkatan kinerja perangkat organisasi daerah beserta profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan agar mampu meningkatkan investor serta berpihak pada masyarakat miskin; (2) Terpenuhinya hak – hak dasar rakyat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, kebodohan, penindasan, rasa takut dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya dalam memperoleh hak sebagai warga Negara; (3) Pemulangan Pengungsi dari Negara Papua New Guinea (PNG) ke Negara Indonesia dan peningkatan pembangunan wilayah perbatasan RI-PNG yang aman dan damai; (4) Peningkatan kemitraan kerja antar pemerintah daerah dan LSM, Ormas Pemuda dan wanita serta Partai Politik.<br />
<br />
Pengertian dan Tujuan Kebijakan Moneter<br />
<br />
<br />
Kebijakan Moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moeneter (Bank Indonesia) untuk mempengaruhi jumlah yang beredar dan kredit yang pada akhirnya akan mempegaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.<br />
Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukurdengan<br />
a. Kesempatan Kerja<br />
Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesehjateraan karyawan.<br />
b. Kestabilan harga<br />
Apabila kestablian harga tercapai maka akan menimbulkan kepercyaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa depan.<br />
c. Neraca Pembayaran Internasional<br />
Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu Negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter.<br />
<br />
<br />
<br />
Arti dan Tujuan Kebijakan Fiskal<br />
<br />
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiscal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.<br />
Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.<br />
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).<br />
<br />
<br />
http://id.shvoong.com/social-sciences/1997514-arti-dan-tujuan-kebijakan-fiskal/noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-26109859845635820402011-03-22T06:06:00.000-07:002011-03-22T06:06:00.241-07:00TUGAS VITUGAS VI<br />
<br />
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIOANL<br />
salah satu indikator telah terjadinya alokasi yg efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Pertama, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja,barang modal,uang,dan kemampuan kewirausahaan) digunakan untuk memproduksi barang dan jasa.<br />
<br />
Kedua,besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara.<br />
<br />
ketiga,besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural (mendasar) yang dihadapi suatu perekonomian.Istilah yang sering dipakai untuk pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Istilah tersebut merujuk pada pengertian :<br />
"Nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang dproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut."<br />
<br />
"The total market value of all final goods and services produced within a given period,by factors of production located within a country." (Case & Fair,1996).<br />
<br />
1. Siklus Aliran Pendapatan (Cirkular Flow) dan Interaksi Antarpasar<br />
<br />
a. Siklus Aliran Pendapatan (Circular Flow)<br />
<br />
Model Circular Flow membagi perekonomian menjadi 4 sektor :<br />
1.Sektor Rumah Tangga (Households Sector), yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik.<br />
<br />
2.Sektor Perusahaan (Firms Sector), yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa.<br />
<br />
3.Sektor Pemerintahan (Government Sector), yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan.<br />
<br />
4.Sektor Luar Negri (Foreign Sector), yaitu sektor perekonomian dunia,dimana perekonomian melakukan transaksi ekspor-impor.<br />
<br />
b. Tiga Pasar Utama (Three Basic Markets)<br />
<br />
1. Pasar Barang dan Jasa (Goods and Services Market) adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa.<br />
<br />
2. Pasar Tenaga Kerja (Labour Market) adalah interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.<br />
<br />
3. Pasar Uang dan Modal (Money and Kapital Market) adalah interaksi antara permintaan uang dengan penawaran uang.<br />
<br />
2. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional<br />
<br />
a. Metode Output (Output Approach) atau Metode Prduksi<br />
Menurut metode ini PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara perhitungan dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (industrial origin).<br />
<br />
NT = NO-NI<br />
dimana :<br />
NT = nilai tambah<br />
NO = nilai output<br />
NI = nilai input antara<br />
<br />
Dari persamaan diatas sebenarnya dapat dikatakan bahwa proses produksi merupakan proses menciptakan atau meningkatkan nilai tambah.Aktivitas produksi yang baik adalah aktivitas yang menghasilkan NT>0. dengan demikian besarnya PDB adalah :<br />
<br />
PDB = n jumlah i=1 NT<br />
dimana :<br />
i = sektor produksi ke 1,2,3....,n<br />
<br />
b. Merode Pendapatan (Income Approach)<br />
Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan antara tingkat output dengan faktor-faktor produksi yang digunakan digambarkan dalam fungsi produksi sederhana dibawah ini.<br />
<br />
Q = f(L,K,U,E)<br />
dimana :<br />
Q = output<br />
L = tenaga kerja<br />
K = barang modal<br />
U = uang/finansial<br />
E = kemampuan enterpreneur atau kewirausahaan<br />
<br />
Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang/aset finansial adalah pendapatan bunga.Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Total balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut Pendapatan Nasional (PN).<br />
<br />
PN = w + i + r + ......<br />
dimana :<br />
w = upah/gaji (wages/salary)<br />
i = pendapatan bunga (interest)<br />
r = pendapatan sewa (rent)<br />
<br />
C. Metode Pengeluaran (Expenditure Approach)<br />
<br />
Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian:<br />
<br />
1.Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption)<br />
Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir,baik barang dan jasa yang habis pakai dalam tempo setahun atau kurang maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/barang tahan lama.<br />
<br />
2.Konsumsi Pemerintah (Government Consumption)<br />
Yang masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir.Sedangkan pengeluaran-pengeluaran untuk tunjangan-tunjangan sosial tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah.<br />
<br />
3.Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Invesment Expenditure)<br />
PMTDB merupaka pengeluaran sektor dunia usaha.Pengeluaran ini dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan/meningkatkan nilai tambah.Termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok, baik berupa barang jadi maupun barang setengah jadi.<br />
<br />
4.Ekspor Neto (Net Export)<br />
Yang dimaksud dengan ekspor bersih adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor.Nilai PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tsb :<br />
<br />
PDB = C + G + I + (X-M)<br />
dimana : <br />
C = konsumsi rumah tangga<br />
G = konsumsi/pengeluaran pemerintah<br />
I = PMTDB<br />
X = ekspor<br />
M = impor<br />
<br />
3. Beberapa Pengertian Dasar Tentang Perhitungan Agregatif<br />
<br />
a.Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)<br />
PDB menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut.<br />
<br />
b.Produk Nasional Bruto (Gross National Product)<br />
Nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian disebut sebagai Produksi Nasional Bruto.<br />
<br />
PNB = PDB - PFLN + PFDN<br />
<br />
Selisih antara PFLN dengan PFDN adalah pendapatan faktor produksi Neto.dengan demikian dapat juga dikatakan :<br />
<br />
PNB = PDB + PFPN<br />
<br />
c.Produk Nasional Neto (Net Nasional Product)<br />
Untuk memproduksi barang dan jasa dibutuhkan barang modal.inilah sebabnya sektor perusahaan harus melakukan investasi.Tujuan investasi adalah mengganti barang modal yang sudah usang dan menambah stok barang modal yang sudah ada.<br />
<br />
PNN = PNB - Depresiasi<br />
<br />
d.Pendapatan Nasional (National Income)<br />
Ketika membahas output nasional dengan metode pendapatan,telah dikatakan bahwa PN merupakan balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan.<br />
<br />
PN = PNN - PTL + S<br />
<br />
e.Pendapatan Personal (Personal Income)<br />
PP adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian,sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi.<br />
<br />
PP = PN - LTB - PAS + PIGK + PNBJ<br />
<br />
f.Pendapatan Personal Disposabel (Dissposable Personal Income)<br />
yang dimaksud dengan PPD adalah pendapatan personal yang dipakai oleh individu,baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung.Besarnya adalah pendapatan personal dikurangi pajak atas pendapatan personal (PAP) atau personal taxes.<br />
<br />
C + G + 1 + (X - M) = PDB<br />
<br />
4. PDB Harga Berlaku dan Harga Konstan<br />
<br />
Nilai PDB suatu periode tertentu sebenarnya merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan.Untuk memperoleh PDB harga konstan,kita harus menentukan tahun dasar yang merupakan tahun dimana perekonomian berada dalam kondisi baik/stabil.<br />
<br />
Manfaat dari perhitungan PDB harga konstan, selain dengan segera dapat mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan/tidak,juga dapat menghitung perubahan harga (inflasi)<br />
<br />
Inflasi = (Deflator tahun t - Deflator tahun t-1) / (Deflator tahun t-1) * 100%<br />
<br />
5.Manfaat dan Keterbatasan Perhitungan PDB<br />
<br />
a.Perhitungan PDB dan Analisis Kemakmuran<br />
Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara,dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk.Angka tersebut dikenal sebagai angka PDB per kapita.Biasanya semakin tinggi PDB kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi.<br />
<br />
Kelemahan dari pendekatan diatas adalah tidak terlalu memperhatikan aspek distribusi pendapatan. Faktor utama pemicu gejalas diatas adalah masalah distribusi pendapatan.<br />
<br />
b.Perhitungan PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial<br />
Perhitungan PDB maupun PDB per kapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat.Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan yang dipakai adalah tingkat pendidikan,kesehatan dan gizi,kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik.<br />
<br />
Masalah mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak diperhatikannya dimensi nonmaterial.Sebab PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik/materi yang dapat diukur dengan nilai uang.<br />
<br />
c.PDB Per Kapita dan Masalah Produktivitas<br />
Sampai batas-batas tertentu,angka PDB per kapita dapat mencarminkan tingkat produktivitas suatu negara.<br />
<br />
Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antarnegara,ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan :<br />
<br />
1. Jumlah dan komposisi penduduk : Bila jumlah penduduk makin besar,sedangkan komposisinya sebagian besar adalah penduduk usia kerja (15-64thn) dan berpendidikan tinggi (>SLA),maka tingkat output dan produktivitasnya dapat makin baik.<br />
<br />
2. Jumlah dan struktur kesempatan kerja : Jumlah kesempatan kerja yang makin besar memperbnyak penduduk usia kerja yang dapat terlibat dalam proses produksi.Tetapi komposisi kerja pun mempengaruhi tingkat produktifitas.<br />
<br />
3. Faktor-faktor nonekonomi : yang tercakup dalam faktor-faktor nonekonomi antara lain etika kerja,tata nilai,faktor kebudayaan dan sejarah perkembangan.<br />
<br />
d.Penghitungan PDB dan Kegiatan-kegiatan Ekonomi Tak Tercatat (Underground Economy)<br />
Angka statistika PDB indonesia yang dilaporkan BPS hanya mencatat kegiatan-kegiatanekonomi formal.DInegara-negara berkembang,keterbatasan kemampuan pencatatan lebih disebabkan oleh kelemahan administratif dan struktur kegiatan ekonomi masih didominasi oleh kegiatan pertanian dan informal.<br />
<br />
Tetapi dinegara-negara maju,kebanyakan kegiatan ekonomi yang tak tercatat bukan karena kelemahan administratif,melainkan karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan ilegal melawan hukum.Padahal,nilai transaksinya sangat besar. Misalnya,kegiatan penjualan obat bius dan obat-obatan terlarang lainnya. <br />
DISTRIBUSI PEDAPATAN &KEMISKINAN<br />
<br />
Dalam distribusi pendapatan baik antarkelompok berpendapatan, antardaerah perkotaan dan daerah pedesaan, atau antarkawasan dan propinsi dan kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia<br />
Pada awal pemerintahan orde baru, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia masih sangat percaya bahwa apa yang dimaksud dengan trickle down effect akan terjadi. Oleh karena itu, strategi pembangunan diterapkan oleh pemerintah pada awal periode orde baru hingga akhir tahun 1970-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pusat pembangunan dimulai di Pulau Jawa, khususnya Propinsi Jawa Barat, karena fasilitas seperti infrastruktur lebih tersedia dibandingkan dipropinsi lainnya di Indonesia dan di beberapa propinsi hanya dibeberapa sector saja yang bisa dengan cepat memberi pertumbuhan misalnya sector primer dan industri berat.<br />
Setelah sepuluh tahun pelita I dimulai, mulai kelihatan bahwa efek yang dimaksud itu mungkin tidak dapat dikatakan sama sekali tidak ada, tetapi proses mengalir kebawahnya sangat lamban. Sebagai akibatnya, Indonesia menikmati laju pertumbuhan yang relatif tinggi, tetapi pada waktu yang bersamaan tingkat kesenjangan semakin membesar dan jumlah orang miskin semakin banyak. Tepatnya setelah pelita III, strategi pembangunan mulai diubah. Tidak hanya pertumbuhan tetapi juga kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dijawa, tetapi juga diluar jawa, menjadi kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan mengembangkan industri yang padat karya dan sector pertanian . hingga saat ini sudah banyak program pemerintah yang berorientasi mengurangi kemiskinan, seperti inpres pedesaan, transmigrasi, dan masih banyak lagi.<br />
Masalah kesenjangan ekonomi (pendapatan) dan kemiskinan di Indonesia akan dibahas. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan dan kemiskinan tetap ada ditanah air walaupun pembangunan ekonomi berjalan terus dan Indonesia memiliki laju pertumbuhan yang relatif tinggi.<br />
Isi <br />
Beberapa indikator distribusi pendapatan :<br />
Sudah merupakan suatu fakta umum dibanyak negara berkembang, terutama Negara-negara proses pembangunan ekonomi yang sangat pesat seperti indonesi, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan tingkat kesenjangan ekonomi atau kemiskinan yang tinggi pula.<br />
Sebagai dasar dari kerangka pemikiran untuk menganalisis masalah trade-off antara pertumbuhan dan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi adalaha salah satu metode statik yang umum digunakan untuk mengetimasi sejauh mana pencapaian tingkat kemerataan dalam distribusi pendapatan atau pengurangan kesenjangan ekonomi dalam suatu proses pembangunan ekonomi adalah mengukur nilai koefesien atau rasio gini.<br />
Selai koefesien gini, pengukuran pemerataan pendapatan juga sering dilakukan berdasarkan kriteria bank dunia : penduduk dikelompokan menjadi tiga kelompok; yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupan 40% dari jumlah penduduk, penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk, dan penduduk yang berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidak merataan pendapatan disuatu ekonomi diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.<br />
Perubahan distribusi pendapatan <br />
Perhitungan distribusi pendapatan di Indonesia menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (susenas) pada tahun 1984, 1987, 1990, 1993. data pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dikumpulakan oleh susenas digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk mengukur distribusi pendapatan penduduk di Indonesia. Karena pengertian pengeluaran konsumsi tidak sama dengan pengertian kekayaan, perbedaan konsep ini menjadi kendala serius dalam mengukur secara akurat tingkat dan distribusi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena bisa saja seseorang tidak punya pekerjaan (pendapatan), tetapi sangat kaya karena ada warisan keluarga. Banyak pengusaha muda dari tingkat pendapatanya tidak terlalu berlebihan, tetapi mereka sangat kaya karena perusahaan tempat mereka bekerja adalah milik mereka (orang tuanya).<br />
Penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menghasilkandata pendapatan yang underestimate karena jumlah pendapatan bia lebih besar, sama, atau lebih kecil dari pada jumlah pengeluaran konsumsi. Misalnya pendapatan lebih besar tidak selalu berarti pengeluaran konsumsi juga besar. Dalam hal ini, berarti ada tabungan. Dalam hal ini belum tentu juga bila pendapatan rendah tidak selalu jumlah konsumsi juga rendah. Banyak rumah tangga memakai kredit untuk membiayai pengeluran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil untuk biaya sekolah anak, atau bahkan untuk liburan.<br />
Keberhasilan pembangunan di Indonesia tidak hanya di ukur dari peningkatan pendapatan penduduk secara agregat atau per capital, tetapi juga (justru lebih penting lagi) di lihat dari distribusi peningkatan pendapatan tersebut terhadap semua anggota masyarakat. Sekarang ini, tingkat pendapatan per kapital di Indonesia sudah lebih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu, yakni sekitar US$880. namun, apa artinya jika 10% saja dari jumlah penduduk di tanah air yang manikmati 90% dari jumlah pendapatan nasional, sedangkan sisanya (90%) hanya menikmati 10& dari pendapatan nasional selama ini hanya di nikmati oleh kelompok 10% tersebut, sedangkan pendapatan kelompok 90% tidak mengalami perbaikan yang berarti. Jadi dalam kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia akan dikatakan berhasil sepenuhnya bila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil<br />
Sejak akhir tahun 1970-an, pemerintah maulai memperliatkan kesugguhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk ditanah air. Sejak itu aspek pemerataan dalam triologi pembangunan semakin ditekankan dan didefinisikan dalam delapan jalur pemerataan. Sudah banyak program pemerintahan hingga saat ini yang mecerminkan upaya tersebut, seperti program serta kebijakan yang mendukung pembangunan industri kecil dan rumah tangga serta koperasi, khususnya dipedesaan, inpres desa tertinggal (IDT), program keluarga sejahtera, program keluarga berencana (KB), program maka tambahan bagi anak sekolah dasar, program transmigrasi, peningkatan upah minimum regional (UMR), dan masih banyak lagi.<br />
Menurut kriteria Bank Dunia, secara umum tingkat kesenjangan dalam distibusi pendapatan di Indonesia selama kurun waktu 1984-1993 tergolong rendah, baik didaerah pedesaan maupun daerah perkotaan yang ditunjukan oleh besarnyapersentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok penduduk 40% berpenghasilan rendah. Bagi kelompok penduduk 20% berpendapatan tinggi, besar pendapatanya yang diterima justru mengalami penurunan. Penurunan pangsa pendapatan ini karena laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% berpendapat rendah dan 40% berpendapat menengah lebih besar dari pada laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 20% berpendapat tinggi.<br />
Tingkat pemerataan pendapatan di daerah pedesaan yang relatif lebih baik dari pada didaerah perkotaan juga terjadi hamper disemua propinsi di Indonesia. Semakin buruknya distribusi pendapatan di daerah perkotaan dibandingkan didaerah pedesaan terutama disebabkan oleh pola perekonmian dan jumlah serta kondisi sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi sangat berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Dikota, Jakarta misalnya persaingan dalam dunia usaha dan dalam mendapatkan pekerjaan semakin keras. Jumlah manusia dijakarta semakin keras. Jumlah manusia dijakarta semakin banyaki, diperkirakan sekita sepuluh juta orang, yang sebagian disebabkan oleh orang-orang yang terus datang ke Jakarta terutama yang berasal dari Jawa dan Sumatra. Sementara kemanapun ekonomi Jakarta untuk memberi pekerjaan bagi pencari kerja yang bertambah jumlahnya setiap tahun terbatas. Terjadi perpindahan surplus tenaga kerja dari desa ke kota. Mereka tidak bisa ditampung disektor formal akhirnya masuk ke sector informal yang pada umumnya merupakan kegiatan ekonomi dengan tingkat produktivitas dan pendapatan rendah. Karena terlalu banyak orang yang mau bekerja disektor formal, sedangkan daya tamping sector tersebut terbatas maka semakin berat seleksi penerimaan pekerja. Pendidikan atau keterampilan khusus menjadi salah satu kriteria utama dalam seleksi tenaga kerja disektor formal. Jumlah penganggruan, terutama setengah pengangguran, semakin tinggi, dan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mempunyai kesempatan bekerja disektor formal dan kelompok masyarakat yang hanya bisa bekerja disektor informal atau yang tidak memiliki pekerjaan semakin besar.<br />
Kemiskinan <br />
Masalah kemiskinan merupakan dilema bagi Indonesia, terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat dari pada lajupertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu sejak pelita I dimulai hingga saat ini (Repelita VI). Karena kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi Indonesia yang serius maka tidak mengherankan kalau banya studi telah dilakukan mengenai kemiskinan tanah air. Sayangnya, pendekatan yang dipakai antarstudi yang ada pada umumnya berbeda dan batas miskin yang digunakan juga beragam sehingga hasil atau gambaran mengenai kemiskinan di Indonesia juga berbeda. Kemiskinan relatif dapat diukur dengan kurva Lorentz dan atau koefesien gini. Sedangkan kemiskinan absolute lebih sulit untuk di ukur, terutama pada waktu membandingkan tingkat kemiskinan antarpropinsi atau daerah.<br />
Faktor penyebab kemiskinan, faktor yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Sebagai contoh sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang dengan tingkat pendidikan hanya SD, misalnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor modern , (formal) dengan pendapatan yang baik. Berarti penyebab kemiskinan bukan hanya pendidikan yang rendah, tetapi tingkat gaji/upah yang berbeda.<br />
Kalau diuraikan satu persatu, jumlah faktor yang dapat dipengaruhi, langsung maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktifitas), tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, jenis pekerjaan yang tersedia, inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam disuatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam, dan peperangan. Kalau diamati, sebagian besar faktor tersebut juga saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya dari pekerja yang bersangkutan sehingga produktivitasnya menurun. Produktifitas menurun selanjutnya dapat mengakibatkan tingkat upah netonya berkurang, dan seterusnya. Jadi, dalam kasus ini, tidak mudah untukmemastikan apakah karena pajak naik atau produktifitasnya yang turun membuat pekerja tersebut menjadi miskin karena upah netonya menjadi rendah.<br />
Kesimpulan<br />
Tingkat kesenjangan ekonomi dan jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang dan dapat dikatakan bahwa perubahan ini merupakan salah satu hasil pembangunan ekonomi ditanah air selama ini. Namun masih banyak permasalahan dengan kemiskinan dan kesenjangan.<br />
Hingga saat ini, penentu garis kemiskinan masih berdasarkan kebutuhan fisik dan pendidikan tinggi. Tanpa adanya pendidikan yang baik tidak akan bisa terjadi progres di dalam kehidupan.<br />
Sumber <br />
Buku “Perekonomian Indonesia” karangan Dr.Tulus T.H Tambunan, M.Anoery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-37039145235746730412011-03-15T07:15:00.000-07:002011-03-15T07:15:18.146-07:00TUGAS IIITUGAS III<br />
<br />
PETA PEREKONOMIAN INDONESIA<br />
Keadaan Geografis Indonesia<br />
Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik, terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483 km2.<br />
Posisi Indonesia terdiri atas letak astronomis dan letak geografis yang berbeda pengertian dan pandangannya.<br />
1. Letak Astronomis<br />
Letak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia Terletak di antara 6oLU – 11oLS dan 95oBT – 141oBT<br />
1. Letak geografis<br />
Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian.<br />
Keadaan geografis Indonesia dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian kita, dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian kita.<br />
Banyaknya pulau di Indonesia akan menjadi kekuatan dan kesempatan, jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dangan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangnya sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui industri pariwisata.<br />
Namun kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dan pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Di pihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi<br />
masalah ini.<br />
Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Iklim yang dimiliki ini menyebabkan Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.<br />
Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita berani ditetapkan sebesar 7,5 % ( masa Repelita II ). Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi primadona dan andalan komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara. Selain minyak bumi Indonesia juga memiliki hasil tambang lain seperti biji besi, timah, tembaga, batu bara, gas bumi dan lain-lain.<br />
Wilayah Indonesia yang menempati posisi sangat strategis yaitu terletak diantara dua benua dan dua samudra dengan segala perkembangannya. Sejak sebelum kemerdekaan-pun Indonesia telah menjadi tempat singgah dan transaksi antar kedua benua dan benua-benua lainnya. Dengan letak yang sangat strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia. Hal yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala sesuatu, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara, serta infrastruktur lainnya.<br />
Mata Pencaharian <br />
Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik beberapa<br />
hal diantaranya bahwa :<br />
• Pertama, mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian ( agraris ), yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan sejenisnya.<br />
• Kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP ( Gross Domestic Product ) secara absolut masih dominan, namun jika dibanding dengan sektor-sektor di luar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam presentase.<br />
• Hal yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah, bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan-dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain ( industri misalnya ), sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang memang bermata pencaharian di sektor pertanian (desa) semakin tertinggal dari rekannya yang bekerja dan memiliki akses di sektor industri ( kota ). Jika ini tidak segera ditindak lanjuti, maka akan menjadi benarlah teori ketergantungan, bahwa spread effect ( kekuatan menyebar ) akan selalu lebih kecil dari back-wash effect ( mengalirnya sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya ).<br />
Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi diantaranya<br />
adalah :<br />
• memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasaranya bidang pertanian<br />
• meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, jika dimungkinkan tidak hanya untuk pasar lokal saja<br />
• mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis<br />
• menunjang kegiatan transmigrasi<br />
Sumber Daya Manusia<br />
Sumber daya manusia yaitu penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi memiliki peran ganda. Peran ganda penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi adalah sebagai produsen dan juga sebagai permintaan. Sejalan dengan peran ganda tersebut, penduduk dapat menjadi faktor pendorong dan juga penghambat pembangunan ekonomi.<br />
Karakteristik sumber daya manusia atau kependudukan Indonesia sebagai negara yang masih berkembang ditandai oleh empat hal utama, yaitu<br />
(a) laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi<br />
(b) distribusi penduduk /penyebaran penduduk yang tidak merata<br />
(c) struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan (komposisi penduduk, angkatan kerja)<br />
(d) kualitas penduduk yang relatif rendah (sistem pendidikan, kesehatan)<br />
Keempat hal utama di atas merupakan masalah yang dihadapi oleh sumber daya manusia di Indonesia dan berpengaruh pada perekonomian Indonesia.<br />
Laju Pertumbuhan Penduduk<br />
Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan banyak atau sedikitnya pertumbuhan penduduk tiap tahun dalam kurun waktu tertentu, umumnya 10 tahun.<br />
Indonesia merupakan negara yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa pada tahun 1980 jumlah penduduk Indonesia adalah 147,49 juta jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 203,456 juta jiwa.<br />
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 1980, 1990, dan 2000<br />
Provinsi Tahun Laju Pertumbuhan<br />
1980 1990 2000 1980-1990 1990-2000<br />
Nanggroe Aceh 2611172 3416156 4010865 2.72 1.67<br />
Sumatera Utara 8360894 10256027 11476272 2.06 1.17<br />
Sumatera Barat 3406816 4000207 4228103 1.62 0.57<br />
Riau 2168535 3303976 4733948 4.3 3.79<br />
Jambi 1445994 2020568 2400940 3.4 1.8<br />
Sumatera Selatan 4629801 6313074 7756506 3.15 2.18<br />
Bengkulu 768064 1179122 1405060 4.38 1.83<br />
Lampung 4624785 6017573 6654354 2.67 1.05<br />
DKI Jakarta 6503449 8259266 8358853 2.42 0.16<br />
Jawa barat 27453525 35384352 43552923 2.57 2.17<br />
Jawa tengah 25372889 28520643 30856825 1.18 0.82<br />
DI Yogyakarta 2750813 2913054 3109142 0.57 0.68<br />
Jawa Timur 29188852 32503991 34525588 1.08 0.63<br />
Bali 2469930 2777811 3124674 1.18 1.22<br />
Nusa Tenggara Barat 2724664 3369649 3821794 2.15 1.31<br />
Nusa Tenggara Timur 2737166 3268644 3929039 1.79 1.92<br />
Kalimantan Barat 2486068 3229153 3740017 2.65 1.53<br />
Kalimantan Tengah 954353 1396486 1801504 3.88 2.67<br />
Kalimantan Selatan 2064649 2597572 2970244 2.32 1.4<br />
Kalimantan Timur 1218016 1876663 2436545 4.42 2.74<br />
Sulawesi Utara 2112384 2478119 2820839 1.6 1.35<br />
Sulawesi Tengah 1289635 1711327 2066394 2.87 1.97<br />
Sulawesi Selatan 6062212 6981646 7787299 1.42 1.14<br />
Sulawesi Tenggara 942302 1349619 1771951 3.66 2.86<br />
Maluku 1411006 1857790 1977570 2.79 0.65<br />
Papua 1173875 1648708 2112756 3.46 2.6<br />
Indonesia 146931849 178631196 203456005 1.98 1<br />
<br />
Angka pertumbuhan penduduk Indonesia antara tahun 1995-2000 adalah 1,11 % per tahun. Artinya setiap tahun antara 1995 dengan tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia bertambah sebesar 1,11 persen nya. Dengan angka pertumbuhan ini dapat dihitung perkiraan jumlah penduduk pada tahun yang akan datang.<br />
Semakin rendah laju pertumbuhan penduduk suatu negara akan semakin menguntungkan bagi peningkatan kemakmuran negara tersebut. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi negara jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi dan efisiensi dibidang lainnya. Banyaknya jumlah penduduk akan menambah beban sumber daya produktif terhadap sumber daya yang belum produktif yang akibat lanjutnya akan menciptakan masalah sosial yang cukup rumit.<br />
Adapun tindakan yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah adalah:<br />
1. Program keluarga berencana<br />
Program keluarga berencana di Indonesia dimulai sejak tahun 1967 yaitu pada saat Presiden Republik Indonesia ikut menandatangani deklarasi tentang kependudukan. Selanjutnya pada tahun 1968 pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Keluarga Berencana yang berstatus semi pemerintah. Lembaga Keluarga Berencana ini kemudian diubah menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional yang merupakan lembaga resmi pemerintah. Pada bulan April 1972, status Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional diubah menjadi lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan langsung dibawah presiden.<br />
Tujuan dari program ini adalah mengharapkan laju pertumbuhan akan lebih dapat dikendalikan. Program ini juga dimaksudakan pemerintah untuk menjelaskan dan membuka kesadaran masyarakat bahwa memiliki anak banyak akan memberi konsekuensi ekonomis yang lebih berat. Secara tidak langsung program keluarga berencana ini ingin memprioritaskan segi kualitas anak, dibanding segi kuantitas.<br />
1. Meningkatkan sumber daya manusia yang telah ada<br />
Peningkatan sumber daya manusia yang telah ada dapat dilakukan dengan pendidikan formal maupun informal, sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya.<br />
Persebaran penduduk<br />
Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, disamping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Secara geografis, penduduk Indonesia tersebar di beberapa pulau besar dan pulau-pulau atau kepulauan. Secara administratif (dan politis), penduduk Indonesia tersebar di 33 propinsi, yang mempunyai lebih dari 440 kabupaten dan kota.<br />
Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan persebaran penduduk secara geografis sejak dahulu hingga sekarang adalah persebaran atau distribusi penduduk yang tidak merata antara Jawa dan luar Jawa. Penyebab utamanya adalah keadaan tanah dan lingkungan yang kurang mendukung bagi kehidupan penduduk secara layak. Ditambah lagi, dengan kebijakan pembangunan di era orde baru yang terkonsentrasi di pulau Jawa, yang menyebabkan banyak penduduk yang tinggal di luar pulau Jawa bermigrasi dan menetap di pulau Jawa. Hal ini menyebabkan kepadatan pulau Jawa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk yang berada di pulau-pulau lainnya.<br />
Penyebaran penduduk yang tidak merata juga menyebabkan tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibat lanjutnya adalah terjadinya ketimpangan daerah miskin dan daerah kaya. Daerah yang tampak menguntungkan ( khususnya Pulau Jawa ) akan menjadi serbuan dan perpindahan penduduk dari daerah lainya. Akibatnya daerah di luar Pulau Jawa yang memang telah ketinggalan dari segi ekonomi, menjadi semakin tertinggal.<br />
Tidak seimbangnya beban penduduk antar daerah itu akan berdampak terpusatnya modal di daerah tertentu saja. Dampak lainnya adalah mengumpulnya tenaga kerja di Pulau Jawa sehingga persaingan tenaga kerja ( penawaran ) menjadi sangat tinggi. Dengan kondisi tersebut bisa dilihat bahwa upah tenaga kerja akan menjadi rendah ( sesuai dengan hukum penawaran ). Rendahnya tingkat upah akan berakibat timbulnya kesengsaraan dan pengangguran, dan tentu saja masalah kriminalitas akan semakin menggejala. Sebaliknya di luar Pulau Jawa akan terjadi kekurangan (penawaran ) tenaga kerja sehingga upah akan tinggi. Hal inilah yang menyebabkan biaya produksi di luar Pulau Jawa sangat tinggi, begitu pula dengan biaya transportasi. Maka secara tidak langsung kondisi ini akan menyebabkan turunya pertumbuhan industri dan secara otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional.<br />
Informasi tentang distribusi penduduk secara geografis dan terkonsentrasinya penduduk di suatu tempat memungkinkan pemerintah mengatasi kepadatan penduduk, yang umumnya disertai dengan kemiskinan, dengan pembangunan dan program-program untuk mengurangi beban kepadatan penduduk atau melakukan realokasi pembangunan di luar Jawa atau realokasi penduduk untuk bermukim di tempat lain. Tindakan yang dapat dan telah dilakukan pemerintah adalah :<br />
1. Penyelenggaraan program transmigrasi, sehingga akan terjadi pemerataan sumber daya ke daerah-daerah yang masih membutuhkan. Dengan program ini diharapkan para peserta transmigran dapat meninggalkan ketidakproduktifan mereka, justru mereka mempunyai kesempatan memperbaiki ekonomi mereka dengan mengembangkan daerah baru yang mereka tempati. Suatu pekerjaan yang tidak mudah, namun juga suatu hal yang tidak mustahil untuk berhasil.<br />
2. Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di daerah-<br />
daerah tertinggal. Sehingga penduduk sekitar tidak perlu ke kota atau Pulau Jawa untuk bisa bekerja. Dengan semikian arus urbanisasi dari desa ke kota, dari luar ke pulau Jawa dapat dikurangi. Di dalam GBHN sendiri perluasan dan pemerataan lapangan kerja serta mutu dan perlindungan tenaga kerja merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Program-program pembangunan sektoral/regional perlu selalu mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin, sehingga dapat meningkatkan produksi.<br />
Angkatan Kerja<br />
Penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi kelompok tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Pengertian keduanya dibedakan oleh batas umur kerja. Angkatan kerja atau labour force adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu 15-64 tahun yang sedang bekerja ataupun mencari pekerjaan. Usia produktif tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk dengan usia produktif yang tidak bersedia bekerja. Ukuran besarnya angkatan kerja bergantung pada besarnya jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan.<br />
• Dependecy ratio<br />
Indikator ekonomi ini dipergunakan untuk mengetahui sejumlah mana tingkat beban atau ketergantungan penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk yang produktif. Semakin tinggi nilai ratio ini semakin berat pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk yang produktif. Hal ini dapat menghambat proses menuju kemakmuran secara menyeluruh.<br />
DR = Penduduk usia kerja / Penduduk diluar usia kerja<br />
• Tingkat partisipasi angkatan kerja<br />
Indikator ini dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana presentase penduduk yang telah memiliki usia kerja telah bekerja/produktif. Semakin tinggi hasil perhitungan indikator ini, semakin baik pula keadaannya.<br />
TPKA = ( Angkatan kerja / Penduduk usia kerja ) . 100%<br />
Profil ketenagakerjaan Indonesia hingga kini ditandai oleh dua masalah utama, yaitu laju pertumbuhan yang relatif tinggi dan kualitas angkatan kerja yang relatif rendah. Tentu saja kedua hal ini memerlukan perhatian khusus. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap. Bahkan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang menguntunkan usaha pembangunan secara nasional karena golongan muda kurang produktif tersebut merupakan beban. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional.<br />
Sistem Pendidikan<br />
Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karana itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Ada banyak penyabab mengapa mutu pendidikan di Indonesia, baik pendidikan formal maupun informal, dinilai rendah.<br />
Menurut tingkat pendidikannya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk yang buta huruf dan yang melek huruf. Penduduk yang melek huruf dapat dikelompokkan lagi menurut tingkat pendidikannya, seperti kelompok tidak sekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Menengah Pertama, tamat Sekolah Menengah Atas, tamat Akademi/Perguruan Tinggi, dll. Data tingkat pendidikan akan akan membantu pemerintah untuk menganalisis kemajuan penyelenggaraan pendidikan<br />
Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan penduduk untuk mengolah sumber daya alam dengan baik. Disamping itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan penduduk dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sehingga taraf kehidupan selalu meningkat. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan melambatnya kenaikan taraf hidup dan akibatnya kemajuan menjadi terhambat.<br />
Tingkat pendidikan penduduk Indonesia memang mengalami kemajuan. Meskipun demikian, tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia lainnya. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN pun Indonesia tergolong paling rendah. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:<br />
1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Sebagian penduduk masih menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Untuk bekal hidup anak cukup melanjutkan pekerjaan orangtuanya secara turun-temurun<br />
2. Pendapatan penduduk yang rendah menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak mempunyai biaya.<br />
3. Belum meratanya sarana pendidikan (gedung sekolah, ruang kelas, buku-buku pelajaran, alat-alat praktikum, guru yang berkualitas, dll)<br />
Langkah-langkah yang akan dan telah dapat ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah :<br />
1. Meninjau kembali sistem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum ( general ), untuk dapat lebih disesuaikan dengan disiplin ilmu khusus yang lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan. Sehingga lulusan yang dihasilkan menjadi lulusan yang siap kerja dan bukannya siap ‘latih kembali’.<br />
2. Menciptakan sarana dan prasaranya pendidikan yang lebih mendukung langkah pertama.<br />
3. Membangun sekolah-sekolah baru terutama SD Inpres di daerah-daerah yang kurang jumlah sekolahnya.<br />
4. Mengadakan perbaikan dan penambahan alat-alat praktikum, laboratorium, perputakaan dan buku-buku pelajaran.<br />
5. Menambah dan meningkatkan kualitas guru.<br />
6. Mencanangkan program wajib belajar dan orang tua asuh.<br />
7. Memberikan beasiswa kepada murid-murid yang berprestasi atau yang memerlukan bantuan.<br />
8. Menjalankan Undang-Undang Dasar (khususnya pasal 31)<br />
Investasi<br />
Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contoh termasuk membangun rel kereta api, atau suatu pabrik, pembukaan lahan, atau seseorang sekolah di universitas. Untuk lebih jelasnya, investasi juga adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + G + (X-M). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik, mesin, dll) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.<br />
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi<br />
Sebagai sebuah keputusan yng rasional, investasi sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dan biaya investasi.<br />
1. Tingkat Pengembalian yang diharapkan (Expected Rate of Return)<br />
Kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan.<br />
1) Kondisi internal perusahaan<br />
Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah control perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, makin tinggi tinggi tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan makin tinggi.<br />
Selain ketiga aspek teknis tersebut di atas, tingkat pengembalian yang diharapkan juga dipengaruhi oleh factor-faktor nonteknis, terutama di Negara sedang berkembang. Misalnya, apakah perusahaan memiliki hak dan atau kekuatan monopoli, kedekatan dengan pusat perusahaan, dan penguasaan jalur informasi.<br />
2) Kondisi Eksternal Perusahaan<br />
Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestic maupun internasional. Jikan perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional maupun dunia bernada optimis, biasanya tingkat investasi meningkat, karena tingkat pengembalian investasi dapat dinaikkan.<br />
Selain perkiraan kondisi ekonomi, kebijakan yang ditempuh pemerintah juga dapat menentukan tingkat investasi. Kebijakan menaikkan pajak misalnya, diperkirakan akan menurunkan tingkat permintaan akan agregat. Akibatnya, tingkat investasi akan menurun. Factor social politik juga menentikan gairah investasi. Jika social polotik makin stabil, investasi umumnya juga meningkat. Demikian pula faktor keamanan (kondisi keamanan Negara)<br />
1. Biaya investasi<br />
Yang paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman; Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya minat berinvestasi makin menurun.<br />
Namun, tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total investasi masih tinggi. Factor yang memengaruhi terutama adalah masalah kelembagaan. Misalnya, prosedur izin investasi yang berbelit-belit dan lama (> 3 tahun), menyebabkan biaya ekonomi dengan memperhitungkaan nilai waktu uang dari investasi makin mahal. Demikian halnya dengan keberadaan dan efisiensi lembaga keuangan, tingkat kepastian hokum, stabilitas politik, dan keadaan keamanan.<br />
1. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan<br />
2. Kemajuan teknologi<br />
3. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.<br />
4. Keuntungan yang diperoleh perusahaa-perusahaan.<br />
Upaya-upaya yang dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan adalah:<br />
• Lebih mengembangan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri. Untuk menunjang langkah ini perlu diusahaan peningkatan nilai tambah dan kemampuan bersaing dari komoditi-komoditi yang akan diekspor tersebut.<br />
• Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas.<br />
• Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanaman modal asing, sehingga makin banyak PMA yang masuk ke Indonesia.<br />
• Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah, agar mereka secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka peningkatan produktifitas.<br />
Lembaga Swadaya Masyarakat<br />
Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.<br />
Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah (disingkat ornop atau ONP (Bahasa Inggris: non-governmental organization; NGO).<br />
Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sbb :<br />
• Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara<br />
• Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba)<br />
• Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi<br />
Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di indonesia berbentuk yayasan.<br />
Jenis dan kategori LSM<br />
Secara garis besar dari sekian banyak organisasi non pemerintah yang ada dapat di kategorikan sbb :<br />
• Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.<br />
• Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatanya.<br />
• Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dll.<br />
• Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah<br />
Sebuah laporan PBB tahun 1995 mengenai pemerintahan global memperkirakan ada sekitar 29.000 ONP internasional. Jumlah di tingkat nasional jauh lebih tinggi: Amerika Serikat memiliki kira-kira 2 juta ONP, kebanyakan dibentuk dalam 30 tahun terakhir. Russia memiliki 65.000 ONP. Lusinan dibentuk per harinya. Di Kenya, sekitar 240 NGO dibentuk setiap tahunnya.<br />
<br />
<br />
<br />
http://pustaka.ut.ac.id/website/index.php?option=com_content&view=article&id=102:pkop4209-perekonomian-indonesia&catid=30:fkip&Itemid=75<br />
http://sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia/<br />
http://www.datastatistik-indonesia.com/content/view/220/220/1/3/<br />
http://mahameru2009.blogspot.com/2009/11/kualitas-penduduk-berdasarkan.html?zx=4c5b1f115ff89f5anoery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-68433631398604049372011-03-10T06:13:00.001-08:002011-03-10T06:13:27.533-08:00TUGAS IITUGAS II<br />
<br />
Teori Strategi Pembangunan<br />
<br />
Strategi Pembangunan Nasional adalah rantai kebijakan dan aplikasi tentang Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional di Indonesia adalah pembangunan untuk mencapai tujuan nasional yang nyata seperti yang tertulis dalam UUD 1945 Indonesia. Ini adalah untuk melindungi semua rakyat Indonesia dan seluruh wilayah negara, untuk mempromosikan perdamaian dan kesejahteraan, untuk memperbaiki kehidupan nasional, dan untuk berpartisipasi dalam sistem dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<br />
Pembangunan bukan konsep statis. Proses pembangunan nasional adalah suatu proses perubahan budaya dan sosial. Sebuah pembangunan yang mengarah pada proses perbaikan yang memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan (proses mandiri) tergantung pada masyarakat dan struktur sosial dan terutama tergantung pada para pemimpin nasional. Dampak dari situasi politik pada pertumbuhan ekonomi diilustrasikan oleh kenyataan bahwa, tanpa komitmen yang kuat untuk pengembangan ekonomi dengan kepemimpinan, tidak ada rencana ekonomi layak bisa diadopsi, dan pra-rencana langkah-langkah yang diperlukan tidak dapat diambil.<br />
Umumnya, banyak negara (terutama negara-negara berkembang) mengambil pendekatan yang direncanakan untuk pembangunan. Pemerintah Indonesia telah digunakan Delapan Rencana Tahun (pada Orla) dan Rencana Lima Tahun (pada ORBA). Perencanaan pembangunan di Indonesia melibatkan "perencanaan melalui pasar". Pemerintah investasi hanya pada fasilitas sosial, misalnya: jalan, pelabuhan, pelabuhan udara, dll<br />
Elemen-elemen Pembangunan Indonesia Secara umum, ada dua faktor yang menentukan keberhasilan kegiatan pembangunan, yaitu: faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Fokus kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah pada lima unsur, yaitu: sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan peran pengusaha. <br />
Sumber Daya Manusia <br />
Indonesia adalah salah satu dari lima negara terbesar di dunia jika dilihat dari segi jumlah penduduk. Namun ada beberapa kelemahan dalam sumber daya manusia sebagai unsur pembangunan ekonomi di Indonesia, seperti: <br />
1. pertumbuhan penduduk sangat tinggi <br />
2. usia penduduk ini tidak menguntungkan <br />
3. penyebaran penduduk yang tidak seimbang <br />
4. penduduk sangat rendah <br />
. Faktor-faktor yang tercantum di atas menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Ada beberapa program untuk menghilangkan hambatan-hambatan, seperti: Program Keluarga Berencana sebagai solusi untuk pertumbuhan penduduk yang tinggi dan usia yang tidak menguntungkan penduduk, program transmigrasi untuk memecahkan penyebaran penduduk yang tidak seimbang, pelatihan dan pendidikan sebagai solusi terhadap rendahnya kualitas penduduk. Namun pemerintah harus memberikan insentif untuk menggerakkan kegiatan ekonomi karena di desa banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, dan ada "pengangguran terselubung". <br />
<br />
Strategi Pembangunan Berwawasan Nusantara<br />
<br />
- Wawasan adalah pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan hidup bangsa Indonesia adalah pulau atau kepulauan yang terletak di antara samudera pasifik dan atlantik, di antara benua Asutralia dan Asia (Nusantara).<br />
- Pembangunan berwawasan nusantara sebenarnya tidak lain adalah pembangunan yang berwawasan ruang. Pembangunan berwawasan ruang (ekonomi regonal) tersirat dalam argumentasi Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab daerah miskin kurang mampu berkembang secepat seperti yang terjadi di daerah yang lebih kaya (Suroso, 1994).<br />
- Dilihat dari dimensi ekonomi-regional, Indonesia menghadapi dilema dualisme teknologis, yakni perbedaan dan ketimpangann mengenai pola dan laju pertumbuhan di antara berbagai kawasan dalam batas wilayah satu negara. Dilema teknologis menonjol karena adanya asimetri (ketidakserasian) antara lokasi penduduk dan lokasi sumber alam (Soemitro Djojohadikusumo, 1993).<br />
- Menurut Laoede M. Kamaludin, penataan ruang di masa datang sebaiknya tidak hanya mengacu pada daratan, namun juga harus berorientasi pada penataan ruang kemaritiman. Sedikitnya terdapat tiga pendekatan yang dapat dikembangkan :<br />
Pembangunan ekonomi berbasis teknologi tinggi, pusat pendidikan, jasa dan pariwisata. Ini tepat diterapkan di P. Jawa, Bali dan Batam. <br />
Pembangunan ekonomi yang berbasis potensi kelautan. Ini lebih tepat dikembangkan di kawasan timur Indonesia dan kepulauan kecil di Sumatera. <br />
Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya mineral dan tanaman industri dapat dikembangkan di pulau Sumatera (Kompas, 25-5-1999)<br />
- Mengapa pembangunan berwawasan nusantara penting. Seiring dengan makin berkembangnya dan makin membesarnya jumlah penduduk maka kita perlu memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk menggali persediaan bahan mentah dan sumber-sumber energi yang masih tersimpan banyak dalam flora dan fauna di lautan. Dalam waktu mendatang laut akan merupakan ladang utama dalam manusia mencari bahan makanan dan keperluan hidup (Sutjipto, 1995).<br />
Dua pertiga wilayah Indonesia berupa lautan. Sumber daya hayati Indonesia memiliki potensi lestari 4 juta ton dalam airlaut, 1,5 ton dalam air budidaya, 0,8 juta ton dalam air tawar (Kartili, J, A., 1983).<br />
<br />
Strategi Pembangunan Indonesia<br />
Hingar bingar pemilu presiden (pilpres) telah berangsur senyap. Tanggal 8 Juli 2009 seakan menjadi muara dari perjalanan panjang para calon presiden (capres). Jika tidak ada kejadian yang luar biasa kemungkinan besar kita akan mendapati SBY untuk kembali menjabat menjadi presiden RI. Dalam pilpres kali ini, banyak cerita yang telah bertempat tetapi hanya satu yang pasti terekam benar dalam benak publik yaitu janji-janji kampanye. Dalam setiap kampanyenya, para capres selalu menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu jualan utamanya. Pertumbuhan ekonomi pun ditarget mulai dari yang sulit hingga berat ditakar nalar. Terlepas dari irasionalitas dalam penentuan target pertumbuhan ekonomi, konsensus para capres untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama merupakan sebuah perilaku yang obsolit. Para capres seakan kikir dalam berfikir sehingga khilaf dalam menentukan tujuan dan sarana. Oleh karenanya, menarik untuk dikaji apakah pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan atau sarana demi menggapai sesuatu yang sifatnya lebih fundamental. <br />
<br />
Tujuan dan Sarana Pembangunan <br />
Amartya sen, dalam bukunya yang fenomenal berjudul Development as Freedom, dari jauh hari telah mengingatkan para penguasa bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Lebih lanjut, Sen memberi saran untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah jalan bagi pemerintah dalam meningkatkan fungsi pelayanan sosial kepada masyarakat. Subsidi pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial sudah semestinya mendapat porsi utama dalam rencana jangka panjang pemerintah sebab dengan fungsi-fungsi inilah pembangunan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan dapat dicapai. Dalam hal fungsi pelayanan sosial, khususnya pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar, Jepang merupakan sebuah negara yang dapat dijadikan rujukan utama. Sejak zaman restorasi Meiji, rerata melek huruf di Negara ini telah melebihi bangsa-bangsa di Eropa meskipun pada zaman tersebut, Jepang masih tertinggal jauh dari Eropa dalam proses industralisasi. Berbekal pendidikan yang memadai, Jepang dalam waktu yang tidak begitu lama telah mampu mengejar ketertinggalannya dari Eropa. Kualiatas sumber daya manusia ditenggarai sebagai sumber utama yang pada gilirannya mengakselerasi pembangunan ekonomi Jepang. Dalam konteks ini, social opportunities merupakan kunci dari sustainabilitas pertumbuhan ekonomi. Visi jangka panjang dari pembangunan ekonomi Indonesia sudah semestinya berfokus pada perluasan akses dan kesempatan masyarakat terhadap pelbagai fasilitas ekonomi.<br />
<br />
Konsensus Washington<br />
Tujuan-tujuan ini sebenarnya telah terangkum dalam Konsensus Washington melalui beberapa poinnya. Poin pertama adalah melalui disiplin fiskal dimana hal ini merupakan syarat utama dari sustainabilitas Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Sudah merupakan rahasia umum bahwa APBN merupakan alat diskresi pemerintah yang paling ampuh, oleh karenanya dengan sistem money follow function, APBN dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi. Celakanya, semangat dari masing-masing departemen adalah menaikkan rencana anggaran pada setiap tahun fiskal, hal ini pada gilirannya membuat APBN tidak prudent dan rentan terhadap shock eksternal. Asumsi disiplin fiskal juga merupakan fondasi demi menjalankan poin kedua dalam Konsensus Washington yaitu memfokuskan belanja pemerintah terhadap sektor-sektor yang dapat meratakan distribusi pendapatan masyarakat seperti penyediaan infrastruktur publik, subsidi kesehatan dan pendidikan. Pemenuhan akses publik ini tentunya dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara umum. Poin berikutnya yang tak kalah penting adalah reformasi sistem perpajakan. Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang baru tampaknya sudah mengakomodir poin ini, dimana satu hal yang paling fenomenal adalah mengenai perluasan basis pajak. Keberhasilan reformasi pajak tentu akan berkontribusi terhadap penerimaan Negara dimana seperti yang sudah kita ketahui bersama, peranan pajak hampir menyentuh 80 persen dari total penerimaan Negara. Hal ini pada gilirannya dapat diredistribusikan kepada sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. <br />
Beberapa poin penting lainnya adalah mengenai liberalisasi dan privatisasi. Liberalisasi yang dimaksud mencakup perdagangan, suku bunga dan investasi asing. Dalam formulasi pertumbuhan ekonomi, perdagangan memegang peranan utama. Ekspor dalam hal ini merupakan mesin dari pertumbuhan ekonomi. Ekspor yang berkesinambungan lajunya ternyata tak lepas pula dari sokongan investasi asing. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional merupakan salah satu faktor penggerak ekspor Indonesia (Urata, 2009). Lebih lanjut, kepemilikan asing melalui jalan privatisasi telah mengenyahkan ketidakefisienan kerja dalam perusahaan bentukan pemerintah. Maraknya kepemilikan asing dewasa ini merupakan sebuah hal yang tidak perlu ditakutkan, karena kepemilikan asing bukan berarti asing memiliki seratus persen dari badan-badan usaha milik pemerintah, mayoritas kepemilikan tetap berada di tangan pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) telah menjadi payung hukum yang memadai. Tujuan penanaman modal, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat 2 UU PM, adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Dalam hal mencapai tujuan-tujuan tersebut, UU PM didukung beberapa pasal seperti pada pasal 10 ayat 1 yang mewajibkan para perusahaan penanam modal untuk mengutamakan tenaga kerja yang merupakan warga negara Indonesia atau pada pasal 13 ayat 1 dan 2 mengenai pengembangan penanam modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang merupakan penyokong utama bagi penciptaan kesejahteraan rakyat serta penopang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hal yang setali tiga uang dapat kita lihat pada pasal 18 ayat 3 mengenai fasilitas penanaman modal. Pasal ini mensyaratkan bahwa penanaman modal yang diberikan fasilitas harus memenuhi beberapa kriteria dimana salah satunya adalah banyak menyerap tenaga kerja. <br />
<br />
Beberapa syarat dan tantangan<br />
Beberapa poin dalam Konsensus Washington tentu tidak akan berjalan tanpa adanya beberapa syarat pendukung yang didaulat Dani Rodrik semisal tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan anti korupsi yang ajeg, bank sentral yang independen, sistem jaring pengaman sosial yang memadai, dan target pengurangan angka kemiskinan yang konkrit. <br />
Meskipun demikian, masyarakat tampaknya masih phobia terhadap Konsensus Washington. Stigma buruk sudah terlanjur melekat didalam memori. Para penggiat konsensus Washington seringkali di cap neoliberal dan menjadi target cemoohan masyarakat. Sebuah doktrin keliru telah terjadi, dan celakanya doktrin ini semakin kuat berhembus hingga akhirnya dijadikan para politikus demi menjatuhkan para lawannya. Jika boleh, mari kita berharap pemerintahan mendatang akan berpikir rasional dan jauh dari sikap kerdil<br />
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL<br />
<br />
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen UUD 1945 tersebut, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu : (1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (2) ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; dan (3) diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. <br />
Mengenai dokumen perencanaan pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan adalah dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Ketetapan MPR ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan saran DPR, sekarang tidak ada lagi. <br />
Instrumen dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Perubahan mendasar yang terjadi adalah semenjak bergulirnya bola reformasi, seperti dilakukannya amandemen UUD 1945, demokratisasi yang melahirkan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah (UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 yang telah diganti dengan UU Nomor 32/2004 dan UU Nomor 33/2004), UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, penguatan prinsip-prinsip Good Governance : transparansi, akuntabilitas, partisipasi, bebas KKN, pelayanan publik yang lebih baik. Disamping itu dokumen perencanaan pembangunan nasional juga dipengaruhi oleh desakan gelombang globalisasi (AFTA, WTO, dsb) dan perubahan peta geopolitik dunia pasca tragedi 11 September 2001.<br />
Perjalanan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai kompas pembangunan sebuah bangsa, perkembangannya secara garis besar dapat dilihat dalam beberapa periode yakni :<br />
Dokumen perencanaan periode 1958-1967<br />
Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara tahun 1959-1967, MPR Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.<br />
Dokumen perencanaan periode 1968-1998<br />
Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode 1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif. Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat anggaran adalah piramida seutuhnya.<br />
Sebenarnya pola perencanaan melalui pendekatan sentralistik/top-down diawal membangun sebuah bangsa adalah sesuatu hal yang sangat baik, namun pola sentralistik tersebut terlambat untuk direposisi walaupun semangat perubahan dan otonomi daerah telah ada jauh sebelum dinamika reformasi terjadi.<br />
Dokumen perencanaan periode 1998-2000<br />
Pada periode ini yang melahirkan perubahan dramatis dan strategis dalam perjalanan bagsa Indonesia yang disebut dengan momentum reformasi, juga membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional, sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak ada dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam pembangunan bangsa, bahkan sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terbersit wacana dan isu menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional, karena diasumsikan lembaga tersebut tidak efisien dan efektif lagi dalam konteks reformasi.<br />
Dokumen perencanaan periode 2000-2004<br />
Pada sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda dengan GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat APBN, sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan tiap tahunnya sebagai bagian Undang-Undang tentang APBN. sedangkan Propeda menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).<br />
Dokumen perencanaan terkini menurut UU Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN<br />
Diujung pemerintahannya Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani suatu UU yang cukup strategis dalam penataan perjalanan sebuah bangsa untuk menatap masa depannya yakni UU nomor 25 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional. Dan bagaimanapun UU ini akan menjadi landasan hukum dan acuan utama bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memformulasi dan mengaplikasikan sesuai dengan amanat UU tersebut. UU ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam UU ini pada ruang lingkupnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.<br />
Intinya dokumen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya mencakup : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.<br />
Lahirnya UU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini, paling tidak memperlihatkan kepada kita bahwa dengan UU ini dapat memberikan kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional kedepan, karena sejak bangsa ini merdeka, baru kali ini UU tentang perencanaan pembangunan nasional ditetapkan lewat UU, padahal peran dan fungsi lembaga pembuat perencanaan pembangunan selama ini baik di pusat maupun di daerah sangat besar. <br />
Tapi pertanyaan kita, apakah UU nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN ini tidak hanya bertukar kulit saja ? apakah RPJP, RPJM, RKP itu secara model dan mekanisme perumusannya sama saja halnya dengan program jangka panjang yang terkenal dengan motto menuju Indonesia tinggal landas, Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dengan berbagai periode dan APBN sebagai program satu tahunnya semasa pemerintahan Orde Baru<br />
Apakah aspirasi, partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam proses penjaringan, penyusuna, pelaksanaan dan evaluasi dari perencanaan yang dibuat, masih dihadapkan pada balutan sloganistis dan pemenuhan azas formalitas belaka ? mungkin substansi ini yang perlu kita sikapi bersama dalam konteks perumusan kebijakan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah ini kedepan.noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-47507740171992990282011-03-04T06:37:00.000-08:002011-03-04T06:37:19.265-08:00TUGAS 1<ul style="text-align: center;"><li> <b>PERKEMBANGAN SISTEM DIINDONESIA</b></li>
</ul><br />
1. Perkembangan sistem ekonomi Indonesia sebelum Orde Baru<br />
banyak sudah tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia,baik secara individu maupun diskusi kelompok.Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri,semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi,namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi.<br />
<br />
2. Perkembangan sistem ekonomi Indonesia setelah Orde Baru<br />
Setelah melalui masa-masa penuh tantangan periode 1945-1965,semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945.<br />
<br />
<ul style="text-align: center;"><li><b>SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA</b></li>
</ul>Sistem Ekonomi Indonesia<br />
Sejarah perkembangan:<br />
- 1950-1959 (sisetm ekonomi liberal /masa demokrasi liberal)<br />
Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat.<br />
- 1959-1966 (sistem ekonomi etatisme /masa demokrasi terpimpin)<br />
Karena adanya pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.<br />
- 1966-1998 (sistem ekonomi pancasila )<br />
Pada sistem ekonomi pancasila, pemerintah dan seluruh rakyat aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.<br />
- 1998-sekarang (sistem ekonomi demokrasi yang dalam prakteknya cenderung liberal.<br />
Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.<br />
Landasan ekonomi Indonesia<br />
UUD 1945 hasil amandemen yang disahkan MPR pada 10 Agustus 2002 yaitu pasal 33 ayat 1,2,3,4 yang memiliki ciri sebagai berikut :<br />
- Disusun bersama berdasar asas kekeluargaan<br />
- Cabang produksi panting dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat<br />
- Kebebasan bagi warga negara memilih pekerjaan dan berhak mendapat kehidupan yang layak<br />
- Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.<br />
- Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara<br />
Pada masa pemerintahan Orde Lama, Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara.<br />
Pada masa pemerintahaan orde baru, pemerintah menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan untuk menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadwalan ulang hutang luar negeri, dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing. Pada era tahun 1970-an harga minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan memicu tingkat pertumbuhan ekonomi. Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun 1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah yang terkendali,selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997. Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu,yang disertai pula berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998.<br />
Saat ini ekonomi Indonesia telah cukup stabil. Pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2004 dan 2005 melebihi 5% dan diperkirakan akan terus berlanjut. Namun demikian, dampak pertumbuhan itu belum cukup besar dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, yaitu sebesar 9,75%. Perkiraan tahun 2006, sebanyak 17,8% masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan.<br />
Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia, meski akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor bersih minyak mentah.<br />
Meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia masih menghadapi masalah besar dalam bidang kemiskinan yang sebagian besar disebabkan oleh korupsi yang merajalela dalam pemerintahan. Lembaga Transparency International menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-143 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang dikeluarkannya pada tahun 2007.<br />
Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut ini bentuk sistem ekonomi di Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang.<br />
1. Sistem Ekonomi Demokrasi<br />
Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi.<br />
a. Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi<br />
Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi demokrasi.<br />
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan<br />
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.<br />
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<br />
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.<br />
5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.<br />
6. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.<br />
7. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.<br />
8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara<br />
b . Ciri-Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi<br />
Selain memiliki ciri-ciri positif, sistem ekonomi demokrasi juga mempunyai hal-hal yang harus dihindarkan:<br />
1. Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional<br />
2. Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.<br />
3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.<br />
2. Sistem Ekonomi Kerakyatan <br />
Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini.<br />
1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.<br />
2. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup<br />
3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan<br />
4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.<br />
5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.<br />
Kesimpulan :<br />
Sistem perekonomian Indonesia memiliki berbagai macam bentuk sistem ekonomi yang cenderung berubah-ubah. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perekonomian Indonesia yang bermula dengan sistem ekonomi liberal, sosialis, kemudian ekonomi pancasila dan demokrasi ekonomi (yang cenderung liberal). Adanya perubahan-perubahan tersebut dapat menunjukkan bahwa indonesia menganut sistem ekonomi campuran. Dimana dalam ekonomi campuran sektor-sektor usaha tertentu akan dinasionalisasikan dan dijalankan pemerintah dan yang lainnya akan terletak dalam lingkup usaha swasta. Terlepas dari sejarah tersebut maka untuk saat ini berdasarkan UUD ’45 sistem ekonomi Indonesia tercermin dalam pasal 23,27,33, dan 34 yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya free fight liberalism, etatisme, dan monopoli. Dari perubahan sistem perekonomian tersebut maka sampai saat ini sistem ekonomi yang sesuai dengan jati diri bangsa adalah sistem ekonomi pancasila yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan ideologi suatu bangsa yang mencirikan suatu perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.<br />
<br />
<div style="text-align: center;">• PARA PELAKU EKONOMI DI INDONESIA</div>Dalam ilmu ekonomi micro, kita mengenal 3 pelaku ekonomi yaitu :<br />
- pemilik faktor produksi<br />
- produsen<br />
- konsumen<br />
Dalam ilmu ekonomi makro, kita mengenal 4 pelaku ekonomi :<br />
- sektor rumah tangga<br />
- sektor swasta<br />
- sektor pemerintah<br />
- sektor luar negrinoery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-48510575030812356412011-02-14T22:05:00.001-08:002011-02-14T22:05:30.889-08:00APBN 2010APBN 2010 Tentang Pendidikan <br />
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA<br />
NOMOR 47 TAHUN 2009<br />
TENTANG<br />
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA<br />
TAHUN ANGGARAN 2010<br />
Pasal 21<br />
(1) Anggaran pendidikan adalah sebesar Rp.209.537.587.275.000,00 (dua ratus sembilan triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).<br />
(2) Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp.1.047.666.042.990.000,00 (satu kuadriliun empat puluh tujuh triliun enam ratus enam puluh enam miliar empat puluh dua juta sembilan ratussembilan puluh ribu rupiah).<br />
<br />
PENJELASAN :<br />
Anggaran pendidikan sebesar Rp.209.537.587.275.000,00 (dua ratus sembilan triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:<br />
<br />
<br />
(dalam rupiah)<br />
Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 83.170.009.475.000,00<br />
1.Departemen Pendidikan Nasional 54.704.324.253.000,00<br />
2.Departemen Agama 23.663.565.732.000,00<br />
3.Kementerian Negara/Lembaga lainnya 4.802.119.490.000,00<br />
<br />
Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah 126.367.577.800.000,00<br />
(1) DBH Pendidikan 617.048.800.000,00<br />
(2) DAK Pendidikan 9.334.882.000.000,00<br />
(3) DAU Pendidikan 95.923.070.400.000,00<br />
(4) Tambahan Tunjangan Guru PNSD 5.800.000.000.000,00<br />
(5) DAU Tambahan untuk Tunjangan Profesi Guru 10.994.892.500.000,00<br />
(6) Dana Insentif Daerah 1.387.800.000.000,00<br />
(7) Dana Otonomi Khusus Pendidikan 2.309.884.100.000,00<br />
<br />
TOTAL DANA APBN 2010 Bidang Pendidikan : 209.537.587.275.000,00<br />
<br />
Keterangan :<br />
1. Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.<br />
2. Dana alokasi umum, selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.<br />
3. Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.<br />
<br />
4. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<br />
<br />
Anggaran Pendidikan APBN 2010 Rp195,6 Triliun <br />
25-06-2009 <br />
JAKARTA--MI: Pemerintah merencanakan anggaran pendidikan dalam APBN 2010 mencapai Rp195,6 triliun. Pagu indikatif anggaran 2010 tersebut terdiri atas komponen anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat Rp82,5 triliun dan transfer ke daerah sebanyak Rp113,1 triliun, kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, di Jakarta, Rabu (24/6). <br />
Menurut Mendiknas, dari rencana anggaran pendidikan tersebut sekitar 54 persen lebih atau sekitar Rp113,109 triliun diperuntukkan pendukung program wajib belajar sembilan tahun secara gratis. "Rencana anggaran pendidikan 2010 itu mengalami penyusutan dibanding 2009 sebanyak Rp207,4 triliun," katanya.<br />
Dana anggaran melalui transfer daerah, antara lain terbesar dana alokasi umum (DAU) pendidikan untuk membayar gaji guru mencapai Rp93,31 triliun, dana alokasi khusus Rp9,33 triliun, dan dana bagi hasil (DBH) mencapai Rp423,2 miliar.<br />
Anggaran tambahan DAU dan dana otonomi khusus pendidikan masing-masing sebesar Rp7,94 triliun dan Rp2,1 triliun. Dana untuk Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mencapai 57,5 triliun dan Departemen Agama Rp22 triliun. (Ant/OL-04)<br />
<br />
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/06/06/81875/88/14/Anggaran-Pendidikan-APBN-2010-Rp1956-Triliun<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
PROYEK DAK PENDIDIKAN 2010 KEPULAUAN SELAYAR BELUM BERJALAN<br />
01 November 2010<br />
MC-I Mengantisipasi permasalahan pengelolaan anggaran dalam dunia pendidikan yang rentan terjadi praktek kkn dalam pelaksanaannya, maka lebih dini Forum Peduli Selayar mengingatkan kepada kepala dinas pendidikan nasional kabupaten kepulauan selayar untuk tidak bermain main dengan pihak manapun termasuk mengingatkan panitia pelaksana dan pimpinan kegiatan proyek dana alokasi khusus bidang pendidikan yang bersumber dari APBN 2010 senilai 11 Miliar rupiah. Melalui siaran pers 5/10 dari lembaga pemerhati dunia pendidikan formal dan non formal di wilayah hukum kabupaten kepulauan selayar, Arsil Ihsan,Ketua FPS menegaskan bahwa bengkalaian proyek DAK pada tahun 2007 lalu kiranya bisa menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan tahun 2010 ini, sehingga kinerja panitia dan Pptk dalam bidang pendidikan dasar dan menengah dalam lingkup dinas pendidikan nasional kabupaten selayar, tidak lagi tercoreng, apa lagi sejumlah temuan dalam bidang pendidikan selayar dalam beberapa tahun terakhir ini sangatlah jelas untuk di pertanyakan oleh pihak pihak pemerhati dunia pendidikan.<br />
Kami sangat prihatin bila dunia pendidikan pun dijadikan lahan bisnis yang tidak berimbang, antara keuntungan dan peningkatan pendidikan dari bisnis pendidikan tersebut “(tanda kutip). Kiranya keuntungan boleh di cari dari dunia pendidikan akan tetapi dunia pendididkannya jangan di jadikan komuditas bisnis atau dijadikan korban oleh para pelaku bisnis. Kami kira semua telah mengerti bila kami mengucapkan seoperti ini, apalagi sebagian besar kepala sekolah kan saat ini telah mengerti betul, bila membahas titik dan paket proyek DAK untuk sekolahnya ujar arsil, sambil mengangkat tangannya pertanda kutip dalam pembicaraannya.<br />
Lebih lanjut di jelaskan oleh arsil, bahwa keprihatinan FPS adalah adanya issu issu miring yang berkembang bahwa sejumlah oknum anggota dewan pun telah terlibat dalam pesan memesan paket paket kegiatan dalam DAK tahun ini, setidaknya bayangan kasus dugaan korupsi dana alokasi khsusus pada tahun 2007 lalu di kejaksaaan negeri selayar yang hingga saat ini belum kelar kembali terlihat.<br />
Melalui siaran pers FPS, diharapkan kepada semua elemen masyarakat agar bersama sama melakukan pengawasan.<br />
Proyek DAK Pendidikan 2010 dikabupaten kepulauan Selayar hingga saat ini belum berjalan, dan dari informasi yang berhasil di kumpulkan bahwa proyek ini akan di lelang/ tenderkan pada pekan ke dua bulan oktober namun belum di ketahui pasti berapa jumlah rekanan yang mendaftar .Malah sampai saat ini, kami sebagai Lembaga pengawasan dunia pendidikan terdafar belum juga mendapat penyampaian dari pihak Diknas. Bila kebenaran informasinya benar belum terlaksana proses lelangnya maka perlu ada alas an pembenaran yang berdasarkan hokum dari pihak Dinas Pendidikan dalam hal ini kadis Pendidikan Nasional Kepulauan Selayar , jangan hanya alas an nyerocos dan seenaknya ujar Arsil ihsan sembari menyebut bahwa Negara kita ini adalah Negara hukum. FPS meragukan, pihak pelaksana akan mengalami keterlambatan pelaksanaan hingga akhir tahun angaran berakhir dan harus kembali memajukan alas an yang rentan akan terjadi pembuatan pertanggungjawaban fiktif. Bisa dibayangkan bahwa proyek APBN dengan nilai belasan miliar ini belum berjalan, padahal sama diketahui bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam pelaksanaannya harus dan wajib selesai pada akhir tahun anggaran 25 Desember 2010, sehingga sangat riskan bila kemudian pihak pemerintah kemudian mengeluarkan kontrak kerjasama kepada rekanan pengadaan buku dan alat peraga pada awal bulan nopember sementara minimal kontrak hanya berada pada batas waktu 60 hari kerja sesuai aturan . Artinya pada akhir waktu pertanggungjawaban pada 25/12 yang akan datang akan rancu karena rekanan akan beralasan bahwa masa kontrak mereka belum berakhir .<br />
<br />
<br />
Anggaran pendidikan…<br />
Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. <br />
Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<br />
Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.<br />
Sesuai dengan visi tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<br />
Anggaran Pendidikan<br />
Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.<br />
Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara. Sehingga anggaran pendidikan dalam UU Nomor 41/2008 tentang APBN 2009 adalah sebesar Rp 207.413.531.763.000,00 yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp 1.037.067.338.120.000,00.<br />
Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen tersebut disamping untuk memenuhi amanat Pasal 31 Ayat (a) UUD 1945, juga dalam rangka memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 13/PUU-VI I 2008. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, selambat-lambatnya dalam UU APBN Tahun Anggaran 2009, Pemerintah dan DPR harus telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen untuk pendidikan.<br />
Selain itu, Pemerintah dan DPR memprioritaskan pengalokasian anggaran pendidikan 20 persen dari APBN Tahun Anggaran 2009 agar UU APBN Tahun Anggaran 2009 yang memuat anggaran pendidikan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sejalan dengan amanat UUD 1945.<br />
Hal tersebut harus diwujudkan dengan sungguh-sungguh, agar Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan bahwa keseluruhan APBN yang tercantum dalam UU APBN Tahun Anggaran 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang disebabkan oleh adanya bagian dari UU APBN, yaitu mengenai anggaran pendidikan, yang bertentangan dengan UUD 1945.<br />
Sedangkan pengalokasian anggaran pendidikan meliputi alokasi yang melalui beIanja pemerintah pusat dan melalui transfer ke daerah. Untuk yang melaui belanja pemerintah pusat dialokasikan kepada Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan dua belas Kementerian Negara/Lembaga lainnya (Departemen PU, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Perpustakaan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen ESDM, Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Meteorologi dan Geofisika, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Bagian Anggaran 69).<br />
Sementara untuk yang melalui anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah adalah DBH Pendidikan, DAK Pendidikan, DAU Pendidikan, Dana Tambahan DAU, dan Dana Otonomi Khusus Pendidikan. (Imro/www.anggaran.depkeu.go.id) <br />
AKARTA. Kementerian Pendidikan Nasional meminta anggaran tambahan. Kementerian meminta tambahan anggaran dalam APBN Perubahan 2010 sebanyak Rp 6,28 triliun.<br />
Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal menyatakan bahwa anggaran itu sudah dimasukkan dan tinggal disetujui DPR. “Anggaran awalnya Rp 55 triliun,” ujarnya di Kantor BPK, Senin (29/3). Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk menambah jumlah penerima beasiswa mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi.<br />
Fasli mengatakan bahwa untuk SD akan diberikan bea siswa kepada sebanyak 2,8 juta pelajar. Lalu untuk tingkat SMP, akan diberikan beasiswa kepada 1 juta siswa dan SMA/SMK sebanyak 600.000 pelajar. Lalu untuk tingkat universitas akan diberikan kepada 211.000 mahasiswa. Jumlah beasiswa untuk mahasiswa ini juga akan ditingkatkan jumlahnya dari 200.000 per orang tiap bulan akan naik menjadi Rp 400.000 per orang tiap bulannya.<br />
Selain itu, tambahan anggaran ini juga akan dipakai untuk memperkuat program wajib belajar sembilan tahun. Termasuk juga untuk memberikan insentif kepada tenaga pengajar yang berada di daerah perbatasan dan terpencil.noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-68693495168936397422011-02-14T22:04:00.005-08:002011-02-14T22:04:15.734-08:00MASALAH PEMBANGUNAN DI INDONESIAKEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI<br />
<br />
Ilmu ekonomi muncul karena adanya tiga kenyataan berikut :<br />
• Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas.<br />
• Sumber daya tersedia secara terbatas.<br />
• Masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan.<br />
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan (opportunity cost).<br />
Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.<br />
1. Ekonomi Makro<br />
Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.<br />
Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut :<br />
• Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut full employment. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan under employment atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh.<br />
• Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.<br />
• Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.<br />
2. Ekonomi Mikro<br />
Sementara ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga.<br />
Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi ceteris paribus.<br />
Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro<br />
Dilihat dari Ekonomi Mikro Ekonomi Makro<br />
Harga Harga ialah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu saja) Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan)<br />
Unit analisis Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya permintaan dan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan Pembahasan tentang kegiatan ekonomisecara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, pertumbu8han ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi dan kebijakan ekonomi.<br />
Tujuan analisis Lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan<br />
Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi<br />
1. Masalah kemiskinan<br />
Upaua penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.<br />
1. Masalah Keterbelangkangan<br />
Masalah yang dihadapi adalah rerndahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, renddahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukranan ahli, transper teknologi dari Negara maju.<br />
1. Masalah pengangguran dan kesempatan kerja<br />
Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja<br />
1. Masalah kekurangan modal<br />
Kekurangan modal adalah suatu cirri penting setiap Negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya memlaui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif.<br />
Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi<br />
1. Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.<br />
2. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.<br />
3. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakatnoery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-23085483556764460622011-02-14T22:02:00.001-08:002011-02-14T22:02:44.273-08:00MKEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI<br />
<br />
Ilmu ekonomi muncul karena adanya tiga kenyataan berikut :<br />
• Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas.<br />
• Sumber daya tersedia secara terbatas.<br />
• Masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan.<br />
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan (opportunity cost).<br />
Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.<br />
1. Ekonomi Makro<br />
Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.<br />
Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut :<br />
• Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut full employment. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan under employment atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh.<br />
• Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.<br />
• Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.<br />
2. Ekonomi Mikro<br />
Sementara ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga.<br />
Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi ceteris paribus.<br />
Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro<br />
Dilihat dari Ekonomi Mikro Ekonomi Makro<br />
Harga Harga ialah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu saja) Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan)<br />
Unit analisis Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya permintaan dan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan Pembahasan tentang kegiatan ekonomisecara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, pertumbu8han ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi dan kebijakan ekonomi.<br />
Tujuan analisis Lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan<br />
Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi<br />
1. Masalah kemiskinan<br />
Upaua penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.<br />
1. Masalah Keterbelangkangan<br />
Masalah yang dihadapi adalah rerndahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, renddahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukranan ahli, transper teknologi dari Negara maju.<br />
1. Masalah pengangguran dan kesempatan kerja<br />
Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja<br />
1. Masalah kekurangan modal<br />
Kekurangan modal adalah suatu cirri penting setiap Negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya memlaui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif.<br />
Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi<br />
1. Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.<br />
2. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.<br />
3. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakatnoery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-15034085113025499152011-02-14T21:02:00.000-08:002011-02-14T21:02:40.936-08:00APBN 2010noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-79814678149366540392011-01-22T20:55:00.000-08:002011-01-22T20:55:14.749-08:00"...."jangan pernh membohongi hati dan perasaanmu,,, jika sbnrya kau masih,, menginginkannya,,, menjali kisah baru dengan sebuah keterpaksaan takkn membuat ini mnjadi bahagia,,,jika kau sudah tak yakin kepadaku,, aku kn bljr mnerima knytaan ini,,, mskipun pahit namun sngt brkesan,, walau hnya sekilas tp sgt berarti,,,<br />
aku tak mau,, jika kau mnjalini dgn qu hnya krna keterpaksaan,,,noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-74138748472906964122011-01-22T06:22:00.000-08:002011-01-22T06:22:10.735-08:00tentang kehidupanperjalanan hidup memang tak selalu lurus,, berliku" dan berbelok" itulah salah 1 rintangan namun, tergantung diri sendiri tuk bisa melewati semua itu, seseorang akan melakukan apapun demi mendapatkan apa yg dia mau,, dan akan menghalalkan 1001 cara tuk bisa merasa puas dan itulah manusia.yg tak pernah luput dari kesalahn dan keegoisan, dan se"oragn akan lupa dgn apa yg iia punya ktka dmn iia menemukan sesuatu yg baru,, hnya sebuah pnyesalan yang mampu mnyadari stiap perbuatan, ktka smuany hilang dan pergi ,dsitulah se"org kn myadari arti khdpn,khdpn memang tak selalu adil tp hati kecil tak mampu berdusta, karna hati kcl takkn prnh salah,, dgn hati se"org dpt brbah dan dgn hati se"org kan kembali..noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-80142643241008626452010-11-22T06:15:00.000-08:002010-11-22T06:15:43.679-08:00LOPORAN PROSES PEMBUATAN BAKSO<div style="text-align: center;"><b>Pengantar Bisnis</b></div><div style="text-align: center;"><b>Proses Produksi Bakso</b></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV6yc0pbOWs6RlH8_4a2n52t5K5oXMqk88y054iAB_HWkBtMcMyR1BtL8QN0OKBpnDIv7987aFMtGW17ROD8CcKdPhJnOhNvwYg6G2CcbZ8HLVD_BJHurao_BWDboaaiAB4EPm_dNuefXo/s1600/73941_1344725877309_1806141217_646273_7622295_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiV6yc0pbOWs6RlH8_4a2n52t5K5oXMqk88y054iAB_HWkBtMcMyR1BtL8QN0OKBpnDIv7987aFMtGW17ROD8CcKdPhJnOhNvwYg6G2CcbZ8HLVD_BJHurao_BWDboaaiAB4EPm_dNuefXo/s200/73941_1344725877309_1806141217_646273_7622295_n.jpg" width="200" /></a></div><div style="text-align: center;"><br />
</div><br />
<br />
<div style="text-align: center;">Disusun oleh :</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: justify;"> 1. Dalila Rahmawati Ester (21210647)</div><div style="text-align: justify;"> 2. Dewi Noery M.N (29210018)</div><div style="text-align: justify;"> 3. Dita Puji Lestari (22210106)</div><div style="text-align: justify;"> 4. Nadia Putri Dewinasari (24210897)</div><div style="text-align: justify;"> 5. Tiofina Safitri (26210906)</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;">Kelas :</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;">1 EB 20</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><b>Universitas Gunadarma</b></div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><br />
</div><div style="text-align: center;"><b>KATA PENGANTAR</b></div>Usaha atu bisnis bukan merupakan hal yang asing bagi kita. Menciptakan sebuah usaha dengan menghasilkan suatu produk yang mampu memenuhi selera konsumen tak mudah. Salah satunya yaitu dengan pelatihan keterampilan maka, akan terciptalah suatu produk.<br />
Laporan proses pembuatan bakso ini menjelaskan bagaimana cara pembuatan bakso. Bahasa yang disampaikan sangat sederhana untuk dipahamai.<br />
Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengantar bisnis Bapak Zuhad yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat laporan ini. Kami sadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, kami menantikan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan penelitian ini.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div style="text-align: right;">Bekasi, 22 November 2010</div><div style="text-align: right;"><br />
</div><div style="text-align: right;">Penyusun</div><br />
<br />
<br />
<br />
Daftar Isi<br />
<br />
Kata pengantar<br />
Daftar isi<br />
<br />
BAB 1<br />
PENDAHULUAN<br />
1.1 Definisi Produk<br />
1.2 Tujuan analisis<br />
1.3 Profil Usaha<br />
1.4 Proses Pembuatan Bakso<br />
<br />
BAB 2<br />
PROSES PEMBUATAN BAKSO<br />
2.1 Bahan Baku <br />
2.2 Bahan Pelengkap <br />
2.3 Langkah-langkah Pembuatan Bakso<br />
2.4 Analisis <br />
<br />
BAB 3<br />
Penutup<br />
3.1 Kesimpulan<br />
3.2 Saran<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><b>BAB 1</b></div><div style="text-align: center;"><b>PENDAHULUAN</b></div><br />
<b>Definisi produk </b><br />
Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan . Segala sesuatu yang termasuk ke dalamnya adalah barang berwujud, jasa, events, tempat, organisasi, ide atau pun kombinasi antara hal-hal yang baru saja disebutkan.<br />
<br />
<b>Tujuan analisis </b><br />
Analisis yang kami lakukan bertujuan agar kita dapat mengetahui cara memproduksi bakso, cara pemasarannya, dan dapat mengambil pelajaran bagaimana menjalankan suatu usaha, serta cara manajemen usaha dengan baik.<br />
<br />
<b>Profil Usaha</b><br />
Pemilik : Krismanto Andi Putro<br />
Bidang Usaha : warung bakso<br />
Nama Toko : Warung bakso “Kaula Muda”<br />
Alamat : JL. Kebon Kelapa, Tambun Selatan<br />
Jumlah Karyawan : 2 orang<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW5mybL95OeuoxZEctCzhAiebvhK3gZxd1AztpVJviPdx0yJQDHyHwA6kuNQrKqiW5PaT0uICVh842me5Pv6-X7sbi-c6HqQM4pkIh69tZxUuyKDOceXV-LhlGR-2sb44v5u8JcpBvRbtY/s1600/76868_1344695076539_1806141217_646250_8125899_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW5mybL95OeuoxZEctCzhAiebvhK3gZxd1AztpVJviPdx0yJQDHyHwA6kuNQrKqiW5PaT0uICVh842me5Pv6-X7sbi-c6HqQM4pkIh69tZxUuyKDOceXV-LhlGR-2sb44v5u8JcpBvRbtY/s200/76868_1344695076539_1806141217_646250_8125899_n.jpg" width="200" /></a></div><br />
<br />
<div style="text-align: center;"><b>BAB 2</b></div><div style="text-align: center;"><b>Proses Pembuatan Bakso</b></div><div style="text-align: center;"><b>BAGAN</b></div><br />
<br />
<b>PROSES PEMBUATAN BAKSO</b><br />
Bahan baku :<br />
• 2 kg daging sapi yang sudah dicincang dan diberi bumbu<br />
• Bumbu kuah bakso<br />
• Air secukupnya untuk merebus<br />
Bahan pelengkap :<br />
• Mie bihun<br />
• Mie kuning<br />
• Sawi<br />
• Toge<br />
• Bawang goreng<br />
• Daun sledri<br />
• Garam<br />
• Penyedap rasa<br />
• Kecap<br />
• Saos<br />
• Sambal<br />
• Cuka<br />
<br />
<b>Langkah-langkah membuat bakso :</b><br />
1. Tempatkan daging yang sudah dicincang dan diberi bumbu ke dalam sebuah wadah.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh-jXXRQadirorA8Pe8OBJu-TY6nXcx_UphLTWz573l7sXgMXZM0llaXgIXuJdgdq2UpLR1oyV1AU8cGBhCPTT3ZdLWZqfvq5HsQLPXUHPlhfutG-N1R7ZGtQ6d51U2ifsTgaC9cyEC20l/s1600/76868_1344695156541_1806141217_646252_787807_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh-jXXRQadirorA8Pe8OBJu-TY6nXcx_UphLTWz573l7sXgMXZM0llaXgIXuJdgdq2UpLR1oyV1AU8cGBhCPTT3ZdLWZqfvq5HsQLPXUHPlhfutG-N1R7ZGtQ6d51U2ifsTgaC9cyEC20l/s200/76868_1344695156541_1806141217_646252_787807_n.jpg" width="200" /></a></div><br />
2. Bentuklah bakso sesuai dengan selera (bulat, kotak, besar atau kecil).<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKrcq8J90sfnOpxNA5-86VlY6_FZr6LC5h-Ln4QfpDk1NMzSToAVOVOKEuKM3-etmQTpbA7NDH4lSp_tzsO8pX2nccAxj05wz596HbGcEDwwL2F32XXHOtI2W1wslXpKRA-K9i3LlpBhNc/s1600/76868_1344695116540_1806141217_646251_8001286_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKrcq8J90sfnOpxNA5-86VlY6_FZr6LC5h-Ln4QfpDk1NMzSToAVOVOKEuKM3-etmQTpbA7NDH4lSp_tzsO8pX2nccAxj05wz596HbGcEDwwL2F32XXHOtI2W1wslXpKRA-K9i3LlpBhNc/s200/76868_1344695116540_1806141217_646251_8001286_n.jpg" width="200" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghBYSOLhRXqiIpd88wZgvsBiLcNOP6jjoYHefYEgJKPfxOXHJum3sY1zI7mab9aFWDThAG5h6wd8bSLLFjeXr1KK0Sr7my-PMcDZ09Qml6P147pcvgzvEIx-e8nboTXW2Li8UoFdDfTgb9/s1600/73941_1344725757306_1806141217_646270_3463413_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghBYSOLhRXqiIpd88wZgvsBiLcNOP6jjoYHefYEgJKPfxOXHJum3sY1zI7mab9aFWDThAG5h6wd8bSLLFjeXr1KK0Sr7my-PMcDZ09Qml6P147pcvgzvEIx-e8nboTXW2Li8UoFdDfTgb9/s200/73941_1344725757306_1806141217_646270_3463413_n.jpg" width="200" /></a></div><br />
<br />
3. Bakso yang sudah dibentuk dimasukkan ke dalam air panas agar adonan tidak menyatu dan menjadikan bakso seperempat matang<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgszoVXjkwM2B8FoC-3V5ZMKxqDToqJzPktkvrsFlWs7U9L926GcliBHvkzdA_meoW_5BNEseirUaQX7pje8NRFhiGJHn-qWZqVrfmKCi6fpdcW2oTDQno95XhsrkEkgp2Wn6IRpqWwm0T/s1600/76868_1344695196542_1806141217_646253_1249530_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgszoVXjkwM2B8FoC-3V5ZMKxqDToqJzPktkvrsFlWs7U9L926GcliBHvkzdA_meoW_5BNEseirUaQX7pje8NRFhiGJHn-qWZqVrfmKCi6fpdcW2oTDQno95XhsrkEkgp2Wn6IRpqWwm0T/s200/76868_1344695196542_1806141217_646253_1249530_n.jpg" width="200" /></a></div><br />
<br />
4. Bakso yang telah dimasukkan ke dalam air panas kemudian direbus selama dua menit, agar bakso menjadi setengah matang.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgszoVXjkwM2B8FoC-3V5ZMKxqDToqJzPktkvrsFlWs7U9L926GcliBHvkzdA_meoW_5BNEseirUaQX7pje8NRFhiGJHn-qWZqVrfmKCi6fpdcW2oTDQno95XhsrkEkgp2Wn6IRpqWwm0T/s1600/76868_1344695196542_1806141217_646253_1249530_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br />
</a></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNn9mRVHf6jGe9wozyIKDS61KjVsf_-cI4TFalKS4LU36LXNiQcazMz8Dn2pvdMHnWi5Ghh7x8urBSC99mY7Cibj4UzLIcYUhfBQUZU6c5D4jA0iov9_WEeMpD1DVZ4sdVYqyN9Tz3IUve/s1600/76868_1344695236543_1806141217_646254_2101724_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNn9mRVHf6jGe9wozyIKDS61KjVsf_-cI4TFalKS4LU36LXNiQcazMz8Dn2pvdMHnWi5Ghh7x8urBSC99mY7Cibj4UzLIcYUhfBQUZU6c5D4jA0iov9_WEeMpD1DVZ4sdVYqyN9Tz3IUve/s200/76868_1344695236543_1806141217_646254_2101724_n.jpg" width="150" /></a></div><br />
<br />
5. Kemudian bakso yang sudah menjadi setengah matang ditiriskan.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNn9mRVHf6jGe9wozyIKDS61KjVsf_-cI4TFalKS4LU36LXNiQcazMz8Dn2pvdMHnWi5Ghh7x8urBSC99mY7Cibj4UzLIcYUhfBQUZU6c5D4jA0iov9_WEeMpD1DVZ4sdVYqyN9Tz3IUve/s1600/76868_1344695236543_1806141217_646254_2101724_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br />
</a></div><br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHGyW9leIfRH8z37VM1xZBxLdosbC15Zs8f7X6n7iLQn55YI2fOPr_AJOioZhA2-yV5Mev8KWPMWGzfwLWLiUveEu8mzcXDFRyi88ho9NpcbmbBSox6Dc7aMyeyYJqokAb4RhvAfpx_VYq/s1600/73941_1344725837308_1806141217_646272_2980417_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHGyW9leIfRH8z37VM1xZBxLdosbC15Zs8f7X6n7iLQn55YI2fOPr_AJOioZhA2-yV5Mev8KWPMWGzfwLWLiUveEu8mzcXDFRyi88ho9NpcbmbBSox6Dc7aMyeyYJqokAb4RhvAfpx_VYq/s200/73941_1344725837308_1806141217_646272_2980417_n.jpg" width="150" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiclkHVphjNczXwGrVJDvP_udsCCA-5xLNBdM0ak3EhdFFnw2L4xBJz9Q44GsHlz4zgpxisEF7EDY5pnO6ESRSYDVNYgS9pPIILZ7muxiuXrcvfjgFXvkCIIfumF3_s5RLI1_eIfQ_Xq8ra/s1600/73941_1344725797307_1806141217_646271_3675493_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiclkHVphjNczXwGrVJDvP_udsCCA-5xLNBdM0ak3EhdFFnw2L4xBJz9Q44GsHlz4zgpxisEF7EDY5pnO6ESRSYDVNYgS9pPIILZ7muxiuXrcvfjgFXvkCIIfumF3_s5RLI1_eIfQ_Xq8ra/s200/73941_1344725797307_1806141217_646271_3675493_n.jpg" width="200" /></a></div>] <br />
<br />
6. Lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam kuah bakso.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWZEK2JtQM06A9Z5wi2w28jluxeZaTikZLeqr9sUDZAZwUFFaxzyeRnGcao0dqhrRbE49q1guPckBZcmyIZNlHI282SC2fFkfOB-cpvZ81anhgf9vcpiPnPc1IMJaFdMz0_OMClLgielDP/s1600/73914_1344731317445_1806141217_646276_527678_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWZEK2JtQM06A9Z5wi2w28jluxeZaTikZLeqr9sUDZAZwUFFaxzyeRnGcao0dqhrRbE49q1guPckBZcmyIZNlHI282SC2fFkfOB-cpvZ81anhgf9vcpiPnPc1IMJaFdMz0_OMClLgielDP/s200/73914_1344731317445_1806141217_646276_527678_n.jpg" width="200" /></a></div><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
7. Siapkan bahan-bahan pelengkapnya.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6TGg-0idBXCyUQ5XV0ImYbgczKkkBS0t4Fk23pYXFuCrUM95sxNZbby6y2oALBuyNcu5ANQaSJTmFQAS7YYsg39jfi6zrKilj3NoB4pQaMNBD7a29aR5v9jMc6YniFz_eow99GFB93aEG/s1600/73941_1344725717305_1806141217_646269_6692009_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6TGg-0idBXCyUQ5XV0ImYbgczKkkBS0t4Fk23pYXFuCrUM95sxNZbby6y2oALBuyNcu5ANQaSJTmFQAS7YYsg39jfi6zrKilj3NoB4pQaMNBD7a29aR5v9jMc6YniFz_eow99GFB93aEG/s200/73941_1344725717305_1806141217_646269_6692009_n.jpg" width="200" /></a></div><br />
<br />
8. Lalu sajikan bakso. Bakso siap untuk didangkan.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSfJwSt_ZStP-eiHLk3XPHDaTqv8EL5aWdSdSKYFDOO3j4cFLF18UE3m5TIjhCG6UaG5XFH4cmu0eEl6ni1f1x5MJaOXaroHBzWlr-AvPRYl342OiUofZsLa4A7diTvCVVeQtDwX0qifd6/s1600/73941_1344725877309_1806141217_646273_7622295_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="150" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSfJwSt_ZStP-eiHLk3XPHDaTqv8EL5aWdSdSKYFDOO3j4cFLF18UE3m5TIjhCG6UaG5XFH4cmu0eEl6ni1f1x5MJaOXaroHBzWlr-AvPRYl342OiUofZsLa4A7diTvCVVeQtDwX0qifd6/s200/73941_1344725877309_1806141217_646273_7622295_n.jpg" width="200" /></a></div><br />
<br />
<br />
<b>Analisis</b><br />
Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, dapat kami simpulkan sisi negatif dan positif dari proses produksi pembuatan bakso, yaitu :<br />
<b>Sisi Negatif :</b><br />
• Tidak terdapat ruang khusus untuk mengelola atau memproduksi bahan baku.<br />
• Perlengkapan yang kurang baik dan tidak memadai<br />
• Tidak disediakannya tempat parkir<br />
• Kurangnya kebersihan di lingkungan produksi<br />
<b>Sisi Positif :</b><br />
• Tempat yang strategis untuk membuka warung bakso<br />
• Harga jual yang cukup ekonomis<br />
• Pelayalanan yang diberikan kepada konsumen cukup memuaskan<br />
• Rasanya sesuai dengan selera konsumen<br />
• Keanekaragaman menu yang disajikan cukup variatif<br />
<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><b>BAB 3</b></div><div style="text-align: center;"><b>PENUTUP</b></div><b>Kesimpulan </b><br />
Dari analisis yang kami lakukan di warung bakso “Kaula Muda” dapat kami ambil kesimpulan bahwa, lokasi tempat usaha sangat strategis karena terletak di depan jalan utama dan dekat dengan sekolah dan harga jual yang cukup ekonomis. Adapun kegiatan produksi bakso melalui tahap-tahap proses produksi, yaitu penyiapan bahan-bahan, pengolahan adonan bakso, pembentukan bakso, merebus bakso, meniriskan hasil rebusan, membuat kuah bakso, mempersiapkan bahan-bahan pelengkap hingga bakso siap untuk disajikan.<br />
<br />
<b>Saran</b><br />
• Mengembangkan variasi bakso agar lebih inovatif<br />
• Melengkapi dan menambah peralatan yang di perlukan<br />
• Lebih memperhatikan kebersihan dalam proses peroduksi<br />
• Menyediakan tempat parkir<br />
• Menyediakan tempat khusus untuk mengelola bahan bakunoery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-18550453004194088842010-11-22T04:33:00.000-08:002010-11-22T04:33:42.547-08:00PEMBELANJAANBab 8<br />
GAMBARAN UMUM PEMBELANJAAN<br />
<br />
Arti Pembelanjaan dan Fungsi Manajer<br />
Pembelanjaan adalah suatu usaha menyangkut bagaimana perusahaan harus mengorganisir untuk mendapatkan dana, bagaimana mandapatkan dana, bagaimana menggunakan dana. Dan bagaimana laba perusahaan akan disistribusikan.<br />
<br />
<br />
PENGGUNAAN DANA<br />
Penggunaan Dana Jangka Pendek<br />
1. Kas<br />
• Aliran Kas<br />
• Anggaran Kas<br />
2. Surat-surat berharga<br />
3. Piutang<br />
4. Persediaan<br />
<br />
Penggunaan Dana Jangka Panjang<br />
Aktiva tetap tersebut dapat berupa : tanah, bangunan, dan peralatan.<br />
<br />
Analisis Investasi Aktiva Tetap<br />
Terdapat tiga metode analisis investasi<br />
a. Metode net present value (NPV)<br />
b. Metode internal rate of retrun (IRR)<br />
c. Metode pay off period (POP)<br />
<br />
SUMBER DANA<br />
Macam-macam Sumber Dana<br />
Jika ditinjau dari asalnya, sumber dana perusahaan dana perusahaan dapat dibagi menadi2 golongan besar, yaitu :<br />
1. Berasal dari dalam perusahaan<br />
• Penggunaan laba perusahaan<br />
• Penggunaan cadangan<br />
• Penggunaan laba yang tidak dibagi/ditahan<br />
2. Berasal dari luar perusahaan<br />
• Dana dari pemilik/peserta<br />
• Dana dari utang/pinjaman<br />
<br />
Pemilihan Sumber Dana<br />
Beberapa alternative yang dapat dipilih adalah :<br />
• Menggunakan dana intern saja<br />
• Menggunakan dana eksteren dengan menjual saham<br />
• Menggunakan dana ekstern dengan mencari pinjaman/kredit<br />
• Menggunakan dana ekstrn dengan menjual saham dan mencari pinjaman<br />
• Menggunakan dan intrn dan ekstrn<br />
<br />
Sumber Dana Intern<br />
<br />
Sumber Dana ekstren<br />
<br />
Dapat digolongakan menjadi dua kelompok, yaitu :<br />
1 Kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun. Termasuk kredit jangka pendek ini adalah :<br />
• Kredit Rekening Koran<br />
• Kredit Belening<br />
• Kredit Wesel<br />
• Kredit Penjual<br />
• Kredit pembeli<br />
• Aksep<br />
2 Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Termasuk dalam kredit jangka panjang adalah :<br />
• Hipotik<br />
• Obliges<br />
• Kredit Bank<br />
• Kredit dari Negara lain<br />
<br />
Optimal Modal<br />
1. Bunga kredit jangka pendek<br />
2. Bunga kredit jangka panjang<br />
3. Jangka waktu pemakaian modal<br />
4. Jangka kritis<br />
<br />
Kredit Lembaga Keuangan<br />
4C yaitu :<br />
• Capital<br />
• Capability<br />
• Collateral<br />
• Character<br />
<br />
Likiuditas dan Solvabilitas<br />
1. Likuiditas<br />
Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban financial setiap saat.<br />
2. Solvabilitas<br />
Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya pada saat perusahaan dilikuidasi/dibubarkan.<br />
<br />
Rentabilitas<br />
1. Rentabilitas Ekonomi<br />
Rentabilitas ekonomi merupakan kemampuan untuk menghasilkan laba dari keseluruhan modal, baik modal asing maupun modal sendiri, yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.<br />
2. Rentabilitas modal Sendiri<br />
Rentabilitas modal sendirimerupakan kemampuan untuk menghasilkan laba dari sejumlah modal sendiri yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.<br />
<br />
<br />
PASAR SURAT-SURAT BERHARGA DAN<br />
PASAR MODAL<br />
Saham<br />
1. Saham Biasa (common strock)<br />
2. Saham Preferen (preferred stock)<br />
• Pembagiandivide yang didahulukan<br />
• Pembagian divide kumulatif<br />
• Pembagian kekayaan yang didahulukan<br />
<br />
Obligasi<br />
Jenis-jenis Obligasi<br />
1. Sesuai dengan pihak yang mengeluarkan<br />
2. Sesuai karakter jaminan<br />
Selain jeni-jenis tersebut, masih ada jenis yang lain, yaitu :<br />
a. Coupon bond<br />
b. Registered bong<br />
c. Callebel bond<br />
d. Convertible bond<br />
<a href="http://gunadarma.ac.id"></a>noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-33051324082128908412010-11-16T17:57:00.000-08:002010-11-16T17:57:33.150-08:00PEMANFAATAN SUMBER TENGA KERJA DAN KOMPETISIBAB 9<br />
PERSONALIA<br />
<br />
PEMANFAATAN SUMBER TENGA KERJA<br />
DAN KOMPETISI<br />
<br />
Pendahuluan<br />
Pengertian fungsi adalah, tugas-tugas yang dapat dengan segera dibedakan dengan tugas-tugas yang lain.<br />
<br />
Macam/Jenis Personalia<br />
Sesuai dengan fungsinya, pada dasarnya, di dalam perusahaan terdapat dua macam tenaga kerja,yakni :<br />
1. Tenaga Eksekutif<br />
2. Tenaga Operatif<br />
<br />
Sumber Tenaga Kerja<br />
Tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber berikut :<br />
1. Dari dalam Perusahaan<br />
2. Teman-teman Para Karyawan<br />
3. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja<br />
4. Lembaga Pendidikan<br />
5. Masyarakat Umum<br />
<br />
Seleksi Tenaga Kerja<br />
Sebelum proses seleksi dilakukan ada dua masalah penting yang harus diatasi lebih dulu, yaitu:<br />
1. Penentuan Jenis (kualitas) Tenaga Kerja<br />
Yang meleiputi penentuan prasyarat yang harus dipenuhi antara lain :<br />
a. Batas minimum-maksimum usia.<br />
b. Pendidikan minimal yang dimiliki.<br />
c. Pengalaman kerja yang telah diperoleh.<br />
d. Bidang keahlian yang dimilki<br />
e. Ketrampilan lain yang dimiliki.<br />
f. Pengetahuan-pengetauhuan lainnya.<br />
g. Dan sebagainya.<br />
<br />
2. Penentuan Jumlah Tenaga Kerja<br />
a) Analisa beban kerja<br />
b) Analisa tenaga kerja<br />
<br />
3. Proses Seleksi<br />
Mengadakan seleksi yang pada umumnya meliputi tahap-tahap sebagai berikut :<br />
a) Penisisan formulir atau penyortiran lamaran-lamaran yang masuk.<br />
b) Wawancara pendahuluan.<br />
c) Psycho-test.<br />
d) Wawancara lanjutan.<br />
e) Pengujian referensi.<br />
f) Pengujian kesehatan.<br />
g) Masa orientasi<br />
<br />
Pengembangan Karyawan<br />
Untuk lebih meningkatakan ketrampilan kerja dengan harapan agar :<br />
1. Tingakat produktivitas bertambah<br />
2. Menguranagi tingakat kecelakaan.<br />
3. Mengurangi besarnya scrap (kerusakan hasil)<br />
4. Meningkatakan gairah kerja.<br />
<br />
Kompensasi<br />
Dalam masalah pengupahan ini, terdapat 3 macam teori upah ekonomi yakni :<br />
1. Teori pasar<br />
2. Teori standard hidup<br />
3. Teori kemampuan untuk membayar<br />
<br />
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkah Upah<br />
Besar kecilnya tingakat upah bagi buruh, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :<br />
1. Pasar tenaga kerja<br />
2. Tingkat upah yang berlaku did daerah yang bersangkutan<br />
3. Tingkat keahlian yang diperlukan<br />
4. Situasi laba perusahaan<br />
5. Peraturan pemerintah<br />
<br />
Metode Pengupahan<br />
Berikut ini adalah metode-metode yang bisa dilakukan oleh perusahaan.<br />
1. Upah langsung (straight salary)<br />
2. Gaji (wage)<br />
3. Upah satuan (piece work)<br />
4. Komisi<br />
5. Premi shift kerja (shift premium)<br />
6. Tunjangan tambahan (fringe benefit)<br />
<br />
Upah Insentif<br />
Karakteristik pokok dari upah insetif yang baik adalah :<br />
1. Harus menunjukkan penghargaan kepada karyawan atas produktivitas mereka.<br />
2. Harus dapat dipakai untuk mencapai tujuan produktif per karyawan secara layak.<br />
3. Tambahan upah yang di peroleh karyawan harus paling sedikit diseimbangkan dengan biaya prodiksi terendah.<br />
<br />
Macam-macam Bentuk Upah Insentif<br />
1. Full Participation Plan<br />
2. Group Insentif Plan<br />
<br />
<br />
<br />
HUBUNGAN PERBURUHAN<br />
<br />
Hubungan Perburuhan Pancasila<br />
Hubungan perburuhan ini terjadi karena buruh di satu pihak dan manajemen di pihak lain sling membutuhkan satu sama lain.<br />
Bilamana terjadiadanya ketidak-sepakatan antara buruh dan manajemen buruh mempunyai senjata yang dapat digunakanuntuk mengenakan pembicaraan antara mereka yaitu :<br />
1. Boikot<br />
2. Pemogokan<br />
3. Penghasutan<br />
4. Memperlambat kerja<br />
<br />
Perantara Dalam Pemecahan Konflik<br />
Terdapat 3 macam cara pemecahan konflik dengan mengginakan perantara, yakni :<br />
1. Konsiliasi<br />
2. Mediasi<br />
3. Arbitrasi<br />
<br />
Lembaga-lembaga BIPARTITE dan TRIPARTITE<br />
Bahwa untuk menyelesaikan konflik yang macet, digunakan dua macam lembaga-yaitu : bipartrie dan tripartite.<br />
<br />
Mecegah Konflik<br />
Jika tidak mungkin menghindarakan sama sekali dari konflik tersebut, maka cara yang dapat ditempuh adalah mencegahnya : melalui berbagai usaha sebagai berikut :<br />
1. Melakasanakan lembaga keluhan (grievance) dengan baik<br />
2. Mengadakan survey gairah kerja (morale) secara rutin<br />
3. Menyelenggarakan lembaga bimbingan dan penyuluhan (guidance & counseling)<br />
4. Mengikut-sertakan buruh dalam pengambilan keputusan<br />
<br />
<br />
<a href="http://gunadarma.ac.id"></a>noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-14975814028407887902010-11-12T04:48:00.000-08:002010-11-12T04:48:34.069-08:00PRODUKSI DAN PRODUKTIVITASBab 10<br />
PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS<br />
<br />
Pengertian<br />
Produksi adalah pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Hasil itu dapat berupa barang ataupun jasa.<br />
<br />
Perusahaan bisnis adalah sebuah organisasi/lembaga yang merubah keahlian dan material menjadi barng atau jasa untuk memuaskan para pembeli, serta diharapkan akan memperoleh laba untuk para pemilik.<br />
<br />
Produktivitas adalah sebuah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah barang dan jasa yang diproduksi) dengan sumber (jumlah tenga kerja, modal, tanah, enegi, dan sebagainya) yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut.<br />
<br />
Produksi<br />
Kegiatan produksi akan melibatkan pengubahan dan pengolahan berbagai macam sumber menjadi barang dan jasa untuk dijual.<br />
<br />
Sistem Produksi Manufaktur<br />
Beberapa keputusan untuk jangka panjang menentukan disain system produksi adalh tentang :<br />
a. Disain produksi dari barang yang diproses <br />
b. Pemilihan/pentuan peralatan dan prosesnya<br />
c. Disain tugas<br />
d. Lokasi dari fasilitas produksi<br />
e. Layout dari fasilitas tersebut<br />
<br />
1. Sifat Proses Produksi<br />
Proses produksi dapat dibedakan menjadi 4 macam yakni :<br />
a. Proses ekstraktif<br />
b. Proses analitik<br />
c. Proses fabrikasi<br />
d. Proses sintetik<br />
<br />
2. Jangka Waktu Produksi<br />
Dalam hal ini, proses produksi diglongkan menjadi 2 macam,yakni :<br />
a. Proses terus-menerus (continuous process)<br />
b. Proses terputus-putus (intermittent process)<br />
<br />
3. Sifat Produk<br />
Dalam hal ini, proses produksi dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:<br />
a. Produksi standard<br />
b. Produksi pesanan<br />
<br />
<br />
KEGIATAN PRODUKSI<br />
<br />
Gambaran Sekilas<br />
Dalam hal ini, masalah-masalah yang dihadapi oleh manajer produksi adalah:<br />
• Perencanaan produksi<br />
• Organisasi produksi<br />
• Pengendalian produksi<br />
• Pemeliharaan peralatan<br />
• Pengawasan dan pemeriksaan kualitas<br />
<br />
Perencanaan Produksi<br />
Perencanaan produksi meliputi keputusan-keputusan yang menyangkut dan berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang meliputi :<br />
• Jenis barang yang akan dibuat<br />
• Jumlah barang yang akan dibuat<br />
• Carapembuatan (penggunaan peralatan yang dipakai)<br />
Perencanaan jenis barang yang akan dibuat terdiri aras 4 tahap, yaitu :<br />
• Tahap pertama, pentuan disain awal yang berupa disain spesifikasi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.<br />
• Tahap kedua, penetuan disain barng yang tepat.<br />
• Tahap ketiga, penetuan cara pembuatn yang berupa penetuan urutan proses produksi, tempat kerja dan peralatan yang dipakai.<br />
• Tahap keempat pembuatan, merupakan usaha memodifikasi tahap ketiga yang sesuai dengan layout, tuntunan kualitas dan mesin/peralatan tersedia.<br />
<br />
Organisasi Produksi<br />
<br />
Pengendalian Produksi<br />
<br />
Pembahasan masalah pengendalian produksi ini akan dibatasi pada (a) jenis pengendalian produksi, (b) tahap-tahap dalm pengendalian produksi, dan (c) alay manjemen yang dikenal sebagai Program Evaluation and Technique (P.E.R.T).<br />
<br />
Keterbatasan-keterbatasan Metode Jalur Kritis (MJK)<br />
Faktor-faktor penting yang membatasi penerapan metoda jalur kritis adalah :<br />
1. MJK mendasarkan diri pada asumsi bahwa penyelesaian aktivitas dapat diketahui dengan tepat pada setiap waktu.<br />
2. MJK tidak memasukkan gagasan analisis statistic dalam dalam menetukan perkiraan waktu.<br />
3. MJK merupakan model perencanaan static dan bukannya alat control yang dinamaik.<br />
<br />
Pengedalian Persediaan Bahan Baku<br />
a. Resiko hilang dan rusak<br />
b. Biaya pemeliharaan dan pengawasan yang tinggi<br />
c. Resiko usang<br />
d. Uang yang tertanam di persediaan terlalu besar<br />
Jumlah pemesanan yang ekonomis dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu :<br />
a. Jumlah kebutuhan bahan baku per tahun<br />
b. Biaya pemesanan<br />
c. Biaya penyimpanan dan<br />
d. Harga bahan baku<br />
<br />
Pemeliharaan Peralatan<br />
Organisasi Pemeliharaan Peralatan<br />
a. Di desentralisir menirut pusat biaya atau departemen.<br />
b. Sentralisasi<br />
<br />
Pengawasan Kualitas dan Inspeksi<br />
Terdapat 4 tahap dalam pengawasan kualitas yaitu :<br />
1. Penentuan kebijakan tentang penetapan kualitas sesuai dengan tuntunan pasar (konsumen ).<br />
2. Tahap penentuan disain tehnis untuk mencapai target tuntunan pasar<br />
3. Tahap pembuatan, beberapa pangawasan kualitas bahan yang dipakai dan operasi produksi,sebagai perwujudan pelaksanaan tahap 1 dan 2.<br />
4. Tahap penggunaan di lapangan, di mana pemasangan akan berpengaruh kepada kualitas akhir dan pengefektfan jaminan kualitas serta daya kerja barang.<br />
<br />
Bagan Pengawasan (control chart)<br />
Pada dasarnya,penyimpangan yang sering terjadi dalam proses industry, dibagi dalam 2 kategori :<br />
1. Penyimpanan-penyimpanan yang tidak dapat ditentukan<br />
2. Penyimpanan-penyimpanan yang dapat ditentukan<br />
<br />
<br />
LOKASI DAN LAYOUT PABRIK<br />
<br />
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Lokasi<br />
Pabrik<br />
<br />
Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan tempat untuk pabrik bari, yaitu :<br />
Dekat dengan pasar, misalnya pabrik roti basah<br />
Dekat dengan bahan baku, misalnya pabrik semen<br />
Ongkos transport, misalnya pabrik mobil<br />
Penyediaan tenaga kerja kerja, misalnya pabrik semen<br />
Penyediaan sumber tenaga/energy, misalnya pabrik peleburan aluminium<br />
Lingkungan sekitar, misalnya peternakan babi<br />
Iklim, misalnya perkebunan the<br />
Cara Penetuan Lokasi Pabrik<br />
<br />
a. Cara Kualitatif<br />
Contoh:<br />
Sebuah perusahaan makanan ternak did daerah istimewa Yogyakarta memeilih 5 lokasi sebagai berikut :<br />
1. Kotamadya Yogyakarta<br />
2. Wates<br />
3. Sleman<br />
4. Bantul<br />
5. Wonosari<br />
Faktor-faktor yang dinilai meliputi ;<br />
1. Bahan baku<br />
2. Tenaga kerja<br />
3. Fasilitas tenaga listrik<br />
4. Transportasi<br />
5. Pasar (konsumen)<br />
<br />
b. Cara kuantitatif<br />
Terdapat dua macam kuantitatif yakni : (a) cara yabg sederhana, (b) cara yang komplek.<br />
<br />
Layuot Fasilitas Produksi<br />
Layout fasilitas produksi adalah pengaturan dan penempatan alat-alat, tenaga kerja, dan kegiatan-kegiatan di dalam produksi.<br />
Adapun tujuan pokok dari layout pabrik ini adalah :<br />
Untuk meminimumkan biaya pengankutan dan penanganan.<br />
Untuk mempercepat dan melancarkan arus bahan-bahan.<br />
Untuk mendapatkan penggunaan ruang yang efisien baik bagi karyawan maupun untuk penyimpanan.<br />
Untuk melakukan pekerjaan yang efisien<br />
Untuk memeudahkan pengawasan pekerjaan bagi mandor.<br />
<br />
1. Proces Layout<br />
Process layout merupakan pengaturan mesin-mesin dalam pabrik sesuai dengan arus proses produksinya.<br />
Penggunaan (penerapan) product layout ini akan ekonomis apabila memenuhi syarat-syarat berikut :<br />
a. Volume produksi cukup sesuai dengan kapasitas penggunaan mesin dan peralatan yang paling dipasang.<br />
b. Permintaan akan barang yang dihasilkan cukup stabil.<br />
c. Barang yang dihasilkan tersandardisir.<br />
d. Komponen-komponen (suku cadang) dapat saling ditukarkan.<br />
e. Penyediaan material yang ajeng.<br />
<br />
<a href="http://gunadarma.ac.id"></a>noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-31707754762984234122010-10-31T05:41:00.000-07:002010-10-31T05:41:11.523-07:00PEMASARANPENGERTIAN DAN KONSEP<br />
PEMASARAN<br />
<br />
Pengertian Pemasaran<br />
Pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok bagi perusahaan. Jadi, pemasaran merupakan keseluruhan dari pengertian tentang :<br />
• Penjualan<br />
• Perdagangan<br />
• Distribusi<br />
Dapat diketahui dari definisi yang dikemukakan oleh William J. Stanton berikut ini :<br />
Pemasaran adalah system keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosika, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.<br />
Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya proses pemasaran itu terjadi atau dimulai jauh sejak sebelum barang-barang diproduksi.<br />
<br />
Penciptaan Faedah Bagi Konsumen<br />
Selain pemasaran, kegiatan lain yang dapat menciptakan nilai ekonomi adalah :<br />
• Produksi yang membuat barang-barang.<br />
• Konsumen yang menggunakan barang-barang tersebut.<br />
Faedah (utility) adalah kekuatan dari suatu produk atau jasa untuk memuaskan kebutuhan.<br />
Perusahaan dapat menciptakan lima macam faedah, yakni : (1) faedah bentuk (from utility), (2) faedah waktu (time utility), (3) faedah tempat (place utility), (4) faedah milik (ownership utility), dan (5) faedah informasi (information utility).<br />
Dari kelima faedah tersebut, kegiatan pemasaran menciptakan empat faedah,yaitu : faedah waktu, tempat,milik, dan informasi.<br />
<br />
Konsep Pemasaran<br />
Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan social bagi kelangsungan hidup perusahan.<br />
<br />
Pendekatan Studi Pemasaran<br />
Pemasaran dapat dipelajari dengan mengadakan berbagai mcam pendekatan, yaitu :<br />
Pendekatan serba fungsi (functional approach)<br />
Pendekatan serba lembaga (institutional approach)<br />
Pendekatan serba barang (commodity approach)<br />
Pendekatan serta manajemen (managerial approach)<br />
Pendekatan serba system (total system approach)<br />
<br />
Pendekatan Serba Fungsi<br />
Adapun fungsi pokok pemasaran adalah : (1) penjualan, (2) pembelian, (3) pengangkutan, (4) penyimpanan, (5) pembelanjaan, (6) penanggungan risiko, (7) standardisasi, dan granding, dan (8) pengumpulan informasi pasar.<br />
<br />
Pendekatan Serba Lembaga<br />
Lembaga ini mempelajari pemasaran dari segi organisasi/lembaga-lembaga yang terlibat kegiatan pemasaran.<br />
Lembaga tersebut adalah :<br />
• Penyedian bahan/supplier yang menyediakan bahan kepada produsen.<br />
• Produsen yang mengolah bahan menjadi barang jadi.<br />
• Perantaran pedagang<br />
• Perantara agen<br />
• Perusahaan saingan<br />
• Pembelian akhir<br />
<br />
Pendekatan Serba Barang<br />
Pendekatan serba barang atau sisebut juga pendekatan organisasiindustri, merupakan suatu pendekatan pada pemasaran yang melibatkan studi tentang bagaiman barang-barang tertentu berpindah dari titik produksi ke konsumen akhir ati konsumen industry.<br />
<br />
Pendekatan Serba Manajemen<br />
Pendekatan serba manajemen mempelajari pemasarn dengan menitik-beratkan pada pendapat manajer serta kepurusan yang mereka ambil.<br />
<br />
Pendekatan Serba Sistem<br />
Sumber pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran, barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh, dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya.<br />
<br />
<br />
STRUKTUR ORGANISASI PEMASARAN<br />
<br />
Manajer pemasaran membawahi sejumlah individu yang dikelompokan ke dalam dua sub bagian, yaitu :<br />
• Sub bagian perencanaan pemasaran dan pelayanan staf penunjang.<br />
• Sub bagian penjualan umum.<br />
Kepala sub bagian perencanaan pemasaran dan pelayanan alat penunjang bertanggung jawab terhadap masalah-masalah : (1) perencanaan dan perdagangan barang, (2) periklanan, (3) riset pemasran, (4) analisis dan pengawasan penjualan, (5) anggran penjualan, (6) peramalan penjualan, (7) perencanaan saluran, territorial, dan kuota, (8) pengawasan persediaan, (9) penjadwalan saluran, serta (10) distribusi fisik. Sedangkan kepala sub bagian penjualan umum bertanggung jawab terhadap masalah-masalah : (1) penjualan lapangan,dan (2) kegiatan kantor penjualan termasuk servis langganan dan servis barang.<br />
<br />
<br />
<br />
PASAR<br />
<br />
Pengartaian Pasar<br />
Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakan.<br />
<br />
Macam-macam Pasar<br />
Pasar konsumen <br />
Pasar industry <br />
Pasar penjualan<br />
Pasar pemerintahan<br />
<br />
Segmentasi Pasar<br />
Segmentasi Pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke produk dalam satuan-satuan pasar (segmen pasar) yang bersifat homogen.<br />
<br />
<br />
MARKETING MIX DAN PRODUK<br />
<br />
Pengertian Marketing Mix<br />
Marketing mix adalah kombinasi dari empat variable atau kegiatan yang merupakan inti dari system pemasaran perusahaan, yakni : produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan system distribusi.<br />
<br />
Pengertian Barang<br />
Barang/produk adalah suatu sifat kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer, yang diterima oleh pembeli umtuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya.<br />
<br />
Penggolongan Barang menurut Tingkat Pemakaian<br />
dan Kekongkritannya<br />
<br />
1. Barang Tahan Lama<br />
Barang tahan lama (durable goods) adalah barang-barang yang secara normal dapat dipakai berkali-kali; jadi dipakai untuk jangka waktu yang relative lama.<br />
2. Barang Tidak Tahan Lama<br />
Barang tidak tahan lama (nondurable goods) adalah barang-barang yang secara normal hanya dapat dipakai satu kali atau beberapa kali saja, artinya sekali barang itu dipakai akan habis, rusak, atau tidak dapat di pakai lagi.<br />
3.Jasa<br />
Jasa adalah kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.<br />
<br />
Penggolongan Barang menurut Tujuan Pemakaiannya<br />
oleh si Pemakai<br />
<br />
1. Barang Konsumsi<br />
Barang konsumsi adalah barang-barang yang dibeli untuk dikonsumsikan. Berdasarkan kebiasaan membeli dari konsumen, barang konsumsi dikelompokkan lagi menjadi tiga golongan, yaitu :<br />
Barang konvenien<br />
Barang shopping<br />
Barang special<br />
<br />
2. Barang Industri<br />
Barang industry adalah barang-barang yang dibeli untuk diproses lagi atau untuk kepentingan dalam industry, baik secara langsung atau tidak langsung dipakai proses produksi. Barang industry tersebut masih dapat dibedakan lagi menjadi lima golongan sebagai berikut :<br />
Bahan baku<br />
Bahan dan barang setengah jadi<br />
Perlengkapan operasi<br />
Instalasi<br />
Peralatan ekstra<br />
<br />
Siklus Kehidupan Barang (Product Life Cycle)<br />
Masing-masing tahap berada dalam lingkungan pemasaran yang berbeda pula. Tahap-tahap tersebut adalah : (1) tahap perkenalan, (2) tahap pertumbuhan, (3) tahap kedewasaan dan kejenuhan, serta (4) tahap kemunduran.<br />
<br />
Merk<br />
Brand adalah suatu nama, istilah simbul, atau disain (rancangan), atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk member tanda pengenal barang atau jasa dari seorang penjualan atau sekelompok penjualan untuk membedakannya dari barang-barang yang dihasilkan leh pesaing.<br />
<br />
<br />
SALURAN PEMASARAN<br />
<br />
Pengertian Saluran Distribusi<br />
Saluran distribusi untuk barang adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industry.<br />
Adapun lembaga-lembaga yang ikut mengambil bagian dalam penyaluran barang ini adalah : produsen, perantara, dan konsumen akhir atau pemakai industry.<br />
<br />
Alternatif Saluran Distribusi untuk Barang Konsumsi<br />
dan Barang Industri<br />
Perantara adalah individu lembaga bisnis yang beroperasi di antara produsen dan konsumen atau pembeli industry. Adapun macam-macam perantara yang ada adalah :<br />
Perdagangan besar yang menjual barang kepada pengecer, pedagang besar lain, atau pemakai industry.<br />
Pengecer yang menjual barang kepada konsumen atau pembeli akhir.<br />
Agen yang mempunyai fungsi hampir sama dengan pedagang besar meskipun tidak berhak memliki barang yang dipasrkan.<br />
<br />
Saluran Distribusi Ganda<br />
Faktor-faktor tersebut anatara lain :<br />
1. Jenis barang yang dipasrkan<br />
2. Produsen yang menghasilkan produknya<br />
3. Penyaluran yang bersedia ikut mengambil bagian<br />
4. Pasar yang dituju<br />
<br />
Perantara Saluran<br />
Adapun jenis-jenis perantara yang akan kita bahas selanjutnya adalah : (1) pedagang besar, (2) pengecer, (3) agen.<br />
<br />
Pedagang Besar<br />
1. Pedagang besar dengan fungsi penuh, yaitu pedagang besar yang melaksanakan seluruh fungsi pemasaran.<br />
2. Pedagang besar dengan fungsi terbatas, yaitu pedagang besar yang hanya melaksanakan satu atau beberapa fungsi pemasaran.<br />
<br />
Pengecer<br />
• Jenis-jenis Pengecer<br />
a. General merchandise store<br />
b. Single-line store<br />
c. Specialty store<br />
<br />
Agen<br />
Adapun jenis-jenis agen yang ada antara lain :<br />
1. Agen penjualan, yang mempunyai tugas utama mencarikan pasar bagi produsen.<br />
2. Agen pembelian, yang mempunyai tugas utama mencarikan penyedia/supplier bagi para pembeli.<br />
3. Agen pengangkutan, yang mempunyai tugas utama menyampaikan barang dari penjualan kepada pembelinya.<br />
<br />
Jumlah Perantara dalam Saluran<br />
Dalam hal ini, produsen mempunyai tiga alternative yang ditempuhnya, yaitu : (1) distribusi intensif, (2) distribusi selektif, dan (3) distriusi eksklusif.<br />
<br />
Distribusi Fisik<br />
Istilah distribusi fisik dipakai untuk menggambarkan luasnya kegiatan pemidahan suatu barang ke tempat tertentu pada saat tertentu.<br />
Pada pokoknya, dua masalah penting yang terdapat dalam kegiatan distribusi fisik ini adalah :<br />
Pengangkutan<br />
Penyimpanan<br />
<br />
<br />
PENETUAN HARGA<br />
<br />
Arti dan Pentingnya Harga<br />
Harga adalah uang (ditambah beberapa barang kalau mungkin ) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang pelayanannya.<br />
<br />
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Harga<br />
Dalam kenyataan, tingkat harga yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti : (1) kondisi perekonomian, (2) penawaran dan permintaan, (3) elastisitas permintaan, (4) persaingan, (5) biaya, (6) tujuan manajer, dan (7) pengawasan pemerintah.<br />
<br />
Metode-metode Penetapan Harga<br />
<br />
1. Penetapan Harga Biaya Plus (Cost-Plus Pricing Method)<br />
Jadi , harga jual produk itu dapat dihitung dengan rumus :<br />
BIAYA TOTAL + MARJIN = HARGA JUAL<br />
<br />
2. Penetapan Harga Mark-Up (Mark-Up Pricing Method)<br />
HARGA BELI + MARK UP = HARGA JUAL<br />
Jadi, mark-up ini merupakan kelebihan harga jual di atas harga belinya.<br />
<br />
3. Penetapan Harga Break-even (Break_even Princing)<br />
Beberapa konsep-konsep tentang biaya seperti : biaya variable, biaya tetap, biaya total.<br />
BIAYA TOTAL = BIAYA TETAP + BIAYA VARIABEL<br />
<br />
4. Penetapan Harga dalam Hubungannya dengan Pasar<br />
<br />
Politik Penetapan Harga<br />
Beberapa politik peneta[an harga yang akan dibahas di sini adalah : (1) penetapan harga psikhologis, (2) price lining, (3) potongan harga, dan (4) penetapan harga geografis.<br />
<br />
PROMOSI DAN PERIKLANAN<br />
<br />
Promosi<br />
Arus informasi atau persuasi satu-arah yang dibuat untuk mengarahkan seseoragng atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.<br />
Beberapa kegiatan yang ada dalam promosi ini pada umumnya ada empat, yaitu :<br />
Periklanan<br />
Personal selling<br />
Promosi penjualan<br />
Publisitas dan hubungan masyarakat<br />
<br />
Periklanan<br />
Periklanan adalah komunikasi non-individu, dengan sejumlah biaya, melaluiberbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non-laba, serta individu-individu.<br />
Adapun masalah-masalah selanjutnya yang akan dibahas di sini adalah :<br />
Tujuan periklanan<br />
Jenis periklanan<br />
Media periklanan<br />
Biro periklanan<br />
<br />
<br />
PERSONAL SELLING, PROMOSI<br />
PENJUALAN, DAN PUBLISITAS<br />
<br />
Personal Selling<br />
Personal selling adalah interaksi antar individu, salling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau memperthankan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain.<br />
<br />
1. Proses Persoalan Selling<br />
Dalam persoalan selling terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan, secara keseluruhan membentuk suatu proses.<br />
a) Persiapan sebelum penjualan<br />
b) Penetuan lokasi pembeli potensial<br />
c) Pendekatan pendahuluan<br />
d) Melakukan pendahuluan<br />
e) Melakukan penjualan<br />
<br />
2. Jenis Tugas Penjualan dan Salesman<br />
Adapun jenis tugastugas penjualan beserta salesmannya akan dibahas berikur ini.<br />
a) Trade selling dan merchandising salesman<br />
b) Missionary selling dan detailman<br />
c) Technical selling dan engineer<br />
d) New business selling dan pioneer product salesman<br />
<br />
Promosi Penjualan<br />
Dalam proosi penjualan ini perusahaan menggunakan alat-alat sperti : peragaan, pameran, demonstrasi hadiah contoh barang, dan sebagainya.<br />
<br />
Publisitas<br />
Biasanya, individu atau lembaga yang dipublisitaskan tidak mengeluarakan sejumlah biaya, dan tidak dapat mengawasi pengungkapan beritanya.<br />
<br />
<a href="http://gunadarma.ac.id"></a>noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-24050984559170728832010-10-23T06:47:00.001-07:002010-10-23T06:47:58.051-07:00DISAIN DAN PERILAKU ORGANISASIPENGERTIAN ORGANISASI<br />
<br />
• Apakah yang Dimaksud dengan Organisasi<br />
Menurut Boone dan Kurtz, organisasi didefinisikan sebagai berikut :<br />
Organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan.<br />
Definisi organisasi itu mencakaup tiga element pokok,yaitu (1) interakasi manusia, (2) kegiatan mengarah pada tujuan, dan (3) struktur.<br />
<br />
<br />
ORGANISASI FORMAL DAN INFORMAL<br />
<br />
Akan tetapai setiap organisai memepunyai suatu “komponen informal” di samping “komponen formal”nya.<br />
<br />
• Organisasi Formal<br />
Organisai formal merupakan system tugas, hubungan wewenang,tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan.<br />
Organisasi formal menawarkan bidang-bidang tetap (relative) yang masing-masing orang bekerja pada bidang tanggung jawabnya sendiri. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan struktur organisasi formal adalah (1) wewenang, (2) tanggung jawab, (3) pertanggungjawaban, (4) delegasi, (5) koordinasi.<br />
<br />
• Organisasi Informal<br />
Organisasi informal adalah suatu jaringan hubungan pribadi dan social yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal.<br />
Komunikasi yang terjadai dalam organisasi informalberjalan dengan cepat dari mulut ke mulut. Sistem komunikasi ini disebut system tanaman rambat.<br />
Dalam kelompok kerja terdapat tiga kategori karyawan,yaitu :<br />
- Anggota-anggota kelompok dalam (inner group)<br />
- Anggota-anggota kelompok pinggir (fringe group)<br />
- Anggota-anggota kelompok luar (out group)<br />
• Sentralisasi Vs Desentralisasi<br />
Istilah sentralisasi dan desebtralisasi sering dipakai dalam manajemen.<br />
<br />
Organisasi yang Disentralisir<br />
Organisasi manajemen yang disentralisir merupakan sebuah system yang wewenang serta pengendaliannya dipegang di suatu pusat, biasanya eksekutif puncak.<br />
Bebrapa kebaikan organisasi yang disentralisir adalah (1) barang pengendalian yang lebih efektif dapat dilakukan, (2) cenderung memperpendek jangka pengambilan keputusan, dan (3) memungkinkan bagi seluruh unit untuk mengikuti suatu rencana tindakan yang seragam.<br />
Sedangkan keburukannya dapat disebutkan disini antara lain : (1) jika perusahaan berkembang dengan pesat, maka beban kerja pada eksekutif ouncak menjadi terlalu banyak, (2) organisasi yang disentralisir hanya memberi pengalaman sedikit kepada para manajer muda dalam pengambilan keputusan.<br />
<br />
Organisasi yang Didesentralisir<br />
Manajemen yang didesentaralisir merupakan suatu usaha sistematis untuk mendelegasikan kepda jenjang bawah semua wewenang kecuali yang harus dilaksanakan pada jenjang tertinggi.<br />
<br />
<br />
STRUKTUR ORGANISASI DAN<br />
PENYUSUNANNYA<br />
<br />
• Pembentuk Struktur Organisasi<br />
Struktur organisasi formal didasrkan pada analisa dari tiga elemen kunci setiap organisasi,yaitu :<br />
1. Interaksi kemanusiaan<br />
2. Kegiatan yang terarah ke tujuan<br />
3. Struktur<br />
Tujuan sebuah perusahaan yang berupa “menyediakan barang yang berkualitas baik dengan harga bersaing kepada konsumen” tidak dapt menjabarkan kondisi peralatan produksi yang harus diperiksa secara teratur dan diperbaiki jika terjadi kerusakan.<br />
<br />
Hierarki Tujuan<br />
Hierarki tujuan organisasi berlingkup dari tujuan perusahaan keseluruhan sampai tujuan-tujuan khusus yang ditetapkan untuk masing-masing karyawan.<br />
<br />
Departementalisasi<br />
<br />
Wewenang dan Tanggung Jawab<br />
Tindakan menugaskan kegiatan kepda bawahan ini disebut pendelegasian.<br />
Dalam pendelegasian kegiatan, manajer memberikan tanggung jawab kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskannya.<br />
<br />
Beberapa Banyak Bawahan yang Harus Ada di Bawah<br />
Rentangan pengendalian (span of control) merupakan jumlah optimal bawahan yang dapat dikelola oleh seseorang.<br />
Faktor-faktor kritis dalam menentukan rentangan pengendalian yang optimal adalah :<br />
1. Jenis pekerjaan<br />
2. Pelatihan karyawan<br />
3. Kemampuan manajer<br />
4. Efektifitas komunikasi<br />
<br />
Menjamin Komunikasi yang Efektif<br />
Komunikasi merupakan tugas yang relative sederhana bagi organisasi kecil. Sering komunikasi itu berupa tatap muka, dan perintah yang komunikasi yang jelas sangat penting berfungsi organisasi secara lancar.<br />
<br />
Menghindari Pertumbuhan Organisasi yang Tidak Perlu<br />
Mengapa terjadi kecenderungan untuk menambah karyawan pada tingkat yang lebih tinggi disbanding peningkatan pekerjaan ? Menurut Parkinson, penyebabnya terletak pada :<br />
1. Keinginan manajer sendiri untuk membangun “kerajaan” dengan menambah bawahan.<br />
2. Kerja tulis yang diciptakan oleh adanya kesempatan kerja dari karyawan tambahan<br />
Bentuk-bentuk Struktur Organisasi<br />
Bagan yang dimaksud dinamakan bagan organisasi atau struktur organisasi. Yang menjadi dasar dalam organisasi ini adalah pembagian kekuasaan (authority) dan tanggung jawab (responsibility).<br />
<br />
Organisasi Garis<br />
Gambaran secara ringkas ini menunjukkan bahwa Kepala Bagian Pemasaran adalah orang yang sibuk dan ahli dalam berbagai macam kegiatan<br />
<br />
a. Kebaikan Organisasi Garis<br />
Adanya kesatuan dalam pimpinan dan perintah<br />
Pimpinan dapat lebih cepat dalam mengambil keputusan, sebab tidak perlu membicarakannya dengan orang lain.<br />
Pimpinan dapat lebih cepat dalam memberikan perintah, sebab perintah tersebut dapat diberikan langsung pada bawahan.<br />
Menghemat biaya,sebab pengawasan dari berbgai kegiatan hanya dilakukan oleh seorang saja.<br />
<br />
b. Kebaikan Organisasi dan Staf<br />
Sering terhadapat birokrasi yang menghambat jalannya perusahaan.<br />
Tidak adanya spesialisasi menyebabkan tugas yang berat bagai para petugas sehingga kurang efisien.<br />
Kurangnya kerjasama di antara masing-masing Bagian.<br />
<br />
Organisasi Garis dan Staf<br />
Organisasi garis dan staf ini merupakan kombinasi yang diambilkan dari keuntungan-keuntungan adanya pengawasan secara langsung dan spesialis dalam perusahaan.<br />
<br />
a. Kebaikan Organisasi Garis dan Staf<br />
Pimpinan lebih leluasa dalam memberikan saran terhadap tugas khusus di luar Bagiannya.<br />
Staf dapat membantu untuk mengatasi berbagai persoalan sehingga akan memperinganpekerjaan dan meningkatkan efisien kerja.<br />
Staf dapat mendidik para petugas.<br />
Adanya kesatuan dalam pimpinan sehingga menciptakan aliran kekuasaan dengan jelas.<br />
<br />
b. Keburukan Organisasi Garis dan Staf<br />
Kadang-kadang staf tidak lagi member saran tetapi perintah, sehingga dapat menimbulkan pertentangan dengan manajer pada Bagian yang bersangkutan.<br />
Dapat menimbulkan anggapan pada petugas untuk lebih percaya kepada staf dari pada atasnya.<br />
Staf dapat ikut disalahkan apabila saran yang diberikan tidak memperoleh hasil.<br />
<br />
Organisasi Fungsioanal<br />
Dalam Organisasi Fungsional, masing-masing manajer adalah seorang special atau dan masing-masing bawahan/ pekerjaan mempunyai beberapa pimpinan. Manajer memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.<br />
<br />
a. Kebaikan Organisasi Fungsional<br />
Masing-masing fungsi dipegang oleh yang ahli dalam bidangnya, sehingga terdapat keserasian antara tugas dan keahliannya.<br />
Tugas para manajer menjadi lebih ringan dengan adanya pembagian fungsi.<br />
<br />
b. Keburukan Organisasi Fungsioanal<br />
Membingungkan para pekerja karena tidak ada kesatuan dalam pimpinan dan perintah.<br />
Tidak ada hubungan garis secara langsung dengan atasan.<br />
Kesulitan-kesulitan yang timbul tidak dapat secara cepat diatasi.<br />
Kurangnya koordinasi sering menimbulkan perselisihan di antara para manajer.<br />
<br />
Organisasi Komite<br />
Untuk membentuk komite haruslah memperhatikan syarat-syarat berikut ini :<br />
1) Suasananya santai dan bersifat informal<br />
2) Semua anggota Komite ikut ambil bagian dalam membicarakan tugas-tugasnya.<br />
3) Komite mengetahui tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.<br />
4) Masing-masing anggota Komite bersedia mendengarkan pendapat anggota yang lain.<br />
5) Keputusan diambil secara consensus.<br />
6) Masing-masing anggota bebas mengemukakan pendapat<br />
7) Ketua Komite tidak mempunyai kekuasaan atas yang lain.<br />
<br />
Komite sering disebut juga panitia.<br />
<br />
a. Kebaikan Komite<br />
Meruakan sebuah forum untuk saling bertukar pendapat diantara beberapa anggota.<br />
Keputusan ditentukan bersama-sama sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.<br />
Menciptakan koordinasi yang lebih baik.<br />
Meningkatkan pengawasan karena macam-macam Komite tersebut dapat berhubungan langsung dengan para pelaksana.<br />
<br />
b. Keburukan Komite<br />
Kesulitan dalam mempersiapkan pertemuan karena masing-masing anggota sibuk dengan pekerjaannya.<br />
Keharusan untuk berkompromi<br />
Sering menimbulkan kesimpang-siuran dalm organisasi.<br />
Tidak mempunyai kekuasaan untuk mendukung saran-saran yang diberikan.<br />
<br />
Organisasi Matrik<br />
Bentuk baru yang disebut organisasi matrik ini digunakan berdasarkan struktur organisasi garis dan sifat yang sudah ada.<br />
<br />
a. Kebaikan Organisasi Matrik<br />
Luwes.<br />
Memberikan metode untuk memusatkan perhatian pada masalah-masalah utama yang spesifikatau persoaln-persoalan teknis yang unik.<br />
Memberikan alat inovasi tanpa mengganggu struktur organisasi yang ada.<br />
<br />
b. Keburukan Organisasi Matrik<br />
Beberapa masalah dapat muncul karena pendekatan ini melanggar prinsip kesatuan perintah yang tradisional.<br />
Manajer proyek dapat menjumpai kesulitan dalm mengembangkan tim terpadu dari orang-orang yang berasal dari bagian-bagian yang berbeda.<br />
Konflik dapat muncul antara antara manajer proyek dengan manajer-manajer bagian lain.<br />
<br />
<br />
PERILAKU KEORGANISASIAN<br />
<br />
Kelompok Kerja<br />
Dalam organisasi bisnis, kelompok kerja itu merupakan sekumpulan karyawan yang secara bersama-sama mempunyai pekerjaan serupa (umum) dan melihat diri mereka sebagai suatu kelompok. Kebutuhan-kebutuhan organisasi mereka dapat berupa : (1) kebutuhan berkomunikasi, (2) kebutuhan mempertahankan harga diri dan kepentingan ekonomi, serta, (3) kebutuhan akan keamanan atau perlindungan.<br />
Keanggotaan dalam berbagai kelompok akan bergantung pada banyak hal, yaitu : (1) keakraban satu sama lain, (2) kepentingan bersama,(3) pekerjaan serupa, dan (4) persahabatan.<br />
<br />
Motivasi<br />
Setiap orang pasti mempunyai motivasi sebagai alasan mengapa mereka berperilaku tertentu. Dengan kata lain, motivasi merupakan motif intern yang menyebabkan orang berperilaku sperti yang mereka lakukan.<br />
<br />
Jenjang Kebutuhan Karyawan<br />
Teori motivasi dari Maslow menekankan du aide dasar yaitu :<br />
1) Orang mempunyai banyak kebutuhan, tetapi hanya kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi saja yang dapat mempengaruhi perilaku manusia.<br />
2) Kebutuhan manusia dikelompokan dalam sebuah hierarki kepentingan. Jika satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain yang tingkatannya lebih tinggi akan mincul dan memerlukan pemuasan.<br />
Teori kebutuhan dari Maslow itu telah memberikan dampak pada pendekatan bisnis terhadap motivasi karyawan.<br />
<br />
Pekerjaan dan Sikap Jabatan<br />
Kepuasan jabatan mungkin merupakan sikap jabatan yang paling banyak diteliti. Moral merupakan sikap umum dari angakatan kerja dalam sebuah perusahaan terhadap jabatan mereka. Sedangkan kepuasan jabatan merupakn istilah lain yang memberikan arti banyak tentang hal yang sama.<br />
<br />
Kepemimpinan<br />
Manajer yang baik pasti akan mendapatkan hasilpekerjaan lebih banyak dari bawahannya dengan sikap sebagai pemimpin yang baik.<br />
Macam gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaan dapat membantu menciptakan “iklim kerja” bagi karyawan.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
‘DR.BASU SWASTADH., SE., MBA.’<br />
IBNU SUKOTHO W. SE.noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-12799881486546992012010-10-17T04:27:00.001-07:002010-10-17T04:27:59.941-07:00MANAJEMEN UMUMPENGERTIAN MANAJEMEN<br />
<br />
• Atri dan Fungsi Manajemen<br />
Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan<br />
Dari definisi diatas tentang manajemen tersebut, dapatlah diambil kesimpulan bahwa manajemen mempunyai lima fungsi, yaitu:<br />
1. Perencanaan<br />
2. Pengorganisasian<br />
3. Pengarahan<br />
4. Pengkoordinasian<br />
5. Pengawasan<br />
Secara garis besar, perencanaan ini menggambarkan tentang :<br />
a. Apa<br />
b. Bagaimana<br />
c. Mengapa dan<br />
d. Kapan akan dilakukan<br />
Jadi untuk mencapai tujuan harus ada kegiatan, dalam mana kegiatan-kegiatan yang sama disatukan di dalam suatu wadah yang disebut fungsi.<br />
Untuk menghilangkan atu menjaga agar penyimpangan yang terjadi tidak terlampau jauh dari rencananya, maka perlulah diadakan pengawasan/pengendalian.<br />
Dalam jangka panjang, mekanisme kerja dari fungsi-fungsi manajemen ini berjalan secara kronologis seperti uraian di muka; sedangkan dalam jangka pendek akan berjalan secara bersama-sama.<br />
<br />
• Jenjang Manajemen<br />
Perusahaan-perusahaan besar biasanya mempunyai paling sedikit tiga jenjang manajemen. Ketiga jenjang tersebut adalah : (1) manajemen puncak atau manajemen eksekutif, (2) manajemen madya atau manajemen administrative, dan (3) manajemen operasional atau manajemen supervisor.<br />
a. Manajemen Puncak<br />
Manajemen puncak ini bertugas menyusun rencana umum perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting tentang hal-hal seperti penggabungan (merger), produk baru, dan pengeluarkan saham.<br />
<br />
b. Manajemen Madya<br />
Para manajer ini mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan rencana operasi yang melaksanakan rencana-rencana umum dari manajer puncak.<br />
<br />
c. Manajemen Operasional<br />
Tugasnya menyangkut pelaksanaan rencana yang dibuat oleh para manajer madya.<br />
<br />
LATAR BELAKANG SEJARAH MANAJEMEN<br />
<br />
• Gerakan Manajemen Ilmiah<br />
Sejak pemunculan bukunya tahun 1911, Taylor dikenal sebagai bapak dari gerakan manajemen ilmiah. Buku yang diterbitkan berjudul The Principles of Scientific Management. Dalam bukunya, Taylor mengemukakan beberapa prinsip manajemen ilmiah untuk melakukan pekerjaan dengan efisien. Prinsip-prinsip tersebut adalah :<br />
<br />
Prinsip 1 : Semua pekerjaan dapat diobservasi dan dianalisis guna menetukan satu cara terbaik untuk menyelesaikannya.<br />
Prinsip 2 : Orang yang tepat untuk memangku jabatan dapat dipilih dan dilatihan secara ilmiah.<br />
Prinsip 3 : Kita dapat menjamin bahwa terbaik tersebut diikuti dengan menggaji pemegang jabatan dengan dasar insentif, yaitu menyamakan gaji dengan hasil kerjanya.<br />
Prinsip 3 : Menempatkan manajer dalam perencanaan, persiapan dan pemeriksaan pekerjaan.<br />
<br />
SEKOLAH-SEKOLAH TENTANG PEMIKIRAN<br />
MANAJEMEN<br />
<br />
• Sekolah Klasik (Classical School)<br />
Sekolah klasik berawal dengan adanya formasi perusahaan-perusahaan besar, sekolah klasik telah memberikan saran tentang fungsi-fungsi manajemen primer, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.<br />
<br />
• Sekolah Perilakku (Behavioral School)<br />
Sekolah perilaku yang juga disebut leadership, human relations, atau behavioral sciences shool of management. Sekolah ini memusatkan perhatian pada aspek kemanusiaan dari manajemen dan menekankan kebutuhan bagi para manajer untuk memahi manusia.<br />
<br />
• Sekolah Ilmu Manajeme (Manajemen Science School)<br />
Tidak seperti sekolah klasik, yang mengidentifikasi tugas-tugas manajemen. Sekolah ilmu manajemen ini melibatkan matematika dan statistik.<br />
<br />
• Analisis Sistem<br />
Analisis system ini berkaitan dengan masalah-masalah yang melibatkan semua komponen secara bersama-sama.<br />
System adalah suatu unit yang dibentuk dari dua atau lebih bagian-bagian independent yang berinteraksi untuk membentuk sebuah organisme fungsi. Analisis system merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis dengan mengidentifikasi bagian-bagian utama dari suatu masalah dan hubungan mereka.<br />
<br />
• Manajemen Hasil<br />
Sejak pertama kali dikemukakan oleh Peter Drucker di awal tahun 1950-an, manajemen hasil, atau manajemen berdasarkan sasaran (management by objectives/MBO). MBO adalah suatu program untuk meningkatkan motivasi dan pengedalian karyawan.<br />
Adapun keburukannya dapat disebutkan di sini antra lain :<br />
• Untuk beberapa tugas, MBO sulit menentukan tujuan yang tepat<br />
• MBO hanya akan sukses jika semua pihak mau berpartisipasi<br />
• MBO seharusnya tidak dipandang sebagai suatu penyelesaian untuk semua masalah manajemen<br />
• Tujuan-tujuan itu seharusnya layak danmudah diatur.<br />
<br />
PERENCANAAN<br />
<br />
Perencanaan merupakan fungsi terpenting di antra semua fungsi-fungsi menajemen yang ada. Adapun sifat-sifat yang lain dari fungsi perencanaan adalah : sumbangan terhadap tujuan serta efisien dari rencana itu sendiri.<br />
<br />
• Bentuk-bentuk Perencanaan<br />
Dengan berdasarkan diri kepada pengertian ini, maka perencanaan memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut :<br />
<br />
a. Tujuan (Objective)<br />
Tujuan merupakan suatu sasaran dimana kegiatan itu diarahkan, dan diusahakan untuk sedapat mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu.<br />
<br />
b. Kebijakan (Policy)<br />
Kebijakan adalah suatu pernyataan atu pengertian untuk menyalurkan pikiran dalam mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.<br />
<br />
c. Strategi<br />
Strategi merupakan tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat.<br />
<br />
d. Prosedur<br />
Prosedur merupakan rankaian tidakan yang akan dilaksanakan untuk waktu mendatang.<br />
e. Atuaran (Rule)<br />
Aturan adalah suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur.<br />
<br />
f. Program<br />
Program merupakan campuran antara kebijakan prosedur, aturan dan pemberian tugas yang di sertai dengan suatu anggaran (bugget); semuanya ini akan menciptakan adanya tindakan.<br />
<br />
• Kegunaan Perencanaan<br />
Adapun kegunaan dari pada perencanaan adalah :<br />
<br />
a. Mengurangi Ketidakpastian serta Perubahan pada<br />
Waktu Mendatang<br />
Waktu yang akan datang bersifat tidak statis, akan tetapi selalu bersifat dinamis dan berubah-ubah; oleh karena itu diperlukan adanya perencanaan.<br />
Dalam hal ini, yang penting adalah memilih suatu cara yang dianggap paling tepat untunk mencapai tujuan.<br />
<br />
b. Mengarahkan Perhatian pada Tujuan<br />
Perencanaan dibuat untuk digunakan sebagai penentu arah di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<br />
<br />
c. Memperingan Biaya<br />
Dengan adanya perencanaan memungkinkan diadakan penghematan ongkos-ongkos, sebab semua kegiatan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.<br />
<br />
d. Merupakan Sarana untuk Mengadakan Pengawasan<br />
Hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang sulit untuk diukur keefektifannya tanpa adanya perencanaan.<br />
<br />
<br />
• Langkah-langkah Penyusunan Perencaan<br />
<br />
a. Menetapakan Tujuan<br />
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan adalah menetapkan tujuan.<br />
Tujuan menggambarkan tentang apa yang diharapkan dapat dicapai dan merupakan suatu titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan.<br />
<br />
b. Menyusun Anggapan-anggapan<br />
Lngakah kedua yang harys dilakukan dalam menyusun perencanaan adalh menciptakan, mencari kesesuaian penggunaan dan menyebarkan anggapan perencana.<br />
<br />
c. Menentukan Berbagai Alternatif Tindakan<br />
Banyak sekali cara yang dapat ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, agar tujuan dapt tercapai sebaiknya dipilih cara-cara yang sesuai saja.<br />
<br />
d. Mengadakan Penilaian terhadap Alternatif-alternatif Tindakan<br />
Yang Sudah Dipilih<br />
Dalam langakah keempat ini dilakukan uaha-usaha untuk mencari alternative mana yang akan memberikan hasil maksimal dengan pengeluaran tertentu.<br />
<br />
e. Mengambil Rencana Pendukung<br />
Setelah itu barulah diambil keputusan tentang alternative mana yang di harapkan dapat mencapai tujuan.<br />
<br />
f. Menyusun Rencana Pendukung<br />
Setelah langkah kelim dapat diselesaikan, boleh dikatakan langakah penyusun perencanaan sudah selesai.<br />
<br />
<br />
<br />
• Perencanaan Merupakan proses Pendekatan<br />
yang Rasional<br />
Dengan berbagai macam langkah yang telah dilakukan untuk menyusun suatu perencanaan, dapatlah dikatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses pendekatan yang rasional untuk eaktu perencanaan merupakan suatu prose pendekatan yang rasional untuk waktu yang akan datang.<br />
<br />
• Jangka Waktu Perencanaan<br />
Menurut jangka waktunya, perencanaan dapat dikelompokan menjadi tiga golongan, yakni :<br />
a. Perencanaan jangka panjang<br />
b. Perencanaan jangka menengah<br />
c. Perencanaan jangka pendek<br />
<br />
• Faktor-faktor yang Membatasi Perencanaan<br />
Adanya kelemahan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempunyai sifat membatasi perencanaan.<br />
Faktor-faktor tersebut ialah :<br />
a. Sulitnya Mencari Anggapan Secara Teliti<br />
b. Perubahan yang Sangat Cepat<br />
c. Kekuatan Internal<br />
Kekakuan internal merupakan kekakuan yang tercipta dan berasal dari dalam organisasi/perusahaan; dapat berupa : (1) kekakuan psikologis, (2) kekakuan karena adanya prosedur dan kebijakan dan (3) kekakuan sumber daya dan dana.<br />
<br />
d. Kekauan Eksternal<br />
e. Waktu dan Biaya<br />
<br />
• Pengambialan Keputusan<br />
a. Syarat Pengambilan Keputusan<br />
<br />
• Harus berusaha untuk dapat mencapai suatu tujuan yang tidak terpenuhi tanpa melalui tindakan yang rasional<br />
• Harus dapat mengetahui dengan jelas tentang tujuan-tujuan manakah yang dapat dicapai beserta segala kekurangannya<br />
• Harus mempunyai kemampuan untuk mengadakan analisis dan pernilaian berbagai alternative sesuai dengan tuntunan-tuntunan untuk mencapai tujuan<br />
• Harus bersikaf optimis dan mempunyai kemauan yang kaut untuk memilih alternative yang paling baik.<br />
<br />
b. Alat Pengambilan Keputusan<br />
Untuk mengambil keputusan yang rasioanal perlu digunakan alat-alat seperti : (1) operation reseach, (2) teori probabilitas, (3) Linear programming.<br />
- Analisa Risiko<br />
Pertimbangan untuk memasarkan produk baru ke pasar misalnya, tergantung kepada beberapa variable kritis berikut.<br />
1. Biaya pengenalan<br />
2. Biaya produksi<br />
3. investasi modal yang dibutuhkan<br />
4. harga dan<br />
5. market share yang dapat di capai<br />
<br />
• Pohon Keputusan (Decision Tree)<br />
Cara lain yang dapat ditempuh untuk menganalisis keputusan adalah dengan jalan melihat berbagai kemungkinan arah yang di ambil dari berbagai jenis keputusan.<br />
<br />
PENGORGANISASIAN<br />
• Pengertian<br />
Fungsi pengorganisasian dapat dikatakan sebagai proses menciptakan hubungan antara berbagai fungsi, personalia dan faktor-faktor fisik agar semua pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta tearah pada suatu tujuan.<br />
<br />
<br />
<br />
Hubungan-hubungan yang timbul di dalam organisasi dapat berbentuk : hubungan informan dan hubunagn formal.<br />
<br />
a. Hubungan Informal<br />
Hubungan informasi ini lebih banyak menyangkut hubungan manusiawi. <br />
<br />
b. Hubungan formal<br />
Hubungan format merupakan bentuk hubungan yang dilakukan dengan sengaja. Secara resmi, hubungan format ini ditunjukan di dalam bagan organisasi, pedoman organisasi atau deskripsi jabatan yang ada.<br />
Dalam format terdapat tiga hubunagn dasar yaitu :<br />
<br />
1) Tanggung jawab<br />
Yang dimaksud tanggung jawab adalah kewajiban-kewajiban bagi induvidu yang melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, cara penentuan tanggung jawab menggunakan azas kesamaan.<br />
<br />
2) Wewenang<br />
Yang dimaksud wewenang adalah hak untuk menga,bil keputusan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang.<br />
<br />
3) Pertanggung-jawaban<br />
Kalau wewenang berasal dari pemimpinan, artinta mengalir dari atas ke bawah, maka pertanggung-jawaban ini berasal dari bawahan (mengalir dari bawah ke atas)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
• Pola Hubungan antar Komponen Organisasi<br />
Untuk mengetahui tentang beberapa jauh seseorang telah mencapai hasil yang diharapkan, maka setelah dibebani dengan satu tanggung jawab dan diberi wewenang, ia diminta untuk memberikan pertanggung jawabannya kearah tujuan yang telah ditetapkan.<br />
Jadi, antara tujuan, fungsi, tanggung jawab, wewenang serta pertanggung-jawaban mempunyai hubungan yang erat, dan berkaitan satu dengan lainnya.<br />
<br />
• Rentangan Kekuasaan<br />
Muncul rentangan kekuasaan ini disebabkan oleh adanya keterbatasan, pada kemampuan seseorang.<br />
Dari beberapa pendapat yang berbeda di atas dapatlah disimpulkan bahwa faktor jumlah bawahan sama belum menjamin keefektifan serta efisiensipengaturan dari seorang pinjaman. Untuk itu harus diperhatikan pula faktor lain yang mempunyai hubungan erat. Faktor tersebut adalah frkuensi hubungan antara pimpinan dan bawahan.<br />
<br />
a. Latihan dari bawahan<br />
Bawahan yang mendapatkan latihan sempurna akan mengurangi frekuensi hubungan dengan pimpinannya.<br />
<br />
b. Pendelegasian wewenan<br />
Organisasi yang kurang teratur dapat memberiakan penagruh yang kurang terhadap frekuensi hubungan antara pimpinan dan bawahan, Kejelekan-Kejelekan dari sebuah organisasi akan terlihat pada kurang jelasnya pendelegasian wewenang yang ada.<br />
<br />
c. perencanaan<br />
Dalam hal ini penyusunan perencanaan, kerja perencanaan, wewenang dari pelaksana dan sejauh mana para pelaksana dapat memahaminya, sangat mempengaruhi hubungan mereka denagn pimpinan.<br />
<br />
<br />
<br />
d. Teknik Komunikasi<br />
Teknik kemampuan yang baik akan mempengaruhi pula rentangan kekuasaan yang ada.<br />
<br />
• Dasar-dasar Penggolongan Bagian Di Dalam Organisasi<br />
Pengelompokan menjadi bagian-bagian di dalam sebuah organisasi dapat di dasarkan pada beberapa faktor berikut ini :<br />
<br />
a. Didasarkan pada Suatu Angka<br />
b. Didasarkan pada Waktu <br />
c. Didasarkan pada Fungsi Perusahaan <br />
d. Didasarkan pada Luas Daerah Operasi<br />
e. Didasarkan pada Jenis Barang yang Dihsilkan<br />
f. Didasarkan pada Jenis Langganan<br />
<br />
• Karakteristik Struktur Organisasi<br />
Deemikia setiap bentuk struktur organisasi yang baik harus memilii dua karakteristik dasar, yaitu :<br />
<br />
a. Keseimbangan dalam Organisasi<br />
b. Fleksibel<br />
<br />
PENGARAHAN<br />
<br />
• Prinsip-prinsip Pengarahan<br />
Pengarahan merupakan aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk sedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan.<br />
Oleh karena itu, pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan herus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu :<br />
a. Prinsip Mengarah Kepada Tujuan<br />
b. Prinsip Keharmonisan Dengan Tujuan<br />
c. Prinsip Kesatuan Komando<br />
<br />
• Cara-cara Pengarahan<br />
Adapun cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa,<br />
<br />
a. Orientasi<br />
Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasai yang perlu agar kegiatan dapat dilakukan dengan baik.<br />
Informasi yang diberikan di dalam orientasi dapat berupa antara lain :<br />
1) Tugas itu sendiri<br />
2) Tugas lain yang ada hubungannya<br />
3) Ruang lingkup tugas<br />
4) Delegasi wewenang<br />
5) Cara melaporkan dan cara mengukur prestasi kerja<br />
6) Hubungan antara masing-masing tenaga kerja<br />
7) Tujuan dan Tugas<br />
<br />
b. Perintah<br />
Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulang suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Adapun perintah yang diberikan kepada bawahanya dapt berupa :<br />
- Perintah Umum dan Khusus<br />
- Perintah Lisan dan Tertulis<br />
- Perintah Formal dan Informal<br />
<br />
c. Delegasi Wewenang<br />
Pendelegasian wewnang bersifat lebih umum jika dibandingakan dengan pemberian perintah.<br />
<br />
• Komunikasi<br />
Dari definisi-definisi tentang komuniksi tersebut dapt diambil kesimpulan, bahwa :<br />
a. Didalam komunikasi terdapt hubungan antara orang dengan orang<br />
b. Hubnungan yang timbul di dalam komunikasi itu digunakan untuk menyalurkan gagasan, pendapat atau informasi<br />
c. Komunikasi berguna untuk menciptakan hubungan yang serasi dan menciptakan saling pengertian<br />
d. Untuk mengadakan komunikasi, dapt di gunakan kata-kata,surat, kode atau symbol<br />
Untuk maksud-maksud tersebut perlu memeprhatiakn beberapa prinsip berikut:<br />
1) Kominikasi Harus jelas<br />
2) Prinsip Intgritas<br />
3) Prisip Penggunaan Organisasi Informal<br />
<br />
• Motivasi<br />
Mtivasi mempunyai dua macam bentuk, yaitu motivasi positif dan motifasi negatif.<br />
<br />
PENGKOORDINASIAN<br />
<br />
• Prinsip-prinsip Koordinasi<br />
Dalam mengadakan koordinasi diperlukan suatu peganan yang berupa prinsip-prinsip. Koordinasi anta bagian dan antar individu di dalam organisasi akan dapat tercapai bilamana diikuti dengan tiga prinsip berikut :<br />
a. Prinsip Kontak Langsung<br />
b. Prinsip Peenkanan pada Pentinganya Koordinasi<br />
c. Hubungan Timbal Balik di antara Faktor-faktor yang Ada<br />
<br />
• Pelaksanaan Fugsi Koordinasi<br />
a. Menjamin bahwa kondisi lingkungan dapat membantu untuk memberikan fasilitas bagi terlaksanaanya koordinasi<br />
b. Memastikan apakah masing-masing individu sudah mengetahui prinsip-prinsip koordinasi<br />
<br />
PENGAWASAN<br />
<br />
• Pengertian<br />
Pengawasan merupakan fingsi terakhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen.<br />
Dapat pula menyangkut perubahan-perubahan besar, seperti :<br />
a. Penyusunan kembali rencana baru<br />
b. Menetapkan sasaran tardet baru<br />
c. Perubahan sturktur organisasi<br />
d. Perbaikan cara-cara penerimaan pegawai<br />
<br />
• Langkah-langkah Pengawasan<br />
Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengadakan pengawasan adalah :<br />
a. Menciptakan Standard<br />
b. Membandingkan Kegiatan yang Dilakukan dengan Standard<br />
c. Melakukan Tindakan Koreksinoery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-42362040662948728032010-10-11T22:38:00.000-07:002010-10-11T22:38:28.044-07:00LINGKUNGAN PERUSAHAANPENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN<br />
<br />
Istilah tanggung jawab social menunjukkan pertimbangan manajemen tentang pengaruh-pengaruh social di samping juga pengaruh ekonomi dari keputusan-keputusannya.<br />
<br />
• Pengertian Lingkungan Perusahaan <br />
<br />
Lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya. Sedangkan arti lingkungan secara luas mencakup semua faktor ekstren yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan tersebut adalah luas dan banyak ragamnya, termasuk aspek-aspek ekonomi, politik, social, etika-hukum, dan ekologi/fisik dan sebagainya.<br />
<br />
Perusahaan dalam Masyarakat yang Pluralistik<br />
<br />
Masyarakat pluralistic adalah kombinasi dari berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkunga perusahaan.<br />
Hubungan-hubungan yang baik dapt terjadi dengan saling memberi melalui kompromi, bukannya dengan paksaan. Dalam hal ini, pluralisme mencerminkan usaha manusia untuk mempertemukan kebutuhan dan kepentingan dari berbagai organisasi.<br />
Perusahaan<br />
• Pemerintah Pusat<br />
• Pemerintah Daerah<br />
• Penyalur<br />
• Media Masa<br />
• Kelompok lain seperi Lembaga pendidikan dan biro iklan<br />
• Lembaga Konsumen<br />
• Pelanggan<br />
• Lemaga Keuangan<br />
• Pasar uang<br />
• Karyawan<br />
• Serikat Buruh<br />
• Pesaing<br />
• Asosiasi Bisnis<br />
• Pemasok Suplier<br />
• Kelompok politik<br />
<br />
Kesan Negatif Tentang Perusahaan<br />
Kritik terhadap perusahaan tidak hanya tebatas pada pertimbangan ekonomi, moral, etik, dan politik saja: tetapi juga menyangkut lingkungan fisik. Polusi udara juga meningkatkan, bahkan belum lama ini di Jakarta telah ditemukan bahwa kandungan carbon monoxide dalam air hujan cukup banyak. Sehingga masyarakat Jakarta dianjurkan untuk tidak menggunakan air hujan sebagai air minum.<br />
<br />
Usaha-usaha untuk Memperbaiki Kesan Negatif<br />
Untuk memperbaiki adanya kesan-kesan negatif dari masyarakat terhadap perusahaan, tentunya perusahaan harus tidak menciptakan masalah-masalah yang negatif serta perlu melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat (humas) yang efektif.<br />
<br />
LINGKUNGAN FISIK, ENERGI DAN KONSERVASI<br />
<br />
Dari masalah-masalah ekonomi dan social, salah satu masalah yang sangat sulit diatasi dan memerlukan biaya besar adalah yang berkaitan dengan lingkungan fisik.<br />
Pengembangan energi nuklir sebagai sumber tenaga di Indonesia yang sedang dalam penelitian harus diperhatikan secara seksama jika benar-benar akan dilaksanakan.<br />
<br />
• Ekologi<br />
<br />
Ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungannya.<br />
1. Semakin muningkatnya kosentrasi penduduk<br />
2. Perkembangan teknologi baru<br />
3. Semakin meningkatnya kemakmuran ekonomi<br />
Tujuan-tujuan ekologis memang sangat penting. Tetapi, persoalan riilnya adalah menyangkut apakah kita dapat mengkoordinir tujuan_tujuan tersebut dengan tujuan social dan tujuan ekonomi lainnya. Sampai saat ini belum ada consensus tentang masalah tersebut.<br />
<br />
• Macam-macam Polusi<br />
<br />
Polusi merupakan pengrusakan lingkungan alam di mana kita hidup dan bekerja. Masing-masing jenis polusi berikut ini menjadi ancaman bagi lingkungan yang sehat.<br />
<br />
Pencemaran Udara<br />
Rata-rata orang menghirup udara sebanyak 35 pon per hari. Jumlah ini merupakan enam kali dari jumlah makana dan minuman yang dikonsumsi secara normal.<br />
Sebagian besar pencemaran udara diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor mengingat jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak.<br />
Polusi udara ini menimbulkan dampak negative yang biasanya dikaitkan dengan penyakit jantung dan pernapasan.<br />
<br />
Pencemaran Air<br />
Cukup banyak kasus pencemaran air Indonesia yang berasal dari berbagai macam sumber, seperti lingkungan industri, permukiman, dan lingkungan pertanian.<br />
Jarak antara sumber air tanah dengan tangki peresapan (pembuangan kotoran) saling berdekatan sehingga bakteri-bakteri dalam tangkiperesapan dapat merembes masuk ke sumber air.<br />
<br />
Pencemaran Sampah Awet<br />
<br />
Di dunia ini hanya ada tiga macam tempat pembuangan sampah, yaitu bumi,air, dan angkasa. Ketiga tempat tersebut sangat berpengaruh pada kesehatan lingkungan masyarakat.<br />
Di Indonesia data tentang sampah awet ini belum tersedia sehingga tidak kita ketahui volumenya. Jika kita lihat di Amerika Serikat (dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta) setiap tahunya menghasilkan 4,6 milyar ton sampah awet, termasuk : 48 milyar kaleng, 26 milyar botol, 4 juta ton plastic, 7,6 juta pesawat televise rusak, 7 juta mobil dan truk, dan 30 juta ton kertas.<br />
<br />
• Energi dan Konservasi<br />
<br />
Di Indonesia sumber energi minyak bumi sudah lam digunakan di samping batu bara dan air.<br />
Dari sumber energi tersebut kiranya energi matahari dapat memberikan prospek penggunaan yang baik di masa depan mengingat bahaya yang hampir tidak ada, biayanya murah dan bebas polusi. Sebagian besar penggunaan energi didunia saat ini masih bergantung pada minyak dan gas.<br />
<br />
LINGKUNGAN PEREKONOMIAN DAN PERPAJAKAN<br />
<br />
• Alasan-alasan bagi Meningkatkan Pengeluaran Pemerintah<br />
<br />
Pemerintah membiayai pengeluaran dari hasil pemungutan pajak. Alasan-alasan bagi pemerintahan untuk menaikkan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran yang semakin meningkat.<br />
Untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah telah membangun taman-taman bagi keperluan rekreasi, perpustakaan, museum dan pusat_pust rekreasi serta kebudayaan yang lain.<br />
Adanya pertambahan penduduk dapat mengakibatkan pengeluaran pemerintah lebih besar.<br />
<br />
• Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintahan<br />
<br />
Ada beberapa macam pajak yang dikenakan oleh pemerintah, antara lain:<br />
a. Pajak Tidak Langsung<br />
Macam pajak lain yang termasuk adalah termasuk pajak tidak langsung karena pajak penjutaan impor, cukai, bea masuk, pajak ekspor, da sebagainya.<br />
<br />
b. Pajak Langsung<br />
Pajak kekayaan adalah pajak langsung karena langsung dikenakan atau dipungut pada pembayaran pajak.<br />
Secara keseluruhan penerimaan Pemrintah dapat diperoleh dari :<br />
~ Penerimaan dalam negeri, meliputi : pajak langsung, pajak tidak langsung, penerimaan miyak dan penerimaan bukan pajak<br />
~ Penerimaan pembangunan, meliputi : bantuan program dan bantuan proyek.<br />
Sedangakan seluruh pengeluaran Pemerintah dapa dikelompokan ke dalam<br />
~ Pengelauran rutin, antara lain berupa : belanja pegawai, belanja barang, subsidi daerah otonom<br />
~ Pengeluaran pembangunan<br />
Usaha-usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional dilakukan dengan melaksanakan pembangunan sektoral maupun pembangunan regional.<br />
<br />
LINGKUNGAN HUKUM<br />
<br />
Hukum yang ada di Indonesia dapat dikelompokan ke dalam : (1) hokum public dan (2) hokum privat.<br />
<br />
• Hukum Publik<br />
<br />
Aturan-aturan hukum yang dapat dimasukkan sebagai hokum public ini antara lain : hukum tatanegara, hokum tatausaha dan hukum pidana.<br />
• Hukum Privat<br />
<br />
Termasuk ke dalam privat adalah hokum perdata dan hokum dagang.<br />
<br />
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN<br />
<br />
Hubungan antara perusahaan dan pemerintaha telah berkembang dari usaha-usaha untuk menggali dan menggunakan sumber-sumber ekonomi, yang ditujukan untuk menciptakan kondisi perekonomian yang sehat.<br />
<br />
• Perhatian Pemerintah terhadap Kegiatan Usaha<br />
Pemerinta juga membatu perusahaan-perusahaan kecil atu lemah karena merupakan unit usaha yang penting untuk menampung tenaga kerja dan dapat memberikan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Bantuan semacam ini sering dinamakan subsidi.<br />
<br />
a. Bantuan di Bidang Transportasi<br />
Pemerintah banyak memegang peranan. Pada sector perkereta-apian , misalnya ; sepenuhnya dikuasi pemerintah yang diatr oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).<br />
<br />
b.Bantuan pada Perusahaan-perusahaan Kecil<br />
Bantuan kepada perusahaan-perusahaan kecil dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu :<br />
• Bantuan financial<br />
• Bantuan pemberian kontrak ; serta<br />
• Bantu teknik dan manajemen.<br />
<br />
c.Bantuan di Bidang Komunikasi<br />
Bidang komunikasi yang meliputi kegiatan-kegiatan siaran radio, televise, telepon dan sebagainya hampir seluruhnya dikuasai dan diatur oleh pemerintah. Jadi pengaruh pemerintah di bidang usaha adalah sangat besar.<br />
LINGKUNGAN INTERNASIONAL<br />
<br />
• Neraca Pembayaran Internasional<br />
Suatu konsep pentingyang berhubungan dengan neraca pembayaran adalah neraca perdagangan. Jika suatu Negara mengekspor barang-barang melebihi impornya, keadaan ini menunjukkan neraca perdagangan yang menguntungkan. Jika impor lebihbesar dari ekspornya, maka keadaan neraca perdagangan tidak menguntunhkan.<br />
Dengan dilakukannya perdagangan internasional, akhirnya masing-masing Negara mengkonsumsikan sesuatu lebih besar daripada apa yang telah diproduksikannya.<br />
<br />
• Perusahaan-perusahaan Multinasional<br />
(Multinational Corporation)<br />
Perusahaan-perusahaan Multinasional kebanyakan berasal dari Negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang.<br />
<br />
• Kegiatan-kegiatan Multinasional<br />
Perusahaan-perusahaan Multinasional bertujuan memasarkan barang hasil produksinya tidak hanya ke satu Negara saj, tetapi juga ke Negara-negara lain<br />
Masukya perusahaan-perusahaan Multinasional ke Indonesia ini didasarkan pada undang-undang Nomor 1 tahun 1967 yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).<br />
<br />
• Ciri-ciri Perusahaan Multinasional<br />
Dengan definisi ini maka Perusahaan Multinasional merupakan sumber dari penanaman modal asing langsung dan jumlahnya merupakan ukuran kegiatan perusahaan itu.<br />
<br />
• Kebaikan dan Keburukan Perusahaan Multinasional<br />
a. Kebaikan Perusahaan Multinasional<br />
@ Menambah devisa Negara melalui penanaman modal di bidang ekspor.<br />
@ Mengurangi kebituhan devisa untuk impor disektor industri.<br />
@ Ikut mendukung pembangunan nasional.<br />
@Menambah kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru.<br />
@Memondernisir industri<br />
<br />
b. Keburukan Perusahaan Multinasional<br />
@Perusahaan-perusahaan Multinasional tersebut memperoleh hasil berupa:<br />
- keuntugan yang akan dialihkan ke luar negeri kepada pemegang sahamnya.<br />
- Penyusutan/depresiasi, dalam praktek sering digunakan untuk menyembunyikan keuntungan-keuntungan agar tidak terkena pajak.<br />
- Kebutuhan akan bahan baku dan barang modal harus didtangkan dari luar negeri yang dalam pelaksanaannya Pemeritah harus menyediakan fasilitasnya.<br />
@Dapat merusak kehidupan polotik dan ekonomi Negara.<br />
<br />
• Lembaga-lembaga yang Membantu perdagangan Internasional<br />
Untuk menjual barang keluar negeri atau mengimpor barang dari luar negeri, sering diperlukan adanya lembaga-lembaga perantara. Perantara ini disebut middlemen, dibedakan ke dalam empat golongan.<br />
a. Export and Import Commission House<br />
b. Merchant Exporters and Importers<br />
c. Manufacturer’s Export Agents<br />
d. Export and Import Brokers<br />
<br />
• Perkembangan Import dan Eksport Indonesia<br />
Setiap tahun sejak 1969 keadaan ekspor Indonesia secara keseluruhan mengalami perkembangan yang positif dalam nilai dollar. Tetapi mulai periode 1981/1982 keadaan ekspor ini mulai mengalami fluktuasi<br />
Barang-barang yang termasuk kategori bukan minyak dikelmpokkan menjadi:<br />
a. Golongan barang utama, terdiri atas : kayu, karet, timah, minyak kelapa sawit, kopi, tembakau, the, dan biji kelapa sawit.<br />
b. Golongan barang lain, terdiri atas: hewan beserta hasilnya, lada, bungkil kopra, kopra, bahan makanan, barang tambang dan lain-lain.<br />
Import yang dilakukan oleh Indonesia selama ini meliputi tiga macam golongan barang, yakni:<br />
a. Barang konsumsi, terdiri atas : beras, tepung terigu, tekstil, dan lain sebagainya.<br />
b. Bahan baku dan penolong, terdiri atas : cengkeh, bahan kimia, hasil dan preparat kimia, bahan cat, pupuk, kertas, benang tenun, cambric dan shirting, bahan bangunan, dsb.<br />
c. Barang modal terdiri atas : mesin-mesin, generator listrik, alat telekomunikasi, dsb.<br />
Selain ketiga golongan barang tersebut, Indonesia juga mengimpor minyak dan gas untuk konsumsi di dalam negeri.noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-25186533689599168692010-09-26T02:21:00.000-07:002010-09-28T03:56:36.883-07:00PERUSAHAAN DALAM SISTEM PEREKONOMIANLATAR BELAKANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN<br />
<br />
Kegiatan Perekonomian<br />
<br />
Dalam suatu masyarakat yang primitif orang harus memenuhi kebutuhannya sendiri,tidak tergantung pada yang lain.Untuk mendapatkan makanan mereka dapat berburu binatang atau bertani/bercook tanam di daerah-daerah yang dianggap subur.<br />
Kegiatan perdagangan mulai dilakukan setelah masing-masing keluarga merasa kelebihan barang atau peralatan yang dibutuhkan,sehingga dapat ditukarkan dengan barang atau jasa lain dari tetangganya.Jadi sistem perekonomian yang ada masih dilakukan secara barter.Bentuk pengkhususan semacam ini disebut spesialisasi (penyebaran secara horizontal).Makin banyak jumlah kebutuhan, makin melebarlah spesialisasi tersebut.<br />
Pertukaran barang tidak dilakukan secara barter,tetapai sudah menggunakna alat pembayaran berupa uang.<br />
Pertukaran dapat pula ditimbulkan oleh adanya diferensiasi ,yaitu dari bahan dasar yang sama terjadi berbagai jenis produk.<br />
Disamping proses penyebaran(disperse),terdapat pula prose penyatuan (konsentrasi) di mana masing0masing kegiatan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan.Apabila konsentrasi itu dilakukan secara horizontal,disebut paralelesasi.Apabila beberapa tingkat rangkaian pegerjaan suatu barang yang sebelumnya dikerjakan oleh beberapa perusahaan,sekarang dikerjakan (disatukan)dalam satu perusahaan disebut integrasi(penyatuan secara vertikal).<br />
Barang-barang yang bias diperoleh dengan melalui suatu proses kegiatan (ekonomi) dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu:<br />
a. Barang konsumsi (consumer goods) yang secara langsung dapat memuaskan kebutuhan, dan<br />
b. Barang industri (industrial goods) seperti pabrik,mesin,peralatan dan barang lain yang mendukng produksi barang konsumsi.<br />
Selain itu kedua kelompok barang tersebut dapt dibagi lagi menjadi:<br />
a. Barang tahan lama (durable goods) yang dapt dipakai berkali-kali,dan<br />
b. Barang tidak tahan lama (nondurable goods), sepeti bahanmentah, makanan,yang dapat dipakai hanya sekali atau beberapa kali saja.<br />
<br />
Sistem Perekonomian <br />
<br />
Ada empat sisitem perekonomian di dunia, yaitu kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan komunisme.<br />
<br />
a.kapitalisme <br />
<br />
Kapitalisme merupakn suatu falsafah ekonomi, dan bukannya bentuk suatu pemerintahan. Dalam system kapitalisme ini, seserang bebas untuk memiliki kekayaan, memiliki perusahaan,bersaing secara bebas dalam pasar, dan menentukan miliknya kemudian. Dalam hubungannya dengan pasar, seseorang bebas memilih dan membuat barang dan jasa yang diinginkan. Kebebasan semacam ini disebut laissez faire.<br />
Menurut Adam Smith,ada sebuah tangan yang tidak kentara dalam persaingan (invisible hand of competition).secara relatif dapat dikatakan bahwa yang kalah adalah kurang efisien. Keluarnya dari persaingan (karena kalah) ini disebut tangan tidak kentara.<br />
b.Sosialime <br />
<br />
Sosialisme dapat dikatakan sebagai suatu system perekonomian juga merupakan bentuk pemerintahan.Maka pemerintahan dapat ikut diambil bagian atau memasuki dunia industri dengan bertindak sebagai pemilik.<br />
<br />
c.Fasisme<br />
<br />
Fasisme juga merupakan suatu system perekonomian dan bentuk pemerintahan (biasanya diktator).Dalam hal ini orang bebas memilih tempat yang diinginkan atas pemerintahan.<br />
<br />
d.Kominisme<br />
<br />
Komunisme juga merupakan sistem perekonomian dan suatu bentuk pemerintahan. Pemerintahan menentukan siapa yang boleh memproduksi barang atau jasa, dan macam barang atau jasa apa saja yang harus dibuat, juga banyaknya, untuk siapa, dan menggunakan alat apa. Seperti pada fasisme, kebebasan politik diawasi secara ketat.<br />
<br />
Sitem Perekonomian Pancasila <br />
<br />
Dari pendapat mereka, di antaranya para ilmuan dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada,dapatlah diperoleh gambaran umum tentang karakteristik system perekonomian Pancasila seaai berikut :<br />
1. Roda perekonomian digerakkan dengan rangsangan ekonomi, social dan moral.<br />
2. Adanya keinginan yang kuat dari seluruh masyarakt untuk memperoleh kemerataan social (egalitarian)yang sesuai dengan azas-azas kemanusian.<br />
3. kebijakan ekonomi diprioritaskan untuk menciptakan perekonomian nasional yang tangguh.<br />
4. Unit usaha berbentuk koperasi dipandang sebagai guru perekonomian dan merupakan bentuk palinh kongkrit dari suatu usaha bersama.<br />
5. Adanya keselarasan serta perimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.<br />
Didasarkan pada pancasila,kelima sila dalam Pancasila itu dijadikan dasr pertimbangan dan pemikiran dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan ekonomi.<br />
<br />
Pengetian Industri dan Bisnis<br />
<br />
Dalam arti luas, dunia usaha ini terdiri atas tiga bagian :<br />
- Tempat kerja untuk menjalankan kegiatan yang produktif seperti pabrik, pertambangan,hotel,toko atau lading<br />
- Perusahaan,yang memiliki satu tempat kerja atu lebih.<br />
- Industri<br />
Istilah Industri biasanya suatu perusahaan yang mengelola barang mentah menjadi barang jadi dengan menggunakan alat(mesin). Pengertian industri sering dihubungkan dengannya adanya mekanisasi,Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah industri merupakan suatu kelompok perusahaan yang memproduksi barang yang sama,untuk pasar yang sama pula.<br />
Ada yang mengatakan bahwa industri adalah suatu konsep barat, sebagai usaha untuk mengejar: keuntungan, prestasi, dan pendapatan yang besar.Produk nasional bruto merupakan alat statistic yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, didefinisikan sebagai nilai total dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam satu tahun disebuah negara tertentu.Adanya usaha-usaha yang menekankan pada prinsip-prinsip dasar seperti:<br />
1. Efisien<br />
2. Prestasi<br />
3. Pendekatan yang rasional<br />
4. Manajemen<br />
5. Hubungan-hubungan yang formal, dan sebagainya.<br />
Dengan demikian keadaan industri menjadai sangat kompleks.<br />
<br />
Pada pokoknya, kegiatan bisnis ini meliputi :<br />
- Perdagangan (melalui pedagang)<br />
- Pengangkutan (dengan alat-alat transport)<br />
- Penyimpanan (sampai barang terjual)<br />
- Pembelanjaan (melalui bank atau kredit)<br />
- Pemberian informasi (dengan promosi)<br />
<br />
<br />
<br />
PENGERTIAN PERUSAHAAN<br />
<br />
Definisi tentang perusahaan:Perusahaan dapat didefinisikan sebagai organisasi pruduksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.<br />
Dari definisi tentang perusahaan tersebut dapatlah dilihat adanya lima unsur yang penting, yaitu: organisasi, produksi, sumber ekonomi, kebutuhan, cara yang menguntungkan. <br />
<br />
<br />
Organisasi<br />
<br />
Organisasi berasal dari kata organ (sebuah kata dalam bahasa Yunani) yang berarti alat. Salah satu kesulitan untuk memberiksn definisi yang tidak dapat dilihat (abstrak), bukanlah suatu keseluruahan fisik meskipun tidak boleh dianggap seluruhnya samar-samar.<br />
Organisasi sebagai suatu bentuk dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis, dalam arti dapat menyesuaikan diri kepada perubahan, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk yang dengan sadar diciptakan manusia untuk mencapai tujuan yang sudaj diperhitungkan.<br />
<br />
<br />
Produksi<br />
<br />
Dalam Organisasi tersebut di atas memungkinkan dilakukannya aktivitas produksi, yaitu semua usaha yang ditujukan untuk menciptakan menaikan faedah (utility).<br />
Secara luas usaha-usaha produksi ini dapat digolongkan ke dalam :<br />
<br />
a. Produksi Langsung<br />
<br />
Produksi langsung merupakan usaha-usaha untuk menghasilkan atu mendapatkan barang secara langsung: ini meliputi :<br />
<br />
- Produksi Primer (Ekstraktif)<br />
Produksi primer yaitu usaha-usaha untuk mendapatkan bahan-bahan atau material langsung dari alam , seprti :pertanian,pertambangan.<br />
- Produksi Sekunder<br />
Produksi sekunder yaitu usaha-usaha menggunakan bahan-bahan atau material meningkatkan faedah atau mengelolenya menjadi barang lain, misalnya pembuatan gedung dan sebagainya.<br />
<br />
b. Kegiatan yang Membantu Produksi Langsung<br />
<br />
Selain prduksi langsung, terdapat kegiatan lain yang membantunya,disebut produksi tersier.<br />
<br />
c. Produksi Tidak Langsung<br />
<br />
Produksi tidak langsung ini tidak menaikkan nilai penggunaan ataupun tidak langsung dari alam, tetapi memberikan jasa-jasa yang sangat berguna bagi perusahaan.<br />
<br />
<br />
Menggunakan dan Mengoordinir<br />
Sumber-sumber Ekonomi/Faktor-faktor Produksi <br />
<br />
Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perusahaan antara lain : pembelanjaan, pemasaran, kepegawaian (personalia) dan sebagainya.<br />
Pada pokoknya digunakan sunber-sumber ekonomi (juga disebut faktor-faktor produksi) yang digunakan oleh perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam:<br />
a. Manusia<br />
b. Uang<br />
c. Material<br />
d. Metode<br />
Keempat macam sumber ekonomi ini dikenal dengan singkatan 4M (men, money, material dan method). Sumber–sumber ekonomi.disebut juga input dan factor-faktor produksi.<br />
MANUSIA ,tidak saja berperan sebagai tanaga kerja (factor produksi), tetapi sekaligus juga sebagai konsumen.<br />
UANG,merupakan unsur yang penting untuk menciptakan sejumlah modal.Modal secara luas dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang atau barang yang dibeli degan uang tersebut untuk memproduksi barang lain. Antara lain; mesin-mesin, peralatan dan sebagainya.<br />
MATERIAL, merupakan salah satu factor produksi yang sangat penting untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif.antara lain:<br />
- Tanah, secara geografis tidak dapt dipindah-pindahkan,<br />
METODE, adalah faktor produksi yang keempat, meliputi ide-ide yang bersifat produktif, pengambilan keputusan, penanggungan risiko yang ada. Orang yang melaksanakan kegiatan ini disebut wiraswasta (entrepreneur).<br />
Kadang-kadang keempat faktor produksi tersebut hanya digolongkan ke dalam dua kelmpok, yaitu:<br />
- Modal (termasuk tanah dan tenaga kerja), dan<br />
- Manajemen.<br />
<br />
Kebutuhan<br />
<br />
Disni pengertian kebutuhan meliputi kebutuhan akan barang dan jasa.Misalny perusahaan roti hnya dapt memenuhi kebutuhan akan makan saja;hotel hanya dapat memenuhi kebutuhan akan jasa dibidang akomodasi.<br />
<br />
Cara Yang Menguntungkan <br />
<br />
Cara yang menguntungkan bagi sebuah perusahaan belum tentu sama baiknya bagi perusahaan yang lain,sebab cara yang ditempuh berbeda-beda.perbedaan ini terletak pada:<br />
<br />
a. Bidang Operasi<br />
<br />
b. Alat Produksi<br />
<br />
Alat produksi yang digunakan oleh perusahaan manufaktur berlainan dengan alat produksi yang dipakai oleh perisahaan perkaitan, perdagangan atu jasa.<br />
<br />
c. Tujuan Perusahaan<br />
<br />
Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan adalah bermacam-macam seperti:<br />
- Pertumbuhan<br />
- Prestise<br />
- Kesejahteraan Anggota<br />
- Kesejahteraan Masyarakat<br />
- Kelangsungan Hidup<br />
- Laba<br />
<br />
Keuntungan Maksimal<br />
<br />
Pendapatan maksimal bagi investor dapat terealisir bilamana perusahaan dapat memeperoleh keuntungan maksimal. Selain itu, dengan diperolehnya laba bagi perusahaan sangat memebantu tercapai tujuan-tujuan yang lain, seperti:<br />
- Kelangsungan hidup (survival)<br />
- Pertumbuhan perusahaan (growth),dan<br />
- Prestise<br />
Bagi perusahaan pengertian laba ini merupakan kelebihan harga jual barang dan jasa diatas ongkos-onhgkos yang dipakai untuk menghasilkannya. Menurut Ilmu Ekonomi, pengertian laba berbeda sedikit dengan pengertian laba yang telah ditentukan. Dalam hal ini, laba merupakan jumlah pendapatan dikurangi jumlah ongkos yang terdiri atas upah pekerja, sewa tanah, dan bunga modal. Bunga modal menurut Ilmu Ekonomi adalah bunga bagi seluruh modal yang digunakan dalam perusahaan.<br />
<br />
Kesejahteraan Anggota<br />
<br />
Jika suatu usaha berbentuk Koperasi dimna Koperasi bukanlah merupakan suatu lembaga untuk mengadakan konsentrasi modal, tetapi konsentrsi orang, maka tujan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan para anggotannya.<br />
<br />
Kesejahteraan Masyarakat<br />
<br />
Jika suatu perusahaan dimiliki oeh pemerintah (Negara), maka tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat/umum: miaslny degan menyediakan barang gdan jasa vital seperti beras (oleh BULOG),air minum (oleh PAM).<br />
<br />
<br />
<br />
FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN IKLIM BISNIS<br />
<br />
<br />
Berapa hal lagi perlu dipahami dalam kaitannya dengan sistem bisnis. Di Negara-negara yang sangat menderita akibat despresi itu mengalami antara lain : (a) melonjaknya tingkat pengangguran, (b) banyaknya keluarga yang “kehilangan” rumahnya, (c) banyak simpanan di bank ikit lenyap karena bangkrutnya bank yang bersangkutan, dan (d) banyak perusahaan yang gulung tikar.<br />
John Maynard Keynes telah memberikan tinjauan tenetang cara penyembuhan derita akibat despresi.Ia memandang bahwa tingkat kegiatan bisnis di sebuah system kapitalis itu tegantung pada kemauan para wiraswasta untuk menanamkan modalnya.<br />
<br />
<br />
Investasi<br />
<br />
Investasi adalah penggunaan sumber-sumber untuk menciptakan modal baru. Uang yang dikeluarkan untuk investasi baru tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Adapun multiplier (penggandaan) yang menyebabkan terjadinyan pelipatan-gandaan itu dapt terjadi seprti berikut :<br />
<br />
* Jika sebuah pabrik diddirikan daalam suatu masyarakat, para penyedia (supplier) dan pra pekerja bangunan setempat dapat meningkatkan penghasilannya. Multiplier tersebut menjelaskan mengapa investasi itu menjadi alat yang mempunyai daya untuk perkembangan bisnis.<br />
<br />
<br />
Tabungan<br />
<br />
Jumlah yang diputuskan oleh para pekerja untuk ditabung akan mentukan kuat-lemahnya multiplier tersebet. Semakin banyak tabungan berarti semakin sedikit peneluaran dan semakin lemah multiplier tersebut.<br />
<br />
Pemerintah<br />
<br />
Pemerintah, melaui baik kebijaksanaan ‘fiksal’ atao ‘moneter’ , dapat mempengaruhi kegiatan bisnis.<br />
<br />
- Kebijaksanaan fiksal digunakan untuk mempengaruhi permintaan dengan meningkatkan pajak (menurangi permintaan) atau meningkatkan pengeluaran pemerintahan (meningkatkan permintaan).<br />
- Kebijaksanaan moneter berkaitan dengan pengelolaan supply uang untuk meningkatkan atau menurunkan permintaan.<br />
<br />
Usaha-usaha pemerintah untuk megatasinya telah dilakukan, antara lain dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 4, 1985 (untuk memperlancar arus perdagangan) dan Paket 6 Mei 1986 (untuk meningkatkan ekspor non migas).<br />
<br />
<br />
<br />
PROBLEMA BISNIS YANG DIHADAPI SAAT INI<br />
<br />
<br />
Tiga personal yang selalu mendapat perhatian dari pemerintahan maupun masyarakat karena dapat mempengaruhi setiap konsumen dalam system bisnis kita adalah : inflasi, produktivitas, dan pengangguran.<br />
<br />
Inflasi<br />
<br />
Inflasi adalah suatu kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian.<br />
Hal ini disebabkan oleh adanya ketidak-seimbangan sementara antara permintaan dengan penawaran barang dan jasa. Jika permintaan turun atau penawaran meningkat, seharusnya tingkat inflasi lebih rendah.<br />
<br />
Produksitivitas<br />
<br />
Pruduktivitas adalah keluaran barang dan jasa per unit tenaga kerja, Untuk meningkatkan produktivitas, orang tidak cukup hanya dengan bekerja keras, tetapi juga memerlukan peralatan dan metode kerja yang lebih baik.<br />
<br />
<br />
<br />
Pengangguran<br />
<br />
Tingkat pengangguran ke Indonesia tidak dapt ditentukan secara tepat karena sulitnya mendpatkan data yang akurat. Pada umumnya pemutusan hubungan kerja ini terjadi karena perusahaan tidak mampu lagi membayar mereka sebagai akibat turunnya penghasilan (dari penjualan) secara drastis. Namun tidak mustahil jika kondisi perekonomian membaik yang berpengaruh juga pada kondisi perusahaan, maka pemutusan hubungan kerja ini dapat dibatalkan dengan kata lain mereka ditarik kembali untuk bekerja.noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9092507039587583566.post-2916176281777509622010-09-26T01:55:00.000-07:002010-09-26T01:55:51.851-07:00LATAR BELAKANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Kegiatan Perekonomian Dalam suatu masyarakat yang primitif orang harus memenuhi kebutuhannya sendiri,tidak tergantung pada yang lain.Untuk mendapatkan makanan mereka dapat berburu binatang atau bertani/bercook tanam di daerah-daerah yang dianggap subur. Kegiatan perdagangan mulai dilakukan setelah masing-masing keluarga merasa kelebihan barang atau peralatan yang dibutuhkan,sehingga dapat ditukarkan dengan barang atau jasa lain dari tetangganya.Jadi sistem perekonomian yang ada masih dilakukan secara barter.Bentuk pengkhususan semacam ini disebut spesialisasi (penyebaran secara horizontal).Makin banyak jumlah kebutuhan, makin melebarlah spesialisasi tersebut. Pertukaran barang tidak dilakukan secara barter,tetapai sudah menggunakna alat pembayaran berupa uang. Pertukaran dapat pula ditimbulkan oleh adanya diferensiasi ,yaitu dari bahan dasar yang sama terjadi berbagai jenis produk. Disamping proses penyebaran(disperse),terdapat pula prose penyatuan (konsentrasi) di mana masing0masing kegiatan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan.Apabila konsentrasi itu dilakukan secara horizontal,disebut paralelesasi.Apabila beberapa tingkat rangkaian pegerjaan suatu barang yang sebelumnya dikerjakan oleh beberapa perusahaan,sekarang dikerjakan (disatukan)dalam satu perusahaan disebut integrasi(penyatuan secara vertikal). Barang-barang yang bias diperoleh dengan melalui suatu proses kegiatan (ekonomi) dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu: a. Barang konsumsi (consumer goods) yang secara langsung dapat memuaskan kebutuhan, dan b. Barang industri (industrial goods) seperti pabrik,mesin,peralatan dan barang lain yang mendukng produksi barang konsumsi. Selain itu kedua kelompok barang tersebut dapt dibagi lagi menjadi: a. Barang tahan lama (durable goods) yang dapt dipakai berkali-kali,dan b. Barang tidak tahan lama (nondurable goods), sepeti bahanmentah, makanan,yang dapat dipakai hanya sekali atau beberapa kali saja. Sistem Perekonomian Ada empat sisitem perekonomian di dunia, yaitu kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan komunisme. a.kapitalisme Kapitalisme merupakn suatu falsafah ekonomi, dan bukannya bentuk suatu pemerintahan. Dalam system kapitalisme ini, seserang bebas untuk memiliki kekayaan, memiliki perusahaan,bersaing secara bebas dalam pasar, dan menentukan miliknya kemudian. Dalam hubungannya dengan pasar, seseorang bebas memilih dan membuat barang dan jasa yang diinginkan. Kebebasan semacam ini disebut laissez faire. Menurut Adam Smith,ada sebuah tangan yang tidak kentara dalam persaingan (invisible hand of competition).secara relatif dapat dikatakan bahwa yang kalah adalah kurang efisien. Keluarnya dari persaingan (karena kalah) ini disebut tangan tidak kentara. b.Sosialime Sosialisme dapat dikatakan sebagai suatu system perekonomian juga merupakan bentuk pemerintahan.Maka pemerintahan dapat ikut diambil bagian atau memasuki dunia industri dengan bertindak sebagai pemilik. c.Fasisme Fasisme juga merupakan suatu system perekonomian dan bentuk pemerintahan (biasanya diktator).Dalam hal ini orang bebas memilih tempat yang diinginkan atas pemerintahan. d.Kominisme Komunisme juga merupakan sistem perekonomian dan suatu bentuk pemerintahan. Pemerintahan menentukan siapa yang boleh memproduksi barang atau jasa, dan macam barang atau jasa apa saja yang harus dibuat, juga banyaknya, untuk siapa, dan menggunakan alat apa. Seperti pada fasisme, kebebasan politik diawasi secara ketat. Sitem Perekonomian Pancasila Dari pendapat mereka, di antaranya para ilmuan dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada,dapatlah diperoleh gambaran umum tentang karakteristik system perekonomian Pancasila seaai berikut : 1. Roda perekonomian digerakkan dengan rangsangan ekonomi, social dan moral. 2. Adanya keinginan yang kuat dari seluruh masyarakt untuk memperoleh kemerataan social (egalitarian)yang sesuai dengan azas-azas kemanusian. 3. kebijakan ekonomi diprioritaskan untuk menciptakan perekonomian nasional yang tangguh. 4. Unit usaha berbentuk koperasi dipandang sebagai guru perekonomian dan merupakan bentuk palinh kongkrit dari suatu usaha bersama. 5. Adanya keselarasan serta perimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Didasarkan pada pancasila,kelima sila dalam Pancasila itu dijadikan dasr pertimbangan dan pemikiran dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan ekonomi. Pengetian Industri dan Bisnis Dalam arti luas, dunia usaha ini terdiri atas tiga bagian : - Tempat kerja untuk menjalankan kegiatan yang produktif seperti pabrik, pertambangan,hotel,toko atau lading - Perusahaan,yang memiliki satu tempat kerja atu lebih. - Industri Istilah Industri biasanya suatu perusahaan yang mengelola barang mentah menjadi barang jadi dengan menggunakan alat(mesin). Pengertian industri sering dihubungkan dengannya adanya mekanisasi,Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah industri merupakan suatu kelompok perusahaan yang memproduksi barang yang sama,untuk pasar yang sama pula. Ada yang mengatakan bahwa industri adalah suatu konsep barat, sebagai usaha untuk mengejar: keuntungan, prestasi, dan pendapatan yang besar.Produk nasional bruto merupakan alat statistic yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, didefinisikan sebagai nilai total dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam satu tahun disebuah negara tertentu.Adanya usaha-usaha yang menekankan pada prinsip-prinsip dasar seperti: 1. Efisien 2. Prestasi 3. Pendekatan yang rasional 4. Manajemen 5. Hubungan-hubungan yang formal, dan sebagainya. Dengan demikian keadaan industri menjadai sangat kompleks. Pada pokoknya, kegiatan bisnis ini meliputi : - Perdagangan (melalui pedagang) - Pengangkutan (dengan alat-alat transport) - Penyimpanan (sampai barang terjual) - Pembelanjaan (melalui bank atau kredit) - Pemberian informasi (dengan promosi) PENGERTIAN PERUSAHAAN Definisi tentang perusahaan:Perusahaan dapat didefinisikan sebagai organisasi pruduksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Dari definisi tentang perusahaan tersebut dapatlah dilihat adanya lima unsur yang penting, yaitu: organisasi, produksi, sumber ekonomi, kebutuhan, cara yang menguntungkan. Organisasi Organisasi berasal dari kata organ (sebuah kata dalam bahasa Yunani) yang berarti alat. Salah satu kesulitan untuk memberiksn definisi yang tidak dapat dilihat (abstrak), bukanlah suatu keseluruahan fisik meskipun tidak boleh dianggap seluruhnya samar-samar. Organisasi sebagai suatu bentuk dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis, dalam arti dapat menyesuaikan diri kepada perubahan, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk yang dengan sadar diciptakan manusia untuk mencapai tujuan yang sudaj diperhitungkan. Produksi Dalam Organisasi tersebut di atas memungkinkan dilakukannya aktivitas produksi, yaitu semua usaha yang ditujukan untuk menciptakan menaikan faedah (utility). Secara luas usaha-usaha produksi ini dapat digolongkan ke dalam : a. Produksi Langsung Produksi langsung merupakan usaha-usaha untuk menghasilkan atu mendapatkan barang secara langsung: ini meliputi : - Produksi Primer (Ekstraktif) Produksi primer yaitu usaha-usaha untuk mendapatkan bahan-bahan atau material langsung dari alam , seprti :pertanian,pertambangan. - Produksi Sekunder Produksi sekunder yaitu usaha-usaha menggunakan bahan-bahan atau material meningkatkan faedah atau mengelolenya menjadi barang lain, misalnya pembuatan gedung dan sebagainya. b. Kegiatan yang Membantu Produksi Langsung Selain prduksi langsung, terdapat kegiatan lain yang membantunya,disebut produksi tersier. c. Produksi Tidak Langsung Produksi tidak langsung ini tidak menaikkan nilai penggunaan ataupun tidak langsung dari alam, tetapi memberikan jasa-jasa yang sangat berguna bagi perusahaan. Menggunakan dan Mengoordinir Sumber-sumber Ekonomi/Faktor-faktor Produksi Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perusahaan antara lain : pembelanjaan, pemasaran, kepegawaian (personalia) dan sebagainya. Pada pokoknya digunakan sunber-sumber ekonomi (juga disebut faktor-faktor produksi) yang digunakan oleh perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam: a. Manusia b. Uang c. Material d. Metode Keempat macam sumber ekonomi ini dikenal dengan singkatan 4M (men, money, material dan method). Sumber–sumber ekonomi.disebut juga input dan factor-faktor produksi. MANUSIA ,tidak saja berperan sebagai tanaga kerja (factor produksi), tetapi sekaligus juga sebagai konsumen. UANG,merupakan unsur yang penting untuk menciptakan sejumlah modal.Modal secara luas dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang atau barang yang dibeli degan uang tersebut untuk memproduksi barang lain. Antara lain; mesin-mesin, peralatan dan sebagainya. MATERIAL, merupakan salah satu factor produksi yang sangat penting untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif.antara lain: - Tanah, secara geografis tidak dapt dipindah-pindahkan, METODE, adalah faktor produksi yang keempat, meliputi ide-ide yang bersifat produktif, pengambilan keputusan, penanggungan risiko yang ada. Orang yang melaksanakan kegiatan ini disebut wiraswasta (entrepreneur). Kadang-kadang keempat faktor produksi tersebut hanya digolongkan ke dalam dua kelmpok, yaitu: - Modal (termasuk tanah dan tenaga kerja), dan - Manajemen. Kebutuhan Disni pengertian kebutuhan meliputi kebutuhan akan barang dan jasa.Misalny perusahaan roti hnya dapt memenuhi kebutuhan akan makan saja;hotel hanya dapat memenuhi kebutuhan akan jasa dibidang akomodasi. Cara Yang Menguntungkan Cara yang menguntungkan bagi sebuah perusahaan belum tentu sama baiknya bagi perusahaan yang lain,sebab cara yang ditempuh berbeda-beda.perbedaan ini terletak pada: a. Bidang Operasi b. Alat Produksi Alat produksi yang digunakan oleh perusahaan manufaktur berlainan dengan alat produksi yang dipakai oleh perisahaan perkaitan, perdagangan atu jasa. c. Tujuan Perusahaan Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan adalah bermacam-macam seperti: - Pertumbuhan - Prestise - Kesejahteraan Anggota - Kesejahteraan Masyarakat - Kelangsungan Hidup - Laba Keuntungan Maksimal Pendapatan maksimal bagi investor dapat terealisir bilamana perusahaan dapat memeperoleh keuntungan maksimal. Selain itu, dengan diperolehnya laba bagi perusahaan sangat memebantu tercapai tujuan-tujuan yang lain, seperti: - Kelangsungan hidup (survival) - Pertumbuhan perusahaan (growth),dan - Prestise Bagi perusahaan pengertian laba ini merupakan kelebihan harga jual barang dan jasa diatas ongkos-onhgkos yang dipakai untuk menghasilkannya. Menurut Ilmu Ekonomi, pengertian laba berbeda sedikit dengan pengertian laba yang telah ditentukan. Dalam hal ini, laba merupakan jumlah pendapatan dikurangi jumlah ongkos yang terdiri atas upah pekerja, sewa tanah, dan bunga modal. Bunga modal menurut Ilmu Ekonomi adalah bunga bagi seluruh modal yang digunakan dalam perusahaan. Kesejahteraan Anggota Jika suatu usaha berbentuk Koperasi dimna Koperasi bukanlah merupakan suatu lembaga untuk mengadakan konsentrasi modal, tetapi konsentrsi orang, maka tujan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan para anggotannya. Kesejahteraan Masyarakat Jika suatu perusahaan dimiliki oeh pemerintah (Negara), maka tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat/umum: miaslny degan menyediakan barang gdan jasa vital seperti beras (oleh BULOG),air minum (oleh PAM). FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN IKLIM BISNIS Berapa hal lagi perlu dipahami dalam kaitannya dengan sistem bisnis. Di Negara-negara yang sangat menderita akibat despresi itu mengalami antara lain : (a) melonjaknya tingkat pengangguran, (b) banyaknya keluarga yang “kehilangan” rumahnya, (c) banyak simpanan di bank ikit lenyap karena bangkrutnya bank yang bersangkutan, dan (d) banyak perusahaan yang gulung tikar. John Maynard Keynes telah memberikan tinjauan tenetang cara penyembuhan derita akibat despresi.Ia memandang bahwa tingkat kegiatan bisnis di sebuah system kapitalis itu tegantung pada kemauan para wiraswasta untuk menanamkan modalnya. Investasi Investasi adalah penggunaan sumber-sumber untuk menciptakan modal baru. Uang yang dikeluarkan untuk investasi baru tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Adapun multiplier (penggandaan) yang menyebabkan terjadinyan pelipatan-gandaan itu dapt terjadi seprti berikut : * Jika sebuah pabrik diddirikan daalam suatu masyarakat, para penyedia (supplier) dan pra pekerja bangunan setempat dapat meningkatkan penghasilannya. Multiplier tersebut menjelaskan mengapa investasi itu menjadi alat yang mempunyai daya untuk perkembangan bisnis. Tabungan Jumlah yang diputuskan oleh para pekerja untuk ditabung akan mentukan kuat-lemahnya multiplier tersebet. Semakin banyak tabungan berarti semakin sedikit peneluaran dan semakin lemah multiplier tersebut. Pemerintah Pemerintah, melaui baik kebijaksanaan ‘fiksal’ atao ‘moneter’ , dapat mempengaruhi kegiatan bisnis. - Kebijaksanaan fiksal digunakan untuk mempengaruhi permintaan dengan meningkatkan pajak (menurangi permintaan) atau meningkatkan pengeluaran pemerintahan (meningkatkan permintaan). - Kebijaksanaan moneter berkaitan dengan pengelolaan supply uang untuk meningkatkan atau menurunkan permintaan. Usaha-usaha pemerintah untuk megatasinya telah dilakukan, antara lain dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 4, 1985 (untuk memperlancar arus perdagangan) dan Paket 6 Mei 1986 (untuk meningkatkan ekspor non migas). PROBLEMA BISNIS YANG DIHADAPI SAAT INI Tiga personal yang selalu mendapat perhatian dari pemerintahan maupun masyarakat karena dapat mempengaruhi setiap konsumen dalam system bisnis kita adalah : inflasi, produktivitas, dan pengangguran. Inflasi Inflasi adalah suatu kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidak-seimbangan sementara antara permintaan dengan penawaran barang dan jasa. Jika permintaan turun atau penawaran meningkat, seharusnya tingkat inflasi lebih rendah. Produksitivitas Pruduktivitas adalah keluaran barang dan jasa per unit tenaga kerja, Untuk meningkatkan produktivitas, orang tidak cukup hanya dengan bekerja keras, tetapi juga memerlukan peralatan dan metode kerja yang lebih baik. Pengangguran Tingkat pengangguran ke Indonesia tidak dapt ditentukan secara tepat karena sulitnya mendpatkan data yang akurat. Pada umumnya pemutusan hubungan kerja ini terjadi karena perusahaan tidak mampu lagi membayar mereka sebagai akibat turunnya penghasilan (dari penjualan) secara drastis. Namun tidak mustahil jika kondisi perekonomian membaik yang berpengaruh juga pada kondisi perusahaan, maka pemutusan hubungan kerja ini dapat dibatalkan dengan kata lain mereka ditarik kembali untuk bekerja.noery_dewihttp://www.blogger.com/profile/03560000007681580201noreply@blogger.com0